Menteri Kesehatan Jerman Jens Spahn dan pemerintah di 16 negara bagian federal pada hari ini Senin (31/5) akan membahas mekanisme kontrol untuk pusat uji virus corona menyusul tuduhan penipuan.

Sejak munculnya tuduhan penggelapan di beberapa penyedia pusat uji virus corona pada awal pekan ini, pemerintah mulai berdiskusi tentang bagaimana mengontrol proses pengujian dan siapa yang harus bertanggung jawab. Kebanyakan pusat tes didirikan oleh pihak swasta sebagai unit usaha baru, karena lisensinya cukup mudah didapatkan dan menjanjikan untung besar dalam waktu singkat.

Jens Spahn mengatakan kepada media publik ARD pada Minggu (30/5) bahwa pejabat kesehatan setempat lah yang harus memantau pusat tes COVID-19 dan memerangi masalah terkait korupsi. "Saya tidak bisa mengontrol pusat tes dari Berlin," katanya.

Sementara, Spahn mengatakan perlu ada peningkatan pemantauan untuk penyedia uji virus corona dari sektor swasta. Lebih jauh, Spahn ingin melibatkan otoritas pajak dalam pengawasan ini.

Dugaan klaim palsu tes COVID-19

Jaksa penuntut umum di kota barat Jerman, Bochum, membuka penyelidikan terhadap sebuah perusahaan waralaba penyedia tes antigen cepat, yang melaporkan lebih banyak jumlah tes daripada yang sebenarnya, kepada perusahaan asuransi.

Penyelidik diberi tahu oleh laporan media Jerman di awal pekan bahwa beberapa pusat pengujian COVID-19 milik perusahaan MediCan di seluruh negara bagian North Rhine-Westphalia (NRW), telah mengeluarkan klaim untuk ratusan tes COVID-19, padahal kenyataannya hanya melakukan kurang dari seratus tes. Penyelidik mengatakan mereka telah menggeledah kantor dan tempat tinggal pribadi pihak-pihak terkait.

Jerman berencana mengizinkan orang-orang kembali bisa berbelanja di toko, serta minum dan makan di luar ruangan. Dalam rencana tersebut, orang harus menunjukkan bukti tes negatif COVID-19 sebelum memasuki suatu tempat. Aturan tersebut tidak berlaku bagi orang yang telah divaksinasi penuh atau pulih dari COVID-19. 

Di NRW, tidak ada batasan jumlah tes yang dapat dilakukan seseorang per minggu. Biayanya pun ditanggung pemerintah, sehingga warga dapat menerima tes secara gratis. Banyak "pusat uji warga" baru-baru ini bermunculan di berbagai lokasi di kota besar dan kecil. 

Perusahaan penyedia tes COVID menolak tuduhan penipuan

Penyelidik negara mengatakan mereka sedang menyelidiki "dua orang yang bertanggung jawab terhadap sebuah perusahaan yang berbasis di Bochum atas dugaan penipuan sehubungan dengan penagihan tes (COVID-19) warga ke Asosiasi Dokter Asuransi Kesehatan Resmi."

Perusahaan itu menjalankan 54 pusat uji corona di 36 kota, menurut laporan surat kabar Süddeutsche Zeitung.

Jurnalis investigasi menemukan bahwa satu pusat uji corona di Cologne telah melakukan 70 tes dalam satu hari, tetapi mengklaim telah melakukan 977 tes. Yang lain di kota Essen mengklaim telah melakukan 1.743 tes meskipun mereka hanya melakukan 550 tes.

Pemilik MediCan membantah tuduhan tersebut, dengan mengatakan bahwa nomor palsu itu bukan yang terdaftar di perusahaan asuransi negara. MediCan mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa "pengujian yang dilakukan di beberapa kota dengan beberapa lokasi terdaftar secara agregat."

Agregasi ini dilakukan "dengan berkonsultasi dengan otoritas terkait," tambahnya. 

Bagaimana reaksi pejabat lokal?

Otoritas kesehatan di Münster, Essen dan Cologne menyangkal bahwa mereka telah menyetujui nomor-nomor tes tersebut, menekankan bahwa tindakan itu tidak diizinkan.

Pihak berwenang di kota Münster mencabut izin MediCan untuk melakukan tes COVID-19, sementara kementerian kesehatan di Köln melakukan inspeksi mendadak ke salah satu pusat tes perusahaan di ana, menurut laporan TV Jerman.

Investigasi media yang dilakukan secara gabungan ini mengungkapkan bahwa pemerintah Jerman membayar € 18 (Rp 313 ribu) per tes untuk setiap warga.

Laporan ini sekaligus mengungkapkan bahwa tidak ada satu pun di antara otoritas kesehatan, maupun badan asuransi hukum yang berhubungan langsung dengan operator tes, yang memiliki kemampuan untuk melacak sepenuhnya jumlah tes. Hal ini berpotensi terhadap penyalahgunaan sistem. (pkp/hp)