Tokoh sosialis Spanyol, Teresa Ribera, adalah kandidat pilihan pemerintah di Madrid untuk menggantikan Josep Borrell yang mengepalai kantor kebijakan luar negeri di Komisi Eropa.

Namun, Ribera justru melirik jabatan lain, yang lebih penting dan kontroversial dalam politik Uni Eropa (UE), yakni wakil presiden UE yang juga bertanggung jawab menjalankan transformasi hijau menuju dekarbonisasi total pada tahun 2050.

Sebagai Menteri Transisi Ekologi Spanyol, Ribera sangat dihormati di kalangan aktivis lingkungan internasional. Dalam sebuah unggahan di platform media sosial X baru-baru ini, dia menulis betapa dirinya merasa terhormat untuk memimpin daftar kandidat Spanyol untuk Komisi UE dan menginginkan Eropa yang lebih "adil dan hijau".

Celia Nyssens-James, manajer kebijakan untuk pertanian dan sistem pangan di Biro Lingkungan Eropa, EEB, merasa Ribera "pantas" ditugaskan untuk menjalankan Green Deal.

"Yang penting bagi kami adalah memiliki seseorang di komisi yang berkomitmen pada Green Deal, seperti Frans Timmermans," kata dia kepada DW, merujuk pada politisi Belanda yang dianggap berperan penting dalam mendorong agenda pro-iklim UE.

Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru! 

"Namun, kami memiliki satu pertanyaan besar, yaitu apakah dia akan cukup keras terhadap industri pertanian. Spanyol memiliki masalah besar dan lobi petani di sana juga sangat kuat," imbuh Nyssens-James.

Kebuntuan di jalur hijau

Menjelang pemilihan Parlemen Eropa pada bulan Juni tahun ini, asosiasi petani di beberapa negara anggota berdemonstrasi dengan memblokir jalan dan membuang pupuk kandang di depan kantor-kantor pemerintah.

Mereka memprotes kebijakan lingkungan yang dianggap membebani petani Uni Eropa. Protes tersebut memaksa Presiden Komisi Uni Eropa Ursula von der Leyen untuk melunakkan sikap soal batas emisi sektor pertanian dan membatalkan peraturan penting tentang pengurangan penggunaan pestisida.

Namun, berurusan dengan para petani hanyalah salah satu dari sekian banyak tantangan berat yang mungkin akan dihadapi Ribera jika dia kelak mengepalai transisi hijau Uni Eropa.

Carlo Fidanza, dari Partai Brothers of Italy, mengatakan bahwa aliansi konservatif ECR di Parlemen Eropa ingin "menegosiasikan ulang" bagian terpenting dari Kesepakatan Hijau Eropa.

"Dimulai dengan pelarangan bahan bakar konvensional dan mesin diesel pada tahun 2035. Kita perlu lebih sedikit ideologi dan lebih banyak pragmatisme, menjaga keberlanjutan lingkungan dengan daya saing bisnis kita," katanya kepada DW.

Aktivis lingkungan kini khawatir bahwa Partai Rakyat Eropa, EPP, yang merupakan kekuatan terbesar di parlemen, juga akan ditekan untuk meralat komitmen lingkungan. 

Anna Cavazzini, seorang politikus Jerman dari Partai Hijau/Aliansi Bebas Eropa di UE, mengatakan kepada DW bahwa ada kekhawatiran atas "kemunduran" EPP dalam komitmen menjalankan Kesepakatan Hijau.

Partai Hijau tidak siap untuk membahas pembatalan undang-undang, katanya, tetapi Kepala EPP Manfred Weber telah menyatakan bahwa dia akan mendorong pencabutan larangan UE atas penggunaan mesin pembakaran yang direncanakan untuk tahun 2035.

Sejauh ini, EPP mendukung tujuan Kesepakatan Hijau, tetapi beberapa anggota tidak setuju dengan semua aspek undang-undang tersebut. Kekhawatiran utama mereka adalah bagaimana mengumpulkan dana untuk membiayai transisi hijau.

Ongkos sosial transisi hijau berkelanjutan

Badan Lingkungan Hidup Eropa memperkirakan bahwa penerapan Green Deal membutuhkan investasi sebesar 520 miliar euro per tahun dari tahun 2021-2030.

Perusahaan konsultan global McKinsey memperkirakan diperlukan investasi sebesar 6 triliun euro per tahun untuk mencapai netralitas karbon pada tahun 2045, yang mana "5 triliun merupakan investasi pengganti."

Sementara itu, bank investasi dan pembangunan milik negara Jerman, KfW, telah menetapkan biaya untuk investasi Green Deal sebesar 72 miliar euro per tahun, yang berarti totalnya hanya sekitar 1,5 triliun euro hingga tahun 2045.

Para ahli mengkritik bahwa fokus transisi hijau di Eropa hanya pada investasi dalam teknologi terbarukan, dan tidak terlalu banyak pada mitigasi dampak sosial pada masyarakat yang rentan.

Oleh karena itu, UE baru-baru ini meluncurkan Dana Transisi Berkeadilan senilai 17,5 miliar euro untuk "meringankan beban sosial-ekonomi yang dipicu oleh transisi iklim."

Namun, banyak ahli berpendapat jumlah tersebut masih terlalu kecil.

Bela Galgoczi, seorang peneliti senior di Konfederasi Serikat Buruh Eropa, ETUC, menilai uang tersebut "sama sekali tidak cukup."

Menurutnya, pendanaan yang baru-baru ini ditingkatkan menjadi €19,3 miliar itu sebagian besar "didedikasikan untuk membantu wilayah-wilayah penghasil batu bara untuk mengelola hilangnya lapangan pekerjaan."

Bantuan itu hanya menyasar "sebagian kecil" dari penduduk yang terkena dampak sosial dari proses dekarbonisasi.

"Sektor-sektor seperti otomotif dan industri-industri yang membutuhkan banyak energi, tidak memiliki instrumen atau dana khusus," katanya kepada DW.

Buntutnya, Brussels kini berencana untuk menyediakan dana tambahan bagi masyarakat yang rentan dengan apa yang disebut Dana Iklim Sosial, SFC. Dana tersebut akan mengumpulkan pendapatan dari pelelangan tunjangan dari sistem Perdagangan Emisi Eropa.

Bersama dengan kontribusi wajib sebesar 25 persen dari negara-negara anggota, Brussels berharap SCF akan memobilisasi setidaknya 86,7 miliar euro selama periode 2026-2032.

(rzn/hp)