Sejak kemenangan People Power Party atau PPP dalam pemilu Thailand 23 Desember lalu, partai itu berulang kali dijegal dengan tuduhan korupsi, menyelewengkan pemilu, sampai gugatan yang terberat. Yakni, merupakan partai yang mewakili bekas Perdana Menteri Thaksin Shinawatra.

Ketua Pusat Studi Internasional dan Keamanan di Bangkok Thitinan Pongsudhirak mengingatkan, bahwa selama kampanye PPP pernah berjanji akan membawa Thaksin pulang ke Thailand untuk diadili.

Pongsudhirak menilai hal itu pasti mengganggu pemerintah transisi dan militer Thailand. Menurut dia, “militer dan pemerintahan transisi akan menggunakan segala cara untuk menghambat PPP memimpin pemerintahan koalisi. Karena mereka mengetahui, besarnya masalah yang akan mereka hadapi nanti.“

Dibebaskannya Pojaman Shinawatra, istri Thaksin baru-baru ini, ketika ia kembali ke Thailand untuk menghadapi gugatan korupsi di pengadilan merupakan contoh nyata bagi junta maupun pemerintahan transisi.

Thithinan Pongsudhirak menambahkan, “sebuah pemerintahan dibawah PPP dapat mengubah peraturan, mencairkan kekayaan Thaksin yang dibekukan dan mengesampingkan gugatan-gugatan yang dihadapi Thaksin. Karena itulah, ini merupakan pertempuran hidup dan mati antara kedua pihak”.

Hari Jumat, Mahkamah Agung Thailand menolak semua gugatan itu, termasuk tuduhan bahwa PPP menjadi front ilegal bagi Thaksin. Tuduhan itu dinilai amat berat, karena selain melanggar peraturan baru pemilu Thailand, untuk beberapa tahun ke depan, bekas PM Thailand dilarang secara hukum untuk berpolitik di tanah airnya.

Lebih jauh, pengadilan tinggi Thailand mengalahkan gugatan terhadap PPP, yang menyebarkan rekaman video mengenai Thaksin yang sejak dikudeta memilih hidup dalam pengasingan.

Tak lama setelah palu jatuh, Komisi Pemilihan Umum Thailand menyatakan telah memeriksa sebagian besar tuduhan mengenai penyelewengan pemilu dan mensertifikasi kemenangan atas 460 kursi dari 480 kursi parlemen Thailand. Artinya, pekan depan majelis rendah Thailand sudah dapat bersidang.

Kembali di atas angin, PPP langsung menyatakan akan mengumumkan pemerintahan koalisi baru yang terdiri dari enam partai pada hari Sabtu ini.

Sekjen PPP, Surapong Suebwonglee, menyatakan kelegaannya atas keputusan Mahkamah Agung Thailand. Sejak awal kami sudah yakin bahwa Mahkamah Agung Thailand akan bertindak adil. Demikian ungkap Suebwonglee.

Di belakang layar, militer Thailand tampak sudah mulai bersiap menghadapi pemerintahan baru Thailand yang dipimpin PPP.

Bulan lalu militer Thailand berhasil menggolkan undang-undang keamanan dalam negeri yang memberikan hak kepada militer untuk menyatakan situasi darurat. Dan kini, militer Thailand sibuk menempatkan orang-orangnya di posisi kunci yang berkuasa.