Mahkamah Pidana Internasional menyatakan bahwa Taliban telah "secara serius merampas hak-hak perempuan untuk mendapatkan pendidikan, privasi, serta kebebasan bergerak, berekspresi, berpikir, berkeyakinan, dan beragama.
Menurut PBB, hampir 80% dari seluruh perempuan di bawah usia 30 tahun tidak mendapatkan pendidikan atau pekerjaan di AfganistanFoto: Peter Dejong/AP/dpa/picture alliance
Iklan
Mahkamah Pidana Internasional (ICC) pada hari Selasa (08/07) mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk pemimpin tertinggi dan ketua Mahkamah Agung Taliban, menuduh mereka menganiaya anak perempuan dan perempuan di Afganistan.
"Meskipun Taliban telah memberlakukan aturan dan larangan tertentu pada penduduk secara keseluruhan, mereka secara khusus menargetkan anak perempuan dan perempuan karena gender mereka, merampas hak dan kebebasan fundamental mereka," lanjut pernyataan itu.
Taliban telah "secara parah merampas" hak anak perempuan dan perempuan atas pendidikan, privasi, dan kehidupan keluarga serta kebebasan bergerak, berekspresi, berpikir, hati nurani, dan beragama, tandas hakim ICC.
Hakim menambahkan: "Selain itu, orang lain menjadi sasaran karena ekspresi seksualitas dan/atau identitas gender tertentu dianggap tidak konsisten dengan kebijakan Taliban tentang gender."
Apa tanggapan Taliban?
Pengadilan yang bermarkas di Den Haag menuduh kejahatan tersebut terjadi sejak 15 Agustus 2021, ketika Taliban merebut kekuasaan, dan berlanjut hingga setidaknya 20 Januari 2025.
Iklan
Taliban menolak surat perintah tersebut sebagai "omong kosong" dan bahwa langkah ICC "tidak akan memengaruhi komitmen dan dedikasi yang kuat terhadap hukum Syariah," kata juru bicara Zabihullah Mujahid dalam sebuah pernyataan.
Ayo berlangganan newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!
Apa tujuan ICC?
ICC dibentuk untuk mengadili kejahatan terburuk di dunia, seperti kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Pengadilan tersebut tidak memiliki kepolisian sendiri dan bergantung pada negara-negara anggota untuk melaksanakan surat perintah penangkapannya. Secara teori, ini berarti siapa pun yang tunduk pada surat perintah penangkapan ICC tidak dapat melakukan perjalanan ke negara anggota karena takut ditahan. Dalam praktiknya, hal ini tidak selalu terjadi.
Sejak kembali berkuasa empat tahun lalu, Taliban telah memberlakukan langkah-langkah yang mencakup pelarangan perempuan dari tempat umum dan pelarangan anak perempuan untuk bersekolah di atas kelas enam.
Minggu lalu, Rusia menjadi negara pertama yang secara resmi mengakui rezim Taliban.
Dalam beberapa tahun terakhir, ICC juga telah berupaya menangkap Presiden Rusia Vladimir Putin dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.
Artikel ini pertama kali dirilis dalam bahasa inggris
Diadaptasi oleh: Ayu Purwaningsih
Editor: Yuniman Farid
Larangan Kuliah oleh Taliban, Hak Perempuan Afganistan Dirampas
Sejak merebut kekuasaan pada pertengahan 2021, Taliban semakin membatasi hak-hak perempuan dan anak perempuan Afganistan. Kini, mereka membatasi akses perempuan ke pendidikan tinggi hingga memicu kemarahan internasional.
Foto: AFP
Perpisahan untuk selamanya?
Perempuan tidak akan diizinkan untuk kembali berkuliah. Dalam pernyataan pemerintah pada hari Selasa (20/12), Taliban menginstruksikan semua universitas di Afganistan, baik swasta maupun negeri, untuk melarang perempuan mengenyam pendidikan. Sekarang ini semua mahasiswa perempuan dilarang masuk ke universitas
Foto: AFP
Perempuan disingkirkan
Pasukan Taliban menjaga pintu masuk sebuah universitas di Kabul, sehari setelah larangan untuk perempuan berkuliah diberlakukan. Para mahasiswi diberitahu bahwa mereka tidak bisa masuk kampus. Larangan diberlakukan hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Namun, sudah ada aksi protes di universitas, di mana siswa laki-laki batal mengikuti ujian dan beberapa dosen laki-laki juga mogok mengajar.
Foto: WAKIL KOHSAR/AFP/Getty Images
Pendidikan tinggi hanya untuk laki-laki
Sejumlah pembatasan telah diberlakukan sebelum ini. Setelah Taliban mengambil alih kekuasaan pada Agustus 2021, universitas harus memisahkan pintu masuk dan ruang kuliah berdasarkan jenis kelamin. Mahasiswi hanya boleh diajar oleh dosen perempuan atau oleh pria tua. Gambar ini menunjukkan ada batas pemisah untuk mahasiswi di Universitas Kandahar.
Foto: AFP/Getty Images
Angkatan terakhir
Mahasiswi Universitas Benawa di Kandahar, masih bisa ikut wisuda Maret lalu dengan gelar di bidang teknik dan ilmu komputer. Pembatasan baru atas hak-hak perempuan di Afganistan mengundang kecaman keras dari dunia internasional. Human Rights Watch menyebut larangan kuliah bagi perempuan sebagai "keputusan yang memalukan", sementara PBB menyatakan keputusan itu melanggar hak asasi perempuan.
Foto: JAVED TANVEER/AFP
Dampaknya menghancurkan masa depan negara
Ribuan perempuan dan anak perempuan mengikuti ujian masuk universitas pada Oktober lalu, salah satunya di Universitas Kabul. Banyak yang ingin belajar kedokteran atau menjadi guru. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan, larangan Taliban "tidak hanya melanggar persamaan hak perempuan dan anak perempuan, tetapi akan berdampak buruk pada masa depan negara."
Foto: WAKIL KOHSAR/AFP/Getty Images
Tutup peluang pendidikan untuk perempuan
Larangan untuk perempuan berkuliah adalah satu lagi pembatasan pendidikan bagi perempuan dan anak perempuan. Selama lebih dari setahun, gadis remaja hanya bisa bersekolah sampai kelas tujuh di sebagian besar provinsi. Gadis-gadis yang berjalan ke sekolah di Afganistan timur ini beruntung karena beberapa provinsi yang jauh dari pusat kekuatan Taliban mengabaikan larangan tersebut.
Foto: AFP
Negeri tanpa kehadiran perempuan
Perempuan dan anak perempuan sekarang disingkirkan dari sebagian besar aspek kehidupan publik Afganistan. Mereka tidak diizinkan mengunjungi gym atau taman bermain di Kabul selama berbulan-bulan. Taliban membenarkan larangan tersebut dengan berkilah, peraturan tentang pemisahan jenis kelamin tidak dipatuhi, dan banyak perempuan tidak mengenakan jilbab seperti yang diwajibkan oleh mereka.
Foto: WAKIL KOHSAR/AFP/Getty Images
Realitas distopia
Sejumlah perempuan mengumpulkan bunga safron di Herat. Ini adalah pekerjaan yang boleh mereka lakukan, tidak seperti kebanyakan profesi lainnya. Sejak berkuasa, Taliban telah memberlakukan banyak peraturan yang sangat membatasi kehidupan perempuan dan anak perempuan. Misalnya, mereka dilarang bepergian tanpa pendamping laki-laki dan harus mengenakan hijab di luar rumah setiap saat.
Foto: MOHSEN KARIMI/AFP
Sebuah aib yang memalukan
Banyak perempuan Afganistan menolak penghapusan hak-hak mereka dan berdemonstrasi di Kabul pada November lalu. Sebuah plakat bertuliskan "Kondisi Mengerikan Perempuan Afganistan Merupakan Noda Aib bagi Hati Nurani Dunia." Siapapun yang ikut protes perlu keberanian besar. Demonstran menghadapi risiko represi kekerasan dan pemenjaraan. Para aktivis hak-hak perempuan juga dianiaya di Afganistan.