Sepuluh dari 11 hakim Mahakamah Agung Israel berpendapat, pidana penggelapan pajak terhadap Ketua Umum Partai Shas, Aryeh Deri, pada 2022 silam menggugurkan haknya untuk ditunjuk sebagai menteri.

"Sebagian besar anggota majelis hakim telah memutuskan, penunjukkannya memiliki kecacatan ekstrem, dan sebab itu perdana menteri harus mencopot Deri dari jabatannya,” kata hakim kepala saat pembacaan vonis.

Deri membangkang dan bersikukuh tidak akan mundur dari jabatannya sebagai menteri kesehatan.

"Saya lega pengadilan memutuskan demikian. Biar masarakat yang melihat dan menilai sendiri,” kata ketua partai ultraortodoks itu. "Jika mereka menutup pintu bagi kita, maka kita akan masuk lewat jendela. Kalau mereka tutup jendelanya, kita masuk lewat atap.”

Putusan tersebut diumumkan di saat Israel sedang digoyang polemik, terkait reformasi yudisial yang didorong pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Salah satu proposal yang ikut dipertimbangkan adalah penghapusan "uji kesahihan” oleh pengadilan untuk mengkaji apakah kebijakan pemerintah sudah sesuai konstitusi.

Eksekutif vs. yudikatif

Proposal Netanyahu dikecam karena dinilai mengalihkan sebagian kekuasaan pengadilan kepada pemerintah dan memperlemah kewenangan Mahkamah Agung. Pemerintah sebaliknya berdalih, ingin mengurangi ketimpangan kekuasaan antara lembaga yudikatif dan eksekutif di Israel.

Menurut RUU yang diajukan pemerintah baru Israel, parlemen diberi kewenangan untuk membatalkan putusan Mahkamah Agung.

Netanyahu kini harus memutuskan apakah tunduk pada putusan MA atau berseteru dengan lembaga pengadilan. Juru bicara pemerintah sejauh ini menolak bekromentar.

Pemimpin partai-partai koalisi pemerintah mengecam putusan MA sebagai tamparan kepada para pemilih. Dalam sebuah pernyataan, mereka berjanji akan mengupayakan "semua jalur hukum yang tersedia untuk mengoreksi ketidakadilan dan kerusakan besar terhadap pilihan demokratis dan kedaulatan rakyat.”

Dr. Amir Fuchs, peneliti senior di Israel Democratic Institute, sebuah wadah pemikir di Yerusalem mengatakan, Netanyahu mustahil mengabaikan putusan pengadilan lantaran ancaman hukum. "Saya yakin dia akan patuh,” kata dia. "Tapi itu bukan berarti dia menghormati putusan tersebut.”

"Apa yang mungkin akan terjadi adalah bahwa mereka akan menggodok legislasi baru di parlemen dalam tempo cepat untuk memungkinkan penunjukkan Deri sebagai menteri.”

Destabilisasi politik

Tekanan politik kini terutama datang dari Partai Shas. Sejumlah anggotanya mengancam akan hengkang dari koalisi jika Netanyahu gagal menemukan solusi bagi Deri. Tanpa dukungan ke11 anggota fraksi Shas, koalisi Netanyahu akan kehilangan porsi mayoritasnya yang saat ini mencakup 64 dari 120 kursi di parlemen.

"Jika Aryeh Deri tidak duduk di pemerintahan, maka pemerintahan ini bubar,” kata Yakov Margi, kader Partai Shas yang menjabat menteri sosial, kepada stasiun radio Kan.

Deri saat ini menjabat menteri kesehatan dan sudah direncanakan bakal mengambil alih Kementerian Keuangan dan jabatan wakil perdana menteri di paruh kedua masa jabatan Netanyahu.

Meski jajak pendapat teranyar menolak penunjukkan Deri sebagai anggota kabinet, koalisi ekstrem kanan di Israel tetap menggencarkan perang melawan lembaga yudikatif. 

"Hari ini menjadi jelas bahwa pengadilan, yang tidak dipilih rakyat, tidak tertarik pada kompromi dan ingin mengontrol sepenuhnya pejabat publik terpilih,” kata Menteri Keamanan Nasional, Itamar Ben-Gvir. "Saatnya reformasi sekarang juga”, pungkas tokoh politik ekstrem kanan Israel itu.

rzn/as (rtr,ap)