Indonesia masih sibuk membenahi stadion dan merampungkan proyek infrastruktur setahun menjelang digelarnya Asian Games 2018. Berbeda dengan Asian Games sebelumnya, kali ini tuan rumah hanya mendapat waktu empat tahun untuk persiapan menyusul sikap Vietnam menarik diri dari status tuan rumah 2014 silam.

Jantung Asian Games 2018 akan berdetak di Gelora Bung Karno yang kini tengah direnovasi. Selain mengganti kursi stadion, pemerintah juga membenahi lapangan rumput, tribun penonton dan bagian dalam stadion yang akan digunakan para atlit. Proyek renovasi stadion Gelora Bung Karno menelan biaya lebih dari 700 milyar Rupiah.

Perhelatan olahraga se-Asia kali ini akan mengundang lebih dari 9.000 atlit, serta 8.000 awak media dan perwakilan dari 45 negara peserta. Kali ini Komite Olympiade Asia harus memangkas jumlah turnamen dari 484 menjadi 431 dari 42 cabang olahraga lantaran kekhawatiran seputar biaya.

Dalam wawancara dengan Tempo Juli silam, Ketua Komite Penyelenggara Asian Games, Erik Tohir, mengaku terpaksa berhemat lantaran pemerintah hanya mengabulkan separuh dari anggaran yang diajukan. Dari sekitar 8,7 trilyun yang diminta, Presiden Joko Widodo hanya memberikan 4,5 trilyun Rupiah. Namun demikian pemerintah juga menyediakan dana pembangunan infrastruktur senilai 25 trilyun Rupiah.

Salah satu tantangan terbesar adalah menyiapkan moda transportasi yang bisa membawa para atlit ke arena olahraga tanpa terjebak arus macet. Seorang pejabat kepolisian mempertimbangkan akan menggunakan jalur busway untuk mengangkut atlit. Namun hingga kini belum ada keputusan akhir terkait masalah tersebut.

Sejauh ini wisma atlit di kawasan Kemayoran sudah 80% rampung. Pemerintah juga merenovasi Velodrom di Rawamangun dan arena pacuan kuda di Pulomas. Beruntung berkat penyelenggaraan Sea Games 2011, banyak arena olahraga yang berada dalam kondisi baik sehingga tidak memerlukan renovasi total.

Tuan rumah Palembang mengandalkan kompleks olahraga Jakabaring yang telah teruji saat menyelenggarakan Sea Games 2011. Hanya stadion Gelora Sriwijaya mendapat tambahan kapasitas dari 36.000 menjadi 60.000 kursi. Pemprov Palembang juga sedang menambah panjang danau Jakabaring menjadi 2.300 meter.

"Soal pengganyangan Malaysia adalah soal nasional," teriak Sukarno saat berpidato membela politik konfrontasinya pada 1964. Setahun sebelumnya dia menentang niat Inggris membentuk negara federal Malaysia yang menggabungkan Serawak. Sebagian menulis Sukarno ingin mengalihkan publik dari kisruh politik dalam negeri. Akibat konflk Malaysia, Indonesia semakin terisolasi dari dunia internasional

Setelah Malaysia terbentuk September 1963, Indonesia langsung memutuskan hubungan diplomatik. Beberapa hari kemudian massa merusak gedung Kedutaan Besar Inggris dan Singapura. Sebagai reaksi, pemerintah Malaysia menangkapi agen rahasia Indonesia. Ribuan penduduk juga berunjuk rasa di depan kedutaan besar Indonesia di Kuala Lumpur.

Sukarno pun memerintahkan RPKAD buat menyusup ke Serawak buat membina sukarelawan lokal. TNI juga mendukung upaya kudeta di Brunei Darussalam dengan mendidik 4000 milisi bersenjata. Akibatnya Inggris yang saat itu masih memiliki pangkalan tempur di Singapura mengirimkan pasukannya ke Kalimantan Utara.

TNI berulangkali menggelar operasi penyusupan dengan mengirimkan sukarelawan dan serdadu ke utara Kalimantan. Pada September 1964, militer Indonesia bahkan menerjunkan pasukan gerak cepat ke semenanjung Malaysia. Dari 96 pasukan terjun payung, 90 di antaranya berhasil ditangkap atau dibunuh oleh serdadu Malaysia dan Inggris.

Militer Inggris tidak cuma membantu pembentukan angkatan bersenjata Malaysia, melainkan juga mendidik anggota suku-suku lokal buat bertempur melawan penyusup Indonesia di utara Kalimantan. Tapi menyusul sikap keras Jakarta yang bersikukuh menyusupkan milisi bersenjata ke Malaysia, Inggris kemudian menggelar kampanye militer yang disebut Operasi Claret.

Dalam operasi tersebut Inggris dan Malaysia memindahkan garis pertahanan ke wilayah Indonesia buat menghadang penyusup. Karena kehawatir menyulut perang terbuka dengan Indonesia, Inggris melaksanakan operasi secara terbatas dan sangat rahasia. Kampanye militer ini berlangsung antara 1964 hingga 1966.

Politik Ganyang Malaysia berakhir setelah kekuasaan Sukarno dilucuti setelah peristiwa G30SPKI. Suharto yang kemudian berkuasa tidak berniat melanjutkan kebijakan pendahulunya itu. Walhasil penguasa baru Indonesia menggelar berbagai perundingan rahasia yang berujung pada kesepakatan damai Agustus 1966. Sebanyak 590 tentara Indonesia tewas, sementara di pihak Inggris tercatat 114 serdadu.