Luhut: Pemerintah Tak Tergoyahkan Oleh Radikalisme
15 Desember 2016
Pemerintah tidak menyerah dalam memerangi radikalisme, meskipun kelompok-kelompok Islam garis keras berhasil menarik ratusan ribu orang untuk melakukan aksi protes.
Iklan
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemerintahan tak tergoyangkan oleh ancaman gerakan radikalisme.
Luhut yang yang dikenal dekat dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan, pemerintah perlu makin memperkuat ideologi Pancasila -- yang telah semakin terabaikan, sejak jatuhnya kediktatoran Suharto pada tahun 1998 -- yang merupakan tonggak menuju demokrasi di Indonesia.
Suasana Aksi Doa Bersama dan Unjuk Rasa
01:37
Dalam acara Foreign Correspondents Club, di hadapan wartawan, Luhut mengungkapkan: "Kami tidak kehilangan kendali."
Indonesia dikenal moderat
Aksi demonstrasi mendesak penangkapan Gubernur Jakarta non-aktif, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berlangsung sejak bulan November lalu. Ahok diadili atas tuduhan penghujatan dan menghadapi ancaman hingga lima tahun penjara.
Protes besar-besaran menuntut penangkapannya menjadi perhatian internasional, dimana selama ini Indonesia dikenal sebagai negara dengan penduduk Islam moderat.
Seperti dilansir kantor berita Associated Press, aksi protes tersebut juga memberikan tempat bagi Front Pembela Islam (FPI) yang sebelumnya dikenal sebagai kelompok pengawas moral yang kerap main hakim sendiri. Pemimpin FPI, Rizieq Shihab, mengatakan, aksi protes di Jakarta berjalan damai jika saja tidak ada masalah soal penistaan agama dan isu-isu seperti lesbian, gay, biseksual dan transjender (LGBT), dan lain-lain.
Luhut: Presiden berani
Terkait dengan pemimpin FPI Rizieq Shibab, Luhut Pandjaitan mengatakan: "Kami memiliki data yang cukup rinci tentang dia. Kita akan lihat apa yang terjadi. Kami tahu apa yang akan kami lakukan," katanya. "Presiden sangat berani, untuk melakukan tindakan apapun yang diperlukan demi kepentingan negara ini. Tidak ada keragu-raguan sama sekali," pungkas Luhut.
Aksi protes terhadap Ahok tanggal 4 November lalu berbuntut kericuhan, dimana puluhan polisi dan pengunjuk rasa terluka.
ap/vlz(ap)
Jokowi Dikejar Dosa HAM Hingga ke Eropa
Presiden Joko Widodo membidik kerjasama bisnis untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tapi betapapun sang presiden berusaha menghindar, ia tetap dikejar dosa HAM masa lalu
Foto: Reuters/H. Hanschke
Sambutan Kenegaraan
Jerman mempersiapkan upacara kenegaraan buat menyambut Presiden Indonesia Joko Widodo. Di jantung Eropa dia menyisakan waktu tidak barang sehari. Jokowi terutama membidik kerjasama pendidikan kejuruan buat calon tenaga kerja muda. Dengan cara itu sang presiden ingin menempatkan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi pertumbuhan ekonomi di masa depan.
Foto: DW/R.Nugraha
Dikejar Dosa
Namun Jokowi tidak sepenuhnya bisa melepaskan diri dari isu Lingkungan dan Hak Azasi Manusia. Selama kunjungannya di Berlin sang presiden diiringi aksi demonstrasi berbagai kelompok, antara lain organisasi lingkungan Rettet den Regenwald. Sementara International People Tribunal 65 menyerahkan petisi yang berisikan tuntutan kepada pemerintah untuk menyelesaikan isu HAM masa lalu.
Foto: DW/R.Nugraha
Sentilan Sang Pendeta
Agenda serupa juga menantinya di Istana Bellevue, saat bertemu dengan Presiden Jerman, Joachim Gauck. Gauck yang bekas pendeta itu membahas hak minoritas dan hubungan antar agama di Indonesia. Ia juga menyentil sang presiden ihwal hukuman mati. Jokowi berkilah Indonesia sedang dalam darurat narkoba
Foto: picture-alliance/AP Photo/M. Sohn
Berguru ke Jerman
Setelah bertemu Gauck, Jokowi bergegas menemui Kanselir Angela Merkel yang terpaksa menunggu selama tiga menit di kantor kekanseliran di Berlin. Bersama perempuan paling berkuasa di Bumi itu Jokowi membahas berbagai kerjasama ekonomi, terutama pendidikan vokasi dan juga isu terorisme.
Foto: DW/R.Nugraha
Terjebak Isu HAM
Namun serupa dengan Gauck, Merkel turut membahas "kasus HAM di Indonesia, terutama di Aceh dan Papua." Soal isu pembantaian 1965, Jokowi akhirnya angkat bicara ketika sudah tiba di London. "Saya belum memutuskan apa-apa," ucapnya membantah klaim Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Luhut Panjaitan.
Foto: Reuters/H. Hanschke
Bergegas Mengejar Pertumbuhan
Tanpa membuang banyak waktu presiden beserta rombongan langsung terbang ke London, lalu Belgia dan Belanda dengan selang waktu satu hari. Di Eropa Jokowi membidik perjanjian perdagangan bebas yang ia canangkan akan selesai dalam dua tahun. Selain kerjasama pendidikan vokasi dengan Jerman, Jokowi juga menggandeng Inggris untuk membenahi industri kelautan.