Organisasi Buruh Internasional (ILO) mencatat, saat ini terdapat sekitar 2,3 juta buruh anak di Indonesia. Data tersebut mencakup bocah yang berusia antara 5 hingga 17 tahun. Menurut badan PBB itu, sebagian besar pekerja anak di Indonesia terdapat di bagian timur.

Menurut Komisi Nasional Perlindungan Anak, buruh di bawah umur di Papua mencapai 34,7 persen dari total pekerja. Sementara di tempat kedua adalah Sulawesi Utara yang menampung 20,4 persen buruh anak dan Sulawesi Barat sebesar 19,82 persen.

Sebagian buruh anak di Indonesia bekerja di sektor pertanian. Sementara sisanya terbagi antara sektor jasa dan manufaktur. ILO mengklaim, bocah yang bekerja di sektor jasa kebanyakan menjadi pembantu rumah tangga.

Kementrian Ketenagakerjaan berambisi menghapus buruh anak di Indonesia hingga tahun 2022. Salah satu cara yang ditempuh adalah dengan memberikan perlindungan sosial buat anak di bawah umur dan pelatihan buat masyarakat, serikat pekerja dan perusahaan.

Tantangan terbesar dalam mengurangi pertumbuhan buruh anak adalah minimnya akses pendidikan dan kemiskinan. Dari jumlahnya yang mencapai jutaan, pemerintah baru berhasil menyekolahkan hingga 50.000 buruh anak.

Sebagian bocah dipaksa bekerja sebagai anak jalanan. Data Kementerian Sosial menyebut terdapat sekitar 230.000 anak jalanan di Indonesia. 8000 di antaranya berada di Jakarta. Dari jumlah tersebut, tidak sampai setengahnya yang masuk dalam jaringan pengaman sosial.

Dinas Sosial pemerintahan DKI sejauh ini telah membuka 56 rumah singgah buat anak-anak jalanan. Jumlah yang bisa ditampung sekitar 3000 bocah. Namun seringkali anak-anak itu kembali ke pekerjaan lama, ketimbang duduk di bangku sekolah.

Penelitian Kementerian Pemberdayaan Perempuan 2009 silam mengungkap, 71 persen anak jalanan mengaku bekerja secara sukarela untuk membantu perekonomian keluarga, enam persen lain mengklaim dirinya dipaksa dan 15 persen buat membiayai sekolah. Ketika mengemis dan mengamen tidak lagi mendatangkan uang, anak-anak terkadang menjadi pemulung.

Kemiskinan anak adalah masalah lain yang dihadapi Indonesia. Menurut sensus penduduk terakhir, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) mencatat 51 persen bocah di Indonesia rentan kemiskinan, sementara 28 persen lain saat ini tergolong miskin.

Riset Kesehatan Dasar tahun 2010 menyebut saat ini 17,9 persen balita di Indonesia mengalami kekurangan gizi. Situasi muram juga bisa ditemui di bidang pendidikan. Menurut data Profil Anak Indonesia 2011 lalu: 8,12 persen anak usia 5-17 tahun masih berstatus tidak sekolah dan 9,3 persen malah belum pernah sama sekali mengecap pendidikan.

Sekitar 270 juta penduduk India masih hidup di bawah garis kemiskinan. Menurut Indeks Perbudakan Global, negeri raksasa di Asia Selatan itu saat ini masih mencatat jumlah pekerja paksa sebanyak 18.354.700 orang. Sebagian besar bekerja di sektor informal. Sementara sisanya berprofesi prostitusi atau pengemis.

Maraknya migrasi internal kaum buruh menjadikan Cina lahan empuk buat perdagangan manusia. Pemerintah di Beijing sendiri mengakui hingga 1,5 juta bocah dipaksa mengemis, kebanyakan diculik. Saat ini lebih dari 70 juta penduduk hidup di bawah garis kemiskinan. Menurut Indeks Perbudakan Global, Cina masih memiliki sekitar 3.388.400 budak.

Sebanyak 2.134.900 penduduk Pakistan bekerja sebagai budak di pabrik-pabrik dan lokalisasi. Angka perbudakan tertinggi tercatat di dua provinsi, Sindh dan Punjab. Sejumlah kasus bahkan mengindikasikan orangtua di sejumlah wilayah di Pakistan terbiasa menjual putrinya untuk dijadikan pembantu rumah tangga, pelacur, nikah paksa atau sebagai bayaran untuk menyelesaikan perseteruan dengan suku lain.

Indeks Perbudakan Global mencatat sebanyak 1.531.500 penduduk Bangladesh bekerja sebagai budak. Hampir 80% di antaranya adalah buruh paksa, sementara sisanya dijual untuk dinikahkan atau dijadikan prostitusi. Saat ini Bangladesh mencatat 390.000 perempuan menjadi korban pelacuran paksa.

Uzbekistan adalah produsen kapas terbesar keenam di dunia. Selama musim panen ratusan ribu penduduk dipaksa bekerja tanpa bayaran. Pemerintah berupaya memerangi praktik tersebut. Tapi Indeks Perbudakan Global 2016 mencatat tahun lalu sebanyak 1.236.600 penduduk masih bekerja sebagai budak di Uzbekistan.

Berbeda dengan negara lain, sebanyak 1.100.000 budak di Korea Utara bukan bekerja di sektor swasta, melainkan untuk pemerintah. Eksploitasi buruh oleh pemerintah Pyongyang sudah lama menjadi masalah. Saat ini sebanyak 50.000 buruh Korut dikirim ke luar negeri oleh pemerintah untuk bekerja dengan upah minim. Program tersebut mendatangkan lebih dari 2 miliar Dollar AS ke kas negara.

Pasar tenaga kerja Rusia yang mengalami booming sejak beberapa tahun silam banyak menyerap tenaga kerja dari berbagai negara bekas Uni Sovyet seperti Ukraina, Uzbekistan, Azerbaidjan atau bahkan Korea Utara. Saat ini sebanyak 1.048.500 buruh paksa bekerja di Rusia. Celakanya langkah pemerintah yang kerap mendiskriminasi buruh dari etnis minoritas justru membantu industri perbudakan.

Tidak sedikit perempuan Nigeria yang dijual ke Eropa untuk bekerja di industri prostitusi. Namun sebagian besar buruh paksa mendarat di sektor informal di dalam negeri. Tercatat sebanyak 875.500 penduduk Nigeria bekerja di bawah paksaan.

Serupa dengan negara-negara Afrika Sub Sahara lain, Republik Demokratik Kongo mencatat angka tertinggi dalam kasus perbudakan anak. Sebagian besar bekerja di sektor informal, prostitusi atau bahkan dijadikan tentara. Jumlah budak di RD Kongo mencapai 873.100 orang.

Menurut catatan Walk Free Foundation, kebanyakan buruh paksa di Indonesia bekerja di sektor perikanan dan konstruksi. Paksaan juga dialami tenaga kerja Indonesia di luar negeri seperti di Arab Saudi atau Malaysia. Secara umum Indonesia berada di urutan kesepuluh dalam daftar negara sarang perbudakan dengan jumlah 736.100 buruh paksa.