Seorang mantan pejabat yang pernah menolak menerbitkan surat nikah pasangan sesama jenis mengajukan permohonan kepada MA untuk meninjau kembali putusan penting yang menjamin hak tersebut. Namun, permohonan itu ditolak.
Sekitar 3,5 tahun setelah mayoritas hakim konservatif di Mahkamah Agung membatalkan hak atas aborsi, para hakim kembali menolak permohonan untuk meninjau ulang perkara pernikahan sesama jenisFoto: Kevin Lamarque/REUTERS
Iklan
Pada hari Senin (10/11), Mahkamah Agung Amerika Serikat (AS) menolak permohonan dari Kim Davis, mantan pejabat daerah di Kentucky, yang ingin membatalkan putusan tahun 2015 dalam kasus Obergefell v. Hodges. Putusan tersebut menetapkan bahwa pasangan sesama jenis memiliki hak konstitusional untuk menikah.
Davis juga berupaya membatalkan perintah pengadilan yang memerintahkannya membayar ganti rugi dan biaya pengacara sebesar 360.000 dolar AS (sekitar Rp5,8 miliar) kepada pasangan yang ia tolak permohonan surat nikahnya dengan alasan keyakinan agama.
Parade Pride di Thailand, Ajang Protes dan Selebrasi
Bulan Pride yang merayakan hak-hak LGBTQ+ dirayakan di berbagai belahan dunia dengan ragam parade. Untuk pertama kalinya Thailand menggelar selebrasi serupa, setelah negara tersebut melegalisasi pernikahan sesama jenis.
Foto: Chalinee Thirasupa/REUTERS
Lautan Pelangi
Ribuan orang menggunakan busana warna-warni memenuhi jalanan ibukota, merayakan Bulan Pride pertama mereka. Sebagian menari, sebagian berpawai keliling kota melambaikan bendera warna-warni.
Foto: Adryel Talamantes/ZUMA Press Wire/IMAGO
Berpawai memberi dukungan
Acara Pride diselenggarakan pada Minggu (1/6) dibuka dengan partisipasi Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra (foto tengah, berjubah putih) berpartisipasi dalam pawai. Ia adalah perdana menteri kedua yang berpartisipasi dalam perayaan LGBTQ+. Perayaan terkait LGBTQ+ diselenggarakan pertama kalinya tahun 1999 dengan nama Bangkok Gay Festival.
Foto: Chalinee Thirasupa/REUTERS
'Festival Pride terbesar di Asia'
Digadang sebagai “Festival Pride terbesar di Asia,” penyelenggara memperkirakan aacra ini dihadiri lebih dari 300.000 orang. Pawai membentang sepanjang 3 kilometer melalui pusat kota Bangkok, melewati sejumlah landmark terkemuka seperti kuil Wat Pathum Wanaram.
Foto: Adryel Talamantes/ZUMA Press Wire/IMAGO
Kali pertama untuk Thailand dan dunia
Sorotan pawai tahun ini adalah arak-arakan bendera pelangi kurang lebih 200 meter - “yang pertama untuk Thailand dan dunia,” menurut Pemerintah Kota Bangkok.
Foto: REUTERS
Thailand ranking 10 sepuluh besar dunia
Sebuah survei tahun 2025 oleh World Population Review memperkirakan bahwa sekitar 10% dari 71,6 juta penduduk Thailand mengidentifikasi diri mereka sebagai lesbian, gay, biseksual, panseksual, omniseksual, atau aseksual - menempatkan Thailand dalam ranking 10 besar dunia - proporsi tertinggi individu LGBTQ+.
Foto: Sakchai Lalit/AP Photo/picture alliance
Pernikahan sesama jenis yang membuka jalan baru
Thailand menjadi negara Asia Tenggara pertama yang melegalkan pernikahan sesama jenis melalui Undang-Undang Kesetaraan Pernikahan, 23 Januari 2025 lalu, menapaki jejak yang sama dengan negara asia lainnya, Taiwan dan Nepal. Ribuan orang merayakan tonggak bersejarah ini dengan mengikat janji pernikahan, termasuk aktor Thailand Apiwat “Porsch” Apiwatsayree (kiri) dan Sappanyoo “Arm” Panatkool.
Foto: Chanakarn Laosarakham/AFP/Getty Images
Rancangan Undang-Undang Pengakuan Gender
Kaum transgender dan interseks masih menghadapi tantangan untuk menikah - dokumen resmi mencantumkan jenis kelamin terkadang tidak sesuai dengan identitas mereka. Aktivis mendesak pemerintah untuk mengesahkan RUU Pengakuan Gender, yang akan memungkinkan seseorang memilih opsi gender netral. Empat versi RUU tersebut saat ini masih dalam pembahasan.
Foto: Sakchai Lalit/AP/picture alliance
Dalam progres
Kesetaraan hak bagi LGBTQ+ di Thailand masih memiliki pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, kata salah satu penyelenggara Pride, Puncharus “Candy” Talert pada hari Minggu. “Saya ingin pemerintah mengesahkan undang-undang, seperti Undang-Undang Pengakuan Gender, yang sedang dalam proses, Undang-Undang Non-diskriminasi dan undang-undang lain yang mempromosikan kesetaraan gender,” jelasnya
Foto: Adryel Talamantes/ZUMA Press Wire/IMAGO
Kerusuhan Stonewall menjadi katalisator gerakan hak-hak gay modern
Perayaan Pride yang berlangsung selama sebulan penuh di seluruh dunia ini bermula dari Gay Pride Week, Juni 1970 - yang diselenggarakan satu tahun setelah polisi menggerebek Stonewall Inn, sebuah bar gay di New York. Penggerebekan memicu bentrokan antara pelanggan dan pengunjung. Hal ini pada akhirnya mendorong terbentuknya kelompok aktivis baru dan lahirnya gerakan hak-hak kaum gay modern.
Foto: Drew Angerer/Getty Images
9 foto1 | 9
Putusan bersejarah yang melegalkan pernikahan sesama jenis
Kekhawatiran di kalangan aktivis LGBTQ+ meningkat sejak Mahkamah Agung pada 2022 membatalkan putusan Roe v. Wade yang sebelumnya menjamin hak atas aborsi. Langkah itu dianggap sebagai tanda bahwa pengadilan terbuka untuk meninjau kembali berbagai preseden hukum lain. Hakim Clarence Thomas bahkan sempat mendorong agar Obergefell v. Hodges dikaji ulang, yakni putusan yang melegalkan pernikahan sesama jenis secara nasional.
Dalam putusan Obergefell v. Hodges pada 2015, pihak Mahkamah Agung menyatakan bahwa negara bagian tidak berhak melarang pernikahan sesama jenis karena Konstitusi AS menjamin kesetaraan dan perlindungan hukum bagi seluruh warga.
"Ini merupakan kemenangan bagi semua pasangan sesama jenis yang telah membangun keluarga dan kehidupan mereka berdasarkan hak untuk menikah,” kata William Powell, pengacara yang mewakili pihak penggugat.
Sementara itu, Mat Staver, pendiri kelompok hukum Kristen konservatif Liberty Counsel yang mewakili Davis, menyebut keputusan tersebut mengecewakan, namun menegaskan bahwa pihaknya akan terus berupaya menggugat kembali preseden Obergefell.
Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris