Menghadapi pemilihan umum Bangladesh Desember mendatang, wakil-wakil Liga Awami dan BNP menolak untuk berdialog dengan pemerintah selama ketua kedua partai terbesar Bangladesh masih ditahan. Ketua Partai Liga Awami adalah Sheikh Hasina yang menjabat Perdana Menteri dari tahun 1996 hingga 2001. Sedangkan Khaleda Zia yang pernah dua kali menjabat Perdana Menteri adalah Ketua Partai Nasionalis Bangladesh atau BNP.

Kini pemerintah interim telah membebaskannya.Profesor Syed Anwar Hossain dari Universitas Dhaka menduga dibalik pembebasan itu ada kesepakatan khusus antara pemerintah interim Bangladesh dengan kedua politisi terkemuka itu. Profesor Syed Anwar Hossain mengatakan: “Setahu saya, Sheikh Hasina telah memberi instruksi kepada para pemuka partainya untuk berdialog dengan pemerintah. Dalam situasi begini, dua tokoh yang sudah begitu lama berada dalam tahanan dibebaskan, tak mungkin ada perkembangan seperti ini tanpa ada perjanjian di balik layar.”

Perkembangan ini terjadi ketika pamor pemerintahan interim ketiga Bangladesh mulai pudar. Popularitas pemerintahan interim ini menurun seimbang dengan kenaikan drastis harga pangan di negara itu. Padahal awalnya, pemerintah Bangladesh mendapat dukungan luas di tahun 2007, ketika mengakhiri kerusuhan selama berminggu-minggu dengan menyatakan situasi darurat. Program membersihkan politik Bangladesh dan memerangi korupsi yang dicanangkan ketika itupun disambut oleh rakyat. Namun setelah terbukti militer Bangladesh mendukung penuh pemerintahan dan ratusan ribu orang ditahan atas dugaan korupsi, ketidak puasan kembali mengemuka.

Menurut Faiz Abbas dari Amnesty Internasional, tahun 2007 saja 400 ribu orang ditangkap. Meskipun sebagian besar telah dibebaskan, ia tetap khawatir, “Banyak orang yang sudah ditahan lebih dari setahun tanpa ada kelanjutan proses hukum, kecuali tuduhan bahwa mereka terlibat kasus korupsi.”

Sementara partai-partai politik menuduh bahwa banyak kasus penahanan yang beralasan politik. Termasuk penahanan para Ketua kedua partai terbesar Bangladesh. Mereka menuding, pemerintah Bangladesh tengah berusaha menghancurkan partai-partai Liga Awami dan BNP.

Awalnya memang pemerintah interim Bangladesh menyatakan bahwa baik pemerintahan, maupun partai politik di Bangladesh perlu direformasi total supaya menjadi lebih demokratis. Namun menurut pakar politik Syed Anwar Hosain hal itu tak terjadi: „Di Bangladesh, tak ada partai politik yang didalamnya demokratis. Upaya demokratisasi sampai kini juga tak dilakukan, dan tidak dipaksakan oleh pemerintah.“

Pembentukan beberapa partai baru memang sudah dicoba oleh berbagai pihak, termasuk oleh pemenang hadiah Nobel, Mohammad Younous. Tapi semuanya gagal. Menghadapi pemilihan umum Desember mendatang, upaya-upaya baru tampaknya sudah terlambat. Begitu menurut Syed Anwar Hosain, yang secara realistis menyebutkan bahwa pembentukan partai politik membutuhkan waktu yang lama. Sementara para anggota kedua partai terbesar Bangladesh, masih setia mendukung pemimpinnya. (ek)