Mahfud Md buka-bukaan soal cerita di balik kegagalan dirinya menjadi cawapres untuk mendampingi Joko Widodo. Menurutnya ancaman KH. Ma'ruf Amin terhadap Jokowi menutup peluangnya di bursa pemilihan cawapres.
Foto: Getty Images/AFP/R. Gacad
Iklan
Dalam program Indonesia Lawyers Club Mahfud Md memaparkan dinamika politik terkait pemilihan cawapres. Selain soal komunikasi dirinya dengan pihak Istana, Mahfud juga pernah ditemui Ketum PBNU Said Aqil Siroj.
"Saya ketemu Pak Aqil Siroj pada hari Rabu (8/8), saya bilang Pak Aqil itu NU ngeluarkan surat pernyataan begitu harus kader 4 orang. OK, saya tidak keberatan tapi juga kalau presiden mau di luar itu, tidak menolak," kata Mahfud.
Dalam pertemuan dengan Said Aqil Siroj, Mahfud menyinggung pernyataan soal dirinya yang diberi label bukan kader NU. "Saya bilang apa juga haknya NU itu mengancam-ngancam kalau bukan kader NU, NU akan tidur. NU akan meninggalkan pemerintah. Apa betul ada begitu," kata Mahfud mengulangi pembicaraannya dengan Said Aqil.
Mahfud Md bicara soal pernyataan Ketua PBNU Robikin Emhas pada Rabu (8/8) yang menyatakan NU akan meninggalkan Jokowi bila cawapres yang dipilih bukan kader NU. Pernyataan ini disebut Mahfud memunculkan 'kegaduhan'
"Lalu dibantah (Said Aqil), (yang bicara), nggak ada pernyataan itu. Padahal pernyataan itu ada Robikin yang menyatakan dan yang menyuruh itu Kiai Maruf amin. Bagaimana saya tahu kiai Maruf Amin? Muhaimin yang bilang ke saya. Hehehe...ini saya ceritain, menarik ini ceritanya, loh saya memang jujur sih," lanjut Mahfud.
Konfirmasi soal label kader NU dan ancaman NU meninggalkan Jokowi ditanyakan langsung saat Mahfud bertemu Muhaimin Iskandar di restoran, Jl. Taman MPU Sendok, Kebayoran Baru, Jaksel. Mahfud mengaku dipertemukan dengan Cak Imin atas inisiatif eks Waketum PBNU As'ad Said Ali.
"Ketemu lah saya dengan Muhaimin. Di situ Muhaimin mengatakan Pak Mahfud kita dipermainkan politik...," kata Mahfud.
"Terus saya tanya gimana itu main ancam-ancam? Nggak itu yang nyuruh Kiai Ma'ruf katanya. Gimana ceritanya? Gini katanya, biar clear ya, Rabu jam 11 atau jam berapa Kiai Ma'ruf dipanggil oleh presiden, Aqil Siroj dipanggil oleh presiden, Muhaimin dipanggil," lanjut Mahfud.
Dalam pertemuan dengan Jokowi, Muhaimin--dijelaskan Mahfud-- bicara soal Jokowi yang tidak menyebut nama cawapres dalam pertemuan terpisah dengan tiga tokoh tersebut.
70 Tahun Hubungan Indonesia-India
Bertepatan kedatangan PM India, Narendra Modi, Indonesia dan India sepakat meningkatkan hubungan bilateral dengan menandatangani lebih dari selusin perjanjian pada berbagai bidang.
Foto: IANS/PIB
Menyambut tamu kenegaraan
Presiden Joko "Jokowi" Widodo dan perdana menteri India Narendra Modi Modi mengikuti upacara penyambutan tamu negara di halaman depan Istana Merdeka. Modi dan Jokowi terlihat memberikan penghormatan pada bendera masing-masing negara.
Foto: IANS/PIB
Obrolan hangat dua pemimpin dunia
Acara dilanjutkan dengan pengisian buku tamu dan foto bersama di beranda belakang Istana Merdeka. Sebelum melakukan pertemuan bilateral, Jokowi lebih dulu melakukan perbincangan dengan Modi.
Foto: Reuters/D. Whiteside
Sejumlah kesepakatan ditandatangani
Dalam kunjungan perdananya ke Indonesia, perdana menteri India Narendra Modi disertai anggota delegasinya menandantangani sejumlah kesepakatan, termasuk di bidang pertahanan, maritim, perdagangan dan investasi.
Foto: IANS/PIB
Perbaikan di sektor layanan
Sejumlah kesepakatan lain yang dicapai di antaranya dalam pengembangan sains dan teknologi, pengembangan kapasitas pejabat publik, membuka dialog dan interaksi antara pemerintah dan lembaga pemikir, serta perbaikan di sektor layanan seperti bidang kesehatan dan kereta api.
Foto: IANS/PIB
Membangun kemitraan ekonomi
Menyambut kunjungan Perdana Menteri India Narendra Modi, Presiden Joko "Jokowi" Widodo mengatakan mereka setuju untuk mengupayakan ekonomi terbuka dan berharap kemitraan ekonomi yang komprehensif dapat diselesaikan tahun ini.
Foto: IANS/PIB
Masjid Istiqlal
Dalam kunjungan kali ini, Modi menyempatkan diri berkunjung ke Masjid Istiqlal, Jakarta. Presiden Jokowi mengatakan bahwa India adalah pangsa ekspor terbesar di Indonesia. Sementara jumlah wisatawan India juga meningkat tajam, naik 28 persen hingga hampir 500.000 orang pada tahun 2017.
Foto: DW/Setkab/Dindha
Sambutan anak-anak
Bukan hanya pejabat yang menyambut, anak-anak kecil ikut dalam penyambutan orang nomor satu di India ini. Indonesia merupakan negara pertama dari tiga negara Asia yang dikunjungi Modi. Dari indonesia, Modi dan para pejabatnya akan menyambangi Malaysia dan Singapura.
Foto: IANS/PIB
Memperkuat hubungan dengan ASEAN
Baik Indonesia, Malaysia, maupun Singapura, yang merupakan anggota ASEAN, adalah mitra strategis India. Pemerintah India ingin mempererat hubungannya dengan kawasan ASEAN dan berkomitmen untuk memperdalam hubungannya dengan masing-masing negara anggota ASEAN, sebagaimana tertuang dalam Governments Act East Policy. ap/hp (dpa, ap)
Foto: IANS/PIB
8 foto1 | 8
"Nah ketemu tiga orang ini di PBNU dan berkesimpulan berarti bertiga ini bukan calonnya karena waktu dipanggil tidak disebut calon. Lalu mereka sepertinya marah-marah dan membahas. Kemudian Kiai Ma'ruf kalau gitu kita nyatakan kita tidak bertanggungjawab secara moral atas pemerintah ini kalau bukan kader NU yang diambil. Ini kata Muhaimin, Robikin bilang begitu ke pers, datang Robikin ini kata Muhaimin. Didikte kalimatnya oleh Ma'ruf amin," sambung Mahfud menegaskan pernyataannya ini didapat dari perbincangan dengan Cak Imin.
"Itu lah permainan," sebut Mahfud Md
Tapi Mahfud Md menegaskan, persoalan kegagalan dirinya menjadi cawapres sudah diselesaikan personal dengan Jokowi. Mahfud bertemu Jokowi di Istana usai Jokowi mengumumkan nama Ma'ruf Amin sebagai cawapres pada Jumat (10/8).
"Begini saya katakan begini saya ini orang NU tetapi mau berangkat bukan sebagai kader NU tapi kader bangsa. Kenapa NU mengancam ngancam, ini kesan saya. Sehingga saya bilang di NU banyak guyonan sehingga saya merasa tidak sakit hati tapi senang mengungkap ini saya lahir batin saya NU," tutur Mahfud.
Sumber: Detik News
Catatan 3 Tahun Kepemimpinan Jokowi
Sebanyak 68% penduduk mengaku puas atas kinerja Joko Widodo. Namun setelah tiga tahun berkuasa, catatan kepemimpinan Jokowi banyak menyisakan pekerjaan rumah yang belum dituntaskan, terutama masalah HAM.
Foto: Getty Images/Ulet Ifansasti
Terrorisme
Pemerintah mengklaim sebanyak 999 eks-jihadis berhasil mengikuti program deradikalisasi. Sejumlah pengamat juga menghargai satuan anti teror Densus 88 yang kini lebih sering menangkap terduga teroris, dan tidak lagi menembak di tempat. Pendekatan lunak ala Indonesia juga mengundang pujian dunia. Tantangan terbesar adalah RUU Anti Terorisme yang bakal melibatkan TNI dalam penanggulangan terorisme.
Foto: Reuters/W. Putro/Antara Foto
Infrastruktur
Pembangunan infrastruktur sejak awal menjadi jurus pamungkas Jokowi. Berbagai proyek yang tadinya mangkrak kembali dihidupkan, antara lain jalan Trans-Papua, infrastruktur kelistrikan berkapasitas 35.000 megawatt yang baru tuntas 40% dan transportasi. Di bawah pemerintahannya anggaran infrastruktur digandakan dari 177 triliun Rupiah pada 2014 menjadi 401 triliun untuk tahun anggaran 2017.
Foto: Getty Images/AFP/B. Ismoyo
Demokrasi
Indeks demokrasi Indonesia banyak menurun di era Jokowi. Pemerintah berkilah, berlangsungnya pilkada ikut mempengaruhi peringkat Indonesia. Sejumlah pengamat menyoroti wacana Ambang Batas Kepresidenan sebesar 20% dan Perppu Ormas yang dinilai bermasalah. Selain itu Indeks Kebebasan Pers selama tiga tahun terakhir juga mencatat kemerdekaan media di Indonesia cenedrung berjalan di tempat.
Foto: picture alliance/abaca/J. Tarigan
Intoleransi
Ujaran kebencian dan kabar hoax menemani kepresidenan Jokowi sejak Pemilu 2014 dan memuncak pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Sejak itu dia mulai aktif memberangus media-media hoax, mengeluarkan Perppu yang membidik organisasi intoleran seperti HTI, menggandeng Facebook dan Twitter buat menghalau fitnah dan membentuk unit anti intoleransi.
Foto: Reuters/D. Whiteside
Hubungan Internasional
Sejauh ini Istana Negara banyak menitikberatkan kerjasama internasional untuk membantu program pembangunan di dalam negeri seperti diplomasi maritim. Namun tantangan terbesar Indonesia adalah menjadi poros penyeimbang antara kekuatan regional Cina dan negara ASEAN, terutama menyangkut konflik Laut Cina Selatan.
Foto: Reuters/R. A. Tongo
Hak Azasi Manusia
Ada masanya ketika Jokowi menggariskan penuntasan pelanggaran HAM sebagai prioritas utama. Namun cita-cita tersebut menyurut seiring berjalannya roda pemerintahan. RUU Penyiaran misalnya mendiskriminasi kaum minoritas seksual. Sementara rekonsiliasi pembantaian 1965 cendrung berjalan di tempat dan penggunaan hukuman mati yang masih marak menjadi catatan hitam pemerintahan Jokowi.
Foto: Getty Images/U. Ifansasti
Ekonomi
Banyak hal positif yang dicatat dari pemerintahan Joko Widodo di bidang ekonomi, meski tidak membuahkan target pertumbuhan yang dipatok 7%. Selain 16 paket kebijakan, pemerintah juga dinilai sukses meningkatan pemasukan pajak, memperbaiki kemudahan berbisnis, rating investasi dan mempertahankan inflasi. Namun begitu rendahnya konsumsi domestik menjadi catatan muram perekonomian Indonesia.
Foto: Reuters
Lingkungan
Konflik agraria yang kian meruncing membutuhkan reformasi untuk mendamaikan kebijakan lingkungan, tanah adat dan kebutuhan industri. Tahun 2016 saja pemerintah mencatat 400 konflik yang melibatkan 1,2 juta hektar lahan, kebanyakan akibat ekspansi perkebunan. Reformasi agraria masih menjadi agenda besar Indonesia, terutama menyangkut penanggulangan perubahan iklim yang kian mendesak.