Kawasan Ekonomi Khusus Johor-Singapura (JS-SEZ) dirancang untuk menarik investasi global dan memperlancar arus barang dan manusia antara kedua negara, sekaligus untuk memperdalam hubungan ekonomi Malaysia dan Singapura.

Johor, negara bagian terpadat kedua di Malaysia, memainkan peran penting dalam perekonomian negara tersebut, dengan sektor utama manufaktur dan pariwisata. Proposal untuk JS-SEZ mencakup sistem izin imigrasi bebas paspor, kerja sama energi terbarukan, dan persetujuan bisnis yang disederhanakan.

Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong mengatakan, JS-SEZ akan menciptakan lapangan kerja yang baik bagi warga kedua negara dan menarik investasi internasional yang signifikan.

"Kedua pihak telah secara aktif melibatkan para pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa JS-SEZ memiliki kondisi yang membantu bisnis kami tumbuh bersama dalam jangka panjang," katanya.

Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan, proyek tersebut menciptakan "inisiatif unik" bagi kedua negara untuk memanfaatkan kekuatan masing-masing dan memperdalam hubungan di dunia yang semakin terpolarisasi.

Kepala Menteri Johor, Onn Hafiz Ghazi, menekankan pentingnya memanfaatkan peluang yang disajikan oleh perjanjian baru tersebut. Ia menekankan, manfaat dari JS-SEZ akan meluas ke seluruh wilayah negara bagian, tidak hanya di Johor Bahru, tetapi juga di seluruh wilayah negara bagian dan memberikan kontribusi terhadap sektor ekonomi dan pariwisata Malaysia yang lebih luas.

"Pertanyaan kuncinya adalah apakah kita, masyarakat Johor, siap memanfaatkan peluang yang akan mengubah ekonomi, karena jika kita tidak siap, orang lain akan memanfaatkannya," katanya kepada DW. "Malaysia secara keseluruhan akan memperoleh keuntungan dari berbagai sektor seperti ekonomi, pariwisata, dan banyak lagi."

Johor, destinasi wisata yang menarik

Johor telah lama memiliki beberapa tempat wisata penting, termasuk Legoland, Desaru, dan Kebun Binatang Johor. Lebih dari 16 juta wisatawan asing mengunjungi Johor pada tahun 2023. Pejabat pemerintah memperkirakan, angka kunjungan untuk tahun 2024 mencapai 20 juta wisatawan.

Muhammed Abdul Khalid, peneliti di Institut Studi Malaysia dan Internasional di Universitas Nasional Malaysia, mengatakan JS-SEZ dibangun di atas "Iskandar Malaysia," kawasan ekonomi pertama negara itu dan koridor ekonomi utama Johor, yang diluncurkan pada 2006. "JS-SEZ jauh lebih besar, meliputi Iskandar dan mencakup proyek Forest City yang gagal dan terhenti," katanya kepada DW.

Ian Chong, ilmuwan politik dari Singapura, mengatakan, JS-SEZ memanfaatkan kekuatan kedua negara, sehingga terjalin hubungan yang lebih erat dan saling menguntungkan. "Itu membuat kedua negara semakin dekat," katanya kepada DW. "Jika semuanya berjalan baik, baik Malaysia maupun Singapura akan sama-sama memperoleh keuntungan."

Potensi reaksi politik

Chong menekankan perlunya strategi penanaman modal asing (foreign direct investment – FDI) jangka panjang yang beragam, dengan mencatat bahwa meskipun Cina dapat berkontribusi, perannya mungkin dibatasi oleh tantangan ekonomi internal. "Dalam jangka panjang, sumber FDI harus beragam, terutama dari negara-negara maju — yang selama ini dan terus menjadi sumber FDI terbesar di ASEAN secara umum. Cina bisa menjadi sumber FDI, namun mengingat hambatan ekonomi domestik dan utang yang mereka miliki, mungkin merupakan sumber FDI yang lebih terbatas," katanya.

"Dalam jangka pendek, FDI ke Asia Tenggara, termasuk Malaysia, telah menjadi penerima manfaat dari strategi banyak perusahaan global yang mendiversifikasi rantai pasokan mereka dengan memindahkan sebagian produksi dari Cina ke negara berkembang lain," tambah Chong.

Muhammed Abdul Khalid  Khalid namun juga memperingatkan, JS-SEZ akan membawa tantangan politik, khususnya mengenai pengaruh Singapura atas Johor dan gerakan buruh lintas batas. "Pemerintah harus memastikan tidak ada risiko 'gentrifikasi' di Johor, jika tidak, hal itu dapat memicu reaksi politik," katanya.

Khalid menyarankan agar pemerintah Malaysia juga mempertimbangkan implikasi yang lebih luas dari JS SEZ. "Memusatkan kegiatan ekonomi dan menawarkan insentif pajak yang sangat menguntungkan di dalam zona tersebut, dapat mengalihkan investasi dari wilayah lain, sehingga memperburuk ketimpangan regional," jelasnya

"Persepsi penjajahan ekonomi oleh Singapura dapat muncul jika pemerintah gagal mengatasi masalah ini secara efektif, dan memastikan bahwa manfaat KEK dibagi secara adil di seluruh negeri," katanya.

Diadaptasi dari artikel DW bahasa Inggris.