Cawapres nomor urut 3, Mahfud Md, mengatakan hak angket DPR tidak akan mengubah keputusan KPU. Termasuk mengubah keputusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat capres dan cawapres dalam pemilu.
Terkait keputusan KPU maupun MK, Mahfud mengatakan ada jalur tersendiriFoto: Levie Wardana/DW
Iklan
Cawapres nomor urut 3, Mahfud Md, mengatakan hak angket DPR tidak akan mengubah hasil pemilu sebab hak angket hanya bisa dilakukan terkait kebijakan pemerintah. Mahfud mengatakan hak angket merupakan urusan DPR dan partai politik (parpol).
"Ya silakan saja itu ahlinya sudah berbicara bahwa hak angket itu urusan DPR dan parpol mau apa ndak. Soal apakah siapa yang boleh diangket itu ya pemerintah dalam hal ini terkait kebijakan-kebijakan, bukan hasil pemilunya," tegasnya ditemui di Kopi Klotok Pakem, Sleman, seperti dikutip dari detikJogja, Minggu (25/02).
Mahfud juga menegaskan bahwa hak angket tidak akan mengubah keputusan KPU. Termasuk mengubah keputusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat capres dan cawapres dalam pemilu.
Terkait keputusan KPU maupun MK, Mahfud mengatakan ada jalur tersendiri. Tidak bisa dikaitkan dengan hak angket yang sedang digaungkan beberapa waktu belakangan.
"Hak angket itu tidak akan mengubah keputusan KPU, enggak akan mengubah keputusan MK nantinya, itu jalur tersendiri yang angket itu menurut konstitusi itu DPR punya hak untuk melakukan angket atau pemeriksaan penyelidikan dan dalam cara tertentu di dalam kebijakan pemerintah," katanya.
Selain Indonesia, Ini Daftar Negara yang Gelar Pemilu Tahun 2024
Tidak hanya Indonesia yang menggelar Pemilihan Umum (Pemilu) pada tahun 2024, tetapi hampir setengah dari populasi dunia akan menggelar pemilu tahun ini. Mulai dari pemilihan presiden, legislatif, hingga daerah.
Foto: Pradita Utama/detikcom
Pemilihan presiden di Taiwan
Taiwan menjadi satu-satunya negara di Asia selain Indonesia yang akan menyelenggarakan pemilihan umum presiden pada tahun 2024. Negara dengan populasi 23,9 juta tersebut melaksanakan pemilihan presiden dan legislatif pada tanggal 13 Januari 2024.
Foto: Lai Ching-te’s campaign office
Pemilihan parlemen, majelis nasional, dan senat di beberapa negara lainnya di Asia
Beberapa negara di Asia lainnya juga melaksanakan pemilihan umum untuk majelis nasional, senat, dan DPR. Negara-negara tersebut adalah Bangladesh (Januari), Bhutan (Januari), Pakistan (Februari), Kamboja (Februari), Iran (Maret), Maladewa (Maret atau Mei), Korea Utara (April), India (April atau Mei), Mongolia (Oktober atau Desember), dan Yordania (November).
Foto: MOHAMED AFRAH/AFP
Sembilan negara di Afrika gelar pemilihan presiden
Sembilan negara di Afrika juga melaksanakan pemilihan presiden mulai bulan Januari hingga Desember, yakni Komoro (Januari), Senegal (Februari), Mauritania (Juni), Rwanda (Juli), Mozambik dan Chad (Oktober), Ghana, Aljazair, dan Sudan Selatan (Desember). Pilpres juga diikuti dengan pemilihan majelis nasional Madagaskar (Mei), Afrika Selatan (Mei atau Agustus), dan Botswana (Oktober).
Foto: Seyllou/AFP/Getty Images
Pilpres AS: Laga ulang Joe Biden dan Donald Trump
Pilpres Amerika Serikat (AS) dilaksanakan pada tanggal 5 November 2024. Petahana Joe Biden menyebut akan kembali berlaga di pemilu jika Donald Trump kembali maju sebagai capres. "Saya kira demikian. Begini, jika dia mencalonkan diri, maka saya juga harus ikut maju pencalonan," kata Joe Biden saat acara galang dana kampanye, seperti diberitakan Reuters pada Desember 2023.
Potensi presiden perempuan pertama bagi Meksiko
Mantan Wali Kota Mexico City, Claudia Sheinbaum, mencalonkan diri untuk menjadi presiden perempuan pertama Meksiko pada pemilu bulan Juni 2024. Selain Meksiko, beberapa negara lain di Amerika Utara dan Selatan juga mengadakan pemilihan presiden yaitu di El Savador (Februari), Panama (Mei), Republik Dominika (Mei), Uruguay (Oktober), dan Venezuela (Desember).
Foto: Raquel Cunha/REUTERS
Perubahan di tingkat pejabat tinggi Komisi Eropa dan Dewan Eropa
Pemilihan Parlemen Eropa digelar pada awal Juni 2024, tetapi belum ada kejelasan soal pencalonan kembali Ursula von der Leyen. Negara lain di Eropa yang juga mengadakan pemilihan presiden meliputi Finlandia (Januari), Makedonia Utara (April atau Mei), Lituania (Mei), Islandia (Juni), Georgia (Oktober), Moldova, Romania, dan Kroasia (November-Desember).
Foto: Jonathan Raa/NurPhoto/picture alliance
Putin maju Pilpres Rusia untuk kelima kalinya
Masa kekuasaan Presiden Rusia Vladimir Putin akan mencapai 30 tahun jika terpilih kembali pada pemilihan umum yang dilaksanakan pada Maret 2024. Jika terpilih lagi untuk masa jabatan berikutnya, Putin menjadi pemimpin Rusia yang berkuasa lebih lama dari Joseph Stalin yang memimpin Uni Sovyet selama 26 tahun.
Foto: Adrien Fillon/Zumapress/picture alliance
Zelenskyy tolak Pilpres Ukraina 2024
Pemilihan presiden di Ukraina dijadwalkan pada tanggal 31 Maret 2024 sesuai dengan konstitusi yang mengamanatkan pemilihan diadakan pada hari Minggu terakhir bulan Maret tahun kelima masa jabatan presiden yang sedang menjabat. Namun, Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy menolak untuk menggelarnya dengan alasan adanya invasi Rusia ke Ukraina yang masih berlangsung.
Foto: Ukrainian Presidency/ZUMA Wire/IMAGO
Pemilu serentak hingga Oseania
Hampir 60 negara diketahui menggelar pemilu pada tahun 2024, termasuk pemilihan untuk presiden, parlemen, senat, dan majelis nasional untuk negara-negara kepulauan di negara bagian Oseania seperti Tuvalu (Januari), Kepulauan Solomon (April), dan Palau (November). ha/as
Foto: P. Morris/blickwinkel/AGAMI//picture alliance
9 foto1 | 9
Sasaran dalam hak angket, lanjutnya, tak sekadar kebijakan pemerintah. Ada pula penggunaan anggaran dan wewenang dalam pelaksanaan kebijakan. Termasuk di dalamnya terkait kebijakan pelaksanaan kegiatan yang disusun oleh pemerintah.
"Jadi kalau Ketua KPU dan Bawaslu itu nggak bisa diangket, yang bisa diangket pemerintah. Kalau ada kaitan dengan pemilu boleh, kan kebijakan dikaitkan dengan pemilu tapi yang diperiksa tetap pemerintah," ujarnya. (ha)
