Istana negara memilih jalur cepat mengganti Panglima TNI Gatot Nurmantyo dengan Marsekal Hadi Tjahjanto. Pergeseran di pucuk kepemimpinan TNI itu diharapkan bisa mengakhiri drama seputar ambisi politik Gatot
Iklan
Presiden Joko Widodo tidak menunggu lama buat menggeser Panglima TNI Gatot Nurmantyo. Sejak hari Jumat (8/12) tongkat komando TNI resmi beralih tangan ke Marsekal Hadi Tjahjanto. Sosok yang dekat dengan Istana sejak menjabat sekretaris militer presiden itu dinilai figur yang tepat untuk menggulirkan reformasi di tubuh TNI.
Seremoni di Istana Negara itu diharapkan akan mengakhiri drama seputar ambisi politik Gatot Nurmantyo yang dianggap membebani pemerintahan Jokowi. Namun jalur kilat yang diambil presiden buat mengganti pucuk kepemimpinan TNI tetap menimbulkan tanda tanya.
Nama Hadi baru dilayangkan Jokowi pada Selasa (5/12) ke rapat paripurna DPR RI. Keesokan harinya parlemen menjadwalkan Uji Kelayakan dan Kepatutan. Saat itu dia datang ditemani Gatot Nurmantyo ke Senayan. Komisi I kemudian menyetujui Hadi sebagai panglima TNI yang baru dan upacara pelantikan buru-buru dijadwalkan pada Jumat (8/12).
Karir Meroket Marsekal Hadi Tjahjanto
Munculnya nama Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai kandidat Panglima TNI yang baru bukan hal yang mengejutkan. Kedekatannya dengan Jokowi dinilai turut melanggengkan karir Kepala Staf TNI AU itu menggantikan Gatot Nurmantyo.
Foto: picture-alliance/dpa/AP Photo/A. Ibrahim
Prajurit asal Malang
Pria kelahiran Malang, 8 November 1963 silam itu memulai kariernya sebagai pilot TNI Angkatan Udara di Skuadron 4 Pangkalan Udara Abdulrachman Saleh, Malang, Jawa Timur. Tugas Skadron Udara 4 adalah mengoperasikan pesawat angkut ringan untuk Operasi Dukungan Udara dan SAR terbatas. Ia dianggap kandidat tepat yang dapat mendukung kebijakan maritim pemerintahan Jokowi.
Foto: picture-alliance/dpa/AP Photo/A. Ibrahim
Jokowi, Hadi dan Solo
Hadi Tjahjanto bukan orang baru di lingkaran Joko Widodo. Tahun 2010-2011, saat Hadi menjabat sebagai Komandan Lanud Adi Soemarmo, Joko Widodo adalah Wali Kota Solo. Kedekatan ini berlanjut, ketika Jokowi duduk di Istana. Karier Hadi meroket menyalip seniornya. Dalam waktu tiga tahun, Hadi tercatat dua kali dipromosikan hingga akhirnya menduduki posisi KSAU.
Foto: picture-alliance/dpa/AP Photo/A. Ibrahim
Karir Sang Jendral Bintang Empat
Perwira lulusan 1986 itu meraih bintang saat menjabat sebagai Dirops dan Lat Basarnas (2011). Namanya dikenal publik ketika menjadi Kepala Dinas Penerangan TNI AU tahun 2013. Dua tahun kemudian, Hadi didapuk sebagai Sesmil Presiden. Ia langsung menyandang bintang tiga saat duduki posisi Irjen Kementerian Pertahanan (2016). Awal tahun 2017, Hadi dilantik menjadi KSAU dengan 4 bintang di pundak.
Foto: picture-alliance/dpa/AP Photo/A. Ibrahim
Mengerti kode Jokowi
Hadi Tjahjanto cepat menangkap sejumlah kode dari Presiden Jokowi. Pada Jumat, 10 November 2017, saat peresmian pesawat N219 buatan PT Dirgantara Indonesia, Jokowi melihat siswi SD hendak jatuh di barisan depan. Ia pun memberi kode kepada ajudannya. Namun Hadi yang justru berlari dari barisan belakang, menggendong anak kecil tersebut. Hadi menyebutkan bahwa ia sudah biasa membaca gerakan Jokowi.
Foto: picture-alliance/dpa/AP Photo/A. Ibrahim
Gatot Nurmantyo vs Hadi Tjahjanto
Jika resmi terpilih maka ini kali pertama sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, panglima TNI akan kembali dipimpin prajurit dari matra udara. Terakhir panglima TNI dari Angkatan Udara adalah Marsekal (Purnawirawan) Djoko Suyanto (2006-2007). Pada beberapa periode sebelumnya Panglima TNI lebih sering dijabat matra Angkatan Darat dan Laut.
Foto: picture-alliance/dpa/AP Photo/A. Ibrahim
Tugas Utama Hadi
Salah satu alasan mengapa panglima TNI segera diganti adalah untuk menjaga netralitas dan profesionalisme militer, terlebih setelah berhembus spekulasi bahwa Gatot Nurmantyo akan maju di pilpres 2019. Kesiapan TNI mengamankan Pemilihan Kepala Daerah 2018 dan Pemilihan Presiden 2019 dianggap sebagai tugas besar pertama jika Hadi Tjahjanto terpilih menjadi Panglima TNI. ts/hp (kompas.com, detik.com)
Foto: Getty Images/AFP/A.Berry
6 foto1 | 6
Emban misi reformasi TNI
Manuver gesit istana negara melantik Hadi berbeda dengan proses pengangkatan Gatot Nurmantyo tahun 2015 silam yang membutuhkan waktu lebih dari satu bulan antara pencalonan dan pelantikan.
Gatot yang baru akan pensiun bulan Maret mendatang mengaku akan tetap aktif sebagai perwira tinggi di TNI.
Hadi Tjahjanto diyakini mengemban misi pemerintah mereformasi TNI agar lebih profesional dan netral. Saat Uji Kelayakan dan Kepatutan dia mengusung paradigma baru pertahanan Indonesia yang cendrung membidik ancaman dari luar. Sebab itu pula Hadi memprioritaskan pembangunan pangkalam militer di Natuna, Tarakan, Morotai, Biak, Merauke dan Selaru.
"Itu akan saya lanjutkan karena itu sejalan juga dengan program yang sudah dicanangkan Presiden Jokowi," ujarnya kepada Kompas.
Akrobat Panglima Menuju Istana
Berulangkali manuver Panglima TNI Gatot Nurmantyo menyudutkan Presiden Joko Widodo. Sang jendral ditengarai memiliki ambisi politik. Inilah sepak terjang Nurmantyo membangun basis dukungan jelang Pemilu 2019.
Foto: Reuters/Beawiharta
Wacana Tentara Berpolitik
Ambisi politik Gatot Nurmantyo sudah tercium sejak akhir 2016 ketika dia mewancanakan hak politik bagi anggota TNI. Menurutnya prajurit saat ini seperti "warga asing" yang tidak bisa berpolitik. Ia mengaku gagasan tersebut cepat atau lambat akan terwujud. "Ide ini bukan untuk sekarang, mungkin 10 tahun ke depan, ketika semua sudah siap."
Foto: Reuters/Beawiharta
Petualangan di Ranah Publik
Bersama Nurmantyo, TNI berusaha kembali ke ranah sipil. Lembaga HAM Imparsial mencatat Mabes TNI menandatangani "ratusan" kerjasama dengan berbagai lembaga, termasuk universitas dan pemerintah daerah. TNI tidak hanya dilibatkan dalam urusan pemadaman kebakaran hutan, tetapi juga pertanian dan pembangunan infrastruktur seperti pada proyek pembangunan jalan Transpapua.
Foto: Imago/Zumapress
Menggoyang Otoritas Sipil
Februari silam Nurmantyo mengeluhkan pembatasan kewenangan panglima TNI dalam hal pengadaan senjata. Pasalnya Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengeluarkan peraturan yang mengembalikan kewenangan pembelian sistem alutsista pada kementerian. Dengan ucapannya itu Nurmantyo dinilai ingin mengusik salah satu pilar Reformasi, yakni UU 03/2002 yang menjamin otoritas sipil atas militer.
Foto: Reuters/Beawiharta
Polemik Dengan Australia
Akhir Februari Nurmantyo secara mendadak membekukan kerjasaman pelatihan militer dengan Australia. Keputusan Mabes TNI dikabarkan mengejutkan Istana Negara. Presiden Joko Widodo akhirnya mengambil sikap mendukung keputusan Nurmantyo dan ikut memperingatkan Australia. Namun sejumlah pejabat tinggi di Canberra menilai kasus tersebut selayaknya diselesaikan tanpa keterlibatan publik.
Foto: Imago/Zumapress
Genderang Xenofobia dari Cilangkap
Bukan kali pertama Nurmantyo membidik Australia. Oktober 2016 dia menyebut negeri jiran itu terlibat dalam "perang proxy" melawan Indonesia di Timor Leste dengan tujuan "memecah belah bangsa." Ia juga mengklaim ancaman terbesar terhadap Indonesia akan berasal dari kekuatan asing yang "berebut energi dari negara equator yang kaya sumber daya alam."
Sejak berakhirnya Pilkada DKI Nurmantyo juga aktif mendekat ke kelompok konservatif muslim. Ketika Kapolri Tito Karnavian mengklaim kepolisian menemukan indikasi makar pada aksi demonstrasi 212 di Jakarta, Nurmantyo mengatakan dirinya "tersinggung, karena saya umat muslim juga." Panglima juga berulangkali memuji pentolan FPI Rizieq Shihab sebagai sosok yang "cinta Indonesia."
Foto: Getty Images/AFP/A. Berry
Teladan di Astana Giribangun
Isu kebangkitan Partai Komunis Indonesia yang disebarkan kelompok Islam konservatif dan sejumlah tokoh seperti Kivlan Zein dan Amien Rais disambut Nurmantyo dengan mewajibkan prajurit TNI untuk menonton film propaganda orde baru Pengkhianatan G30-S PKI. Setelah melontarkan wacana tersebut, Nurmantyo mengunjungi makam bekas Presiden Soeharto yang menurutnya patut menjadi "tauladan" prajurit TNI
Foto: picture-alliance/dpa
Peluru Panas ke Arah Istana
Polemik terakhir yang dipicu Panglima TNI adalah isu penyelundupan senjata api sebanyak 5500 pucuk. Ia mengklaim laporan tersebut berasal dari data akurat dinas intelijen. Pemerintah mengklarifikasi pembelian itu untuk Kepolisian dan Badan Intelijen Negara. Namun Nurmantyo enggan meluruskan pernyataannya tersebut. (rzn/yf-sumber: antara, detik, cnnindonesia, kompas, tempo, aspi, ipac)