Kunjungan sekelompok politisi senior Jepang ke Taiwan mengundang kecaman pemerintah di Beijing, karena dianggap sebagai bentuk campur tangan Tokyo dalam urusan dalam negeri Cina.

Cina juga menajamkan kritik bahwa Jepang sedang bergerak mundur ke arah ideologi militerisme - sebuah haluan yang menurut ingatan Beijing pernah menyeret kawasan Asia-Pasifik kepada perang dan kehancuran pada awal abad ke-20.

Ketegangan antara kedua negara meningkat setelah bulan lalu Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi menegaskan di parlemen bahwa setiap masalah yang melibatkan Taiwan akan otomatis mengancam keamanan Jepang.

Beijing sebaliknya mengklaim Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya yang harus "dipersatukan kembali” dengan daratan Cina, bahkan jika harus menggunakan kekuatan militer. Tekanan terhadap Taiwan pun meningkat dalam beberapa tahun terakhir, didorong kekhawatiran bahwa Cina dapat setiap saat melancarkan invasi berskala besar.

Para analis mengatakan bahwa Jepang selama ini selalu menjaga komitmen pada keamanan Taiwan, meski tidak mengungkapkannya secara terbuka. Takaichi, yang dikenal lebih lugas, mematahkan kebiasaan lama di Tokyo. Oleh Beijing, keterbukaan tersebut dipahami lebih dari sekedar retorika, melainkan sebuah pergeseran sikap. 

Pendekatan Jepang ke Taiwan menguji kesabaran Cina

Adalah Koichi Hagiuda, salah seorang penasihat paling tepercaya Takaichi, yang ditunjuk memimpin delegasi Jepang ke Taiwan pekan ini. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Taiwan Lai Ching-te menyampaikan rasa terima kasih atas persahabatan Takaichi serta dukungannya terhadap visi "Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka”. 

Berbicara di kantornya di Taipei pada Senin (22/12), Lai kembali menegaskan pentingnya menjaga perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan. Ia menambahkan rakyat Taiwan "dengan tulus menghargai” dukungan yang diberikan Jepang.

Cina sebaliknya menuntut agar Perdana Menteri Jepang Takaichi mencabut pernyataannya soal Taiwan. Seorang pejabat Kementerian Luar Negeri Cina menyatakan dalam jumpa pers pada Senin (22/12) bahwa Tokyo telah melanggar kesepakatan bilateral terkait prinsip "satu Cina”.

Seiring demikian, sebuah media corong pemerintah Cina menerbitkan editorial menuduh Jepang melakukan provokasi, yang berisiko menyeret kawasan kembali ke konflik, 80 tahun setelah Perang Dunia II berakhir.

"Jepang harus mengingat sejarah agresinya sendiri, melakukan refleksi mendalam atas kejahatan yang telah dilakukan, dan menyampaikan permintaan maaf yang tulus,” tulis kantor berita Xinhua dalam sebuah editorial.

Di dalam negeri Jepang, sikap tegas Takaichi di tengah tekanan dari Cina justru tampaknya mendapat dukungan kuat. Tingkat dukungannya mencapai 68 persen dalam survei yang dilakukan harian The Asahi Shimbun. Meski banyak pihak khawatir memburuknya hubungan dengan Beijing akan berdampak pada perekonomian Jepang, tetapi 55 persen responden menyatakan mendukung sikap Takaichi terhadap Cina. 

Dukungan terhadap Takaichi masih kuat

"Keributan dengan Cina justru menguntungkan Takaichi dan dukungannya terlihat solid,” ujar Jeff Kingston, Direktur Studi Asia di cabang Universitas Temple di Tokyo.

"Cina terus menekan Jepang melalui kunjungan berulang ke Kepulauan Senkaku yang disengketakan di Laut Cina Timur, operasi angkatan laut di dekat perairan Jepang, serta latihan bersama dengan pembom Rusia yang mensimulasikan serangan udara. Namun, Takaichi memilih untuk melawan Beijing,” kata Kingston kepada DW.

"Ia berupaya melakukannya dengan pendekatan yang relatif halus, tetapi Hagiuda adalah tokoh senior di Partai Demokrat Liberal (LDP) yang berkuasa, dan kunjungan ini tetap berlangsung meskipun hubungan kedua negara sedang tegang,” tambahnya. "Pesan yang ingin disampaikan Takaichi adalah bahwa ia tidak gentar.”

Kekhawatiran bahwa Beijing akan meningkatkan tekanan ekonomi terhadap Jepang hampir pasti muncul, tetapi sejauh ini hal tersebut belum terjadi. Menurut para analis ini hal yang cukup mengejutkan.

Agen perjalanan di Cina disebut telah diarahkan untuk tidak memesan perjalanan ke Jepang. Pada November, sekitar 562.600 warga Cina daratan tercatat berkunjung ke Jepang, hanya naik 3 persen dibanding bulan yang sama tahun sebelumnya. Angka ini sangat kontras dengan lonjakan 111 persen kunjungan turis Cina pada November 2024 dibanding tahun sebelumnya.

Meski demikian, Kingston menekankan bahwa Cina belum menghentikan ekspor mineral tanah jarang yang krusial atau mengambil langkah-langkah keras lainnya.

Respons Cina yang ‘Terukur'

Toshimitsu Shigemura, profesor politik dan hubungan internasional di Universitas Waseda, Tokyo, juga menilai respons Beijing sejauh ini "relatif terukur”, terutama karena kekhawatiran terhadap dampak ekonomi domestik yang bisa memicu kemarahan publik terhadap pemerintah.

"Cina tidak mampu memberikan tekanan ekonomi yang terlalu besar karena khawatir dampaknya di dalam negeri,” ujarnya. "Namun, saya memperkirakan Beijing akan meningkatkan aktivitas militernya di sekitar Jepang bagian selatan, seperti latihan udara dan laut, serta lebih banyak kapal penjaga pantai yang memasuki perairan Jepang di sekitar Kepulauan Senkaku,” ujar Shigemura.

"Meski begitu, saya juga menilai mereka sedang menunggu waktu yang tepat secara politik,” tambahnya.

Shigemura meyakini Beijing melihat peluang bahwa Partai Demokrat Liberal pimpinan Takaichi akan kembali menghadapi kesulitan pada pemilihan umum berikutnya pada 2028. Ia memperkirakan Partai Demokrat Jepang (DPJ) dan Komeito, dua partai yang lebih moderat, akan memperoleh kursi dan pengaruh lebih besar dalam pemerintahan mendatang.

Harapan Beijing, lanjut Shigemura, adalah agar DPJ dan Komeito bersikap lebih akomodatif terhadap Cina dan tidak memandang upaya perebutan Taiwan dengan kekuatan militer sebagai alasan bagi Jepang untuk ikut campur secara militer.

"Ini mungkin strategi yang berisiko, tetapi kesabaran bisa saja membuahkan hasil bagi Cina,” ujarnya.

 

Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

Diadaptasi oleh Prita Kusumaputri

Editor: Rizki Nugraha