Majelis Umum PBB Menyetujui Resolusi Gencatan Senjata Gaza
12 Desember 2024
Majelis Umum PBB mengesahkan resolusi yang menuntut gencatan senjata tanpa syarat dan permanen di Gaza. PBB juga menyetujui resolusi lain yang mendukung UNRWA, yang akan dilarang oleh undang-undang baru Israel.
Iklan
Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengesahkan sebuah resolusi yang menuntut gencatan senjata segera, tanpa syarat, dan permanen di Jalur Gaza yang telah hancur. Resolusi ini dirilis pada Rabu (11/12).
Resolusi mendesak 'gencatan senjata segera, tanpa syarat dan permanen'
158 anggota memberikan suara mendukung resolusi tersebut, sembilan memberikan suara menentang, dan 13 abstain.
Iklan
Teks tersebut mendesak “gencatan senjata yang segera, tanpa syarat dan permanen,” serta “pembebasan semua sandera dengan segera dan tanpa syarat” - kata-kata yang mirip dengan teks yang diveto oleh Washington di Dewan Keamanan bulan lalu.
Majelis Umum juga menyetujui resolusi lain yang memberikan dukungan bagi badan PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA), yang telah ditentang keras oleh Israel sejak dimulainya perang.
Resolusi tersebut mengecam undang-undang baru yang akan melarang operasi badan PBB tersebut di Israel mulai akhir Januari 2025. Resolusi tersebut menuntut Israel untuk menghormati mandat UNRWA dan “memungkinkan operasinya berjalan tanpa halangan atau pembatasan.”
Resolusi tersebut disahkan dengan 159 suara setuju. Amerika Serikat, Israel, dan tujuh negara lainnya memberikan suara menentang, sementara 11 negara lainnya abstain.
Perwakilan dari negara-negara anggota PBB berpidato sebelum pemungutan suara, menawarkan dukungan kepada warga Palestina.
Utusan Palestina untuk PBB, Riyad Mansour, menggambarkan Gaza sebagai “luka yang terbuka dan menyakitkan bagi keluarga manusia.”
“Gaza sudah tidak ada lagi. Sudah hancur,” kata utusan PBB dari Slovenia, Samuel Zbogar.
“Sejarah adalah kritik paling keras terhadap kelambanan,” lanjutnya.
Wakil duta besar Aljazair untuk PBB, Nacim Gaouaoui, mengatakan: “Harga dari kebungkaman dan kegagalan dalam menghadapi tragedi Palestina adalah harga yang sangat mahal, dan akan lebih mahal lagi esok hari.”
Ayo berlangganan newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!
Resolusi gencatan senjata dianggap sebagai isyarat simbolis, karena ditolak oleh Amerika Serikat dan Israel. Selain itu, resolusi Majelis Umum juga tidak mengikat secara hukum.
Namun, bobot politis dari resolusi tersebut berasal dari cerminan opini global mengenai perang yang telah berlangsung selama 14 bulan tersebut. Israel melancarkan perang setelah kelompok militan yang dipimpin Hamas melancarkan serangan teror di Israel selatan pada 7 Oktober 2023, di mana 1.200 orang terbunuh dan sekitar 250 orang disandera.
AS bersikeras untuk melakukan gencatan senjata dengan syarat pembebasan semua sandera di Gaza, dan mengatakan jika tidak, Hamas tidak memiliki insentif untuk membebaskan mereka yang masih ditahan.
Wakil Duta Besar AS Robert Wood mengatakan, akan “memalukan dan salah” untuk mengadopsi resolusi itu.
“Resolusi yang ada di hadapan majelis hari ini tidak masuk akal,” kata utusan Israel untuk PBB Danny Danon menjelang pemungutan suara.
“Pemungutan suara hari ini bukanlah pemungutan suara untuk belas kasihan. Ini adalah pemungutan suara untuk keterlibatan,” tambahnya.
Berdirinya Negara Israel
Inilah kilas balik pendirian negara warga Yahudi yang penuh pertikaian dan gejolak politik.
Foto: Imago/W. Rothermel
Deklarasi yang ditunggu-tunggu warga Yahudi
Tanggal 14 Mei 1948, tokoh Israel David Ben-Gurion mendeklarasikan pembentukan Negara Israel yang independen. Dia menggarisbawahi latar belakang sejarah keagamaan Yahudi. "Orang-orang tetap percaya dan tidak pernah berhenti berdoa dan berharap mereka kembali ke sana," katanya menegaskan kelahiran negara bagi warga Yahudi tersebut.
Foto: picture-alliance/dpa
Sejarah hitam
Peristiwa pembantaian warga Yahudi oleh rezim NAZI Jerman, yang dinamakan Holocaust adalah latar belakang kuat yang mendasari kepentingan pendirian Negara Israel. Foto di atas menunjukkan orang-orang yang selamat dari kamp Auschwitz setelah pembebasan.
Foto: picture-alliance/dpa/akg-images
"Bencana" bagi warga Palestina
"Nakba", artinya "bencana", Itulah kata yang digunakan warga Palestina pada hari yang sama. Sekitar 700.000 warga Arab yang tinggal di Palestina saat itu harus melarikan diri dengan tibanya gelombang pendatang Yahudi yang ingin menetap di negara barunya. Pendirian Israel menjadi awal konflik Israel-Palestina dan dunia Arab, yang tidak terselesaikan sampai sekarang, 70 tahun kemudian.
Foto: picture-alliance/CPA Media
Darurat perang
Ketegangan dengan negara-negara Arab di wilayah itu pecah saat 'Perang Enam Hari' terjadi pada Juni 1967. Militer Israel berhasil memukul mundur pasukan Mesir, Yordania dan Suriah, lalu menduduki kawasan Sinai, Jalur Gaza, Tepi Barat dan Dataran Tinggi Golan. Namun kemenangan itu tidak membawa ketenangan, melainkan ketegangan dan konflik berkepanjangan hingga kini.
Foto: Keystone/ZUMA/IMAGO
Politik pemukiman di wilayah pendudukan
Pembangunan permukiman Yahudi di kawasan yang diduduki memperburuk konflik dengan Palestina, yang sebenarnya dijanjikan untuk mendirikan negara. Otoritas Palestina menuduh Israel menjalankan politik yang berupaya menihilkan harapan pendirian Negara Palestina Merdeka. Israel tidak mengindahkan protes internasional yang menentang pembangunan permukiman Yahudi.
Foto: picture-alliance/newscom/D. Hill
Kemarahan dan kebencian: Intifada pertama
Akhir 1987, warga Palestina melakukan mobilisasi untuk menentang pendudukan Israel. Kerusuhan menyebar di wilayah permukiman Palestina dari Gaza sampai Yerusalem Timur. Kerusuhan itu menggagalkan Kesepakatan Oslo dari tahun 1993 — kesepakatan pertama yang dicapai dalam perundingan langsung antara perwakilan pemerintah Israel dan pihak Palestina, yang diwakili oleh PLO.
Foto: picture-alliance/AFP/E. Baitel
Upaya perdamaian
Presiden AS Bill Clinton (tengah) menengahi konsultasi perdamaian antara PM Israel Yitzhak Rabin (kiri) dan pimpinan PLO Yasser Arafat (kanan). Perundingan itu menghasilkan Kesepakatan Oslo I, yang memuat pengakuan kedua pihak atas eksistensi pihak lain. Namun harapan perdamaian pupus ketika Rabin dibunuh oleh seorang warga Yahudi radikal dua tahun kemudian.
Foto: picture-alliance/CPA Media
Kursi yang kosong
Rabin ditembak pengikut radikal kanan pada 4 November 1995 ketika akan meninggalkan acara demonstrasi damai di Tel Aviv. Foto di atas menunjukkan Shimon Peres yang kemudian menggantikan Yitzhak Rabin sebagai Perdana Menteri. Kursi kosong di sebelahnya adalah tempat duduk Rabin.
Foto: Getty Images/AFP/J. Delay
Tembok pemisah
Tahun 2002, setelah rangkaian aksi kekerasan dan teror selama Intifada II, Israel mulai membangun tembok pemisah sepanjang 107 kilometer atas alasan keamanan. Tembok ini memisahkan wilayah Israel dan Palestina di wilayah Tepi Barat. Proyek tembok pemisah sekarang masih dilanjutkan dan menurut rencana panjangnya akan mencapai 700 kilometer. (Teks: Kersten Knipp/hp/ts)