Istana Garuda di IKN sudah berdiri, tetapi menuai kontroversi karena dianggap tidak sesuai dengan rancangan I Nyoman Nuarta. Warganet mengkritik bangunan itu karena warnanya hitam dan tampak seperti kelelawar daripada burung Garuda. Tim DW di lokasi mengonfirmasi warna hitam bangunan itu, meski Otorita IKN mengatakan warna Garuda akan berubah hijau setelah proses oksidasi selesai dalam dua tahun.

Istana Negara yang terletak persis di depan Istana Garuda, akan berfungsi sebagai kantor presiden saat bertugas sebagai kepala negara. Sementara, Istana Garuda adalah kantor presiden sebagai kepala pemerintahan. Istana Negara akan berfungsi sebagai lokasi jamuan makan presiden, penerimaan tamu negara, tempat penyimpanan bendera pusaka, dan lokasi pelantikan pejabat negara.

Meski diklaim sudah siap fungsional untuk menampung Aparatur Sipil Negara (ASN) dan petugas yang akan hadir dalam upacara 17-an, akses masuk ke kawasan kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) masih penuh debu dan tanah. Ada empat area kantor Kemenko dengan total tujuh gedung, yang dirancang untuk dapat menampung delapan kementerian pada tahap awal pemindahan ASN ke IKN.

Dari total 47 gedung bertingkat untuk hunian ASN yang akan pindah ke IKN pada September 2024, sebanyak 12 gedung disebut sudah siap huni saat pelaksanaan upacara 17 Agustus. Kepada DW Indonesia, Juru Bicara OIKN Troy Pantouw menjelaskan pegawai ASN yang sudah berkeluarga dapat tinggal bersama dalam satu unit. Sementara, pegawai ASN yang masih bujang akan berbagi, satu unit untuk 3 orang.

Saat ditanya mengenai komitmen konsep Smart Forest City, Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Sumadilaga mengatakan embung didesain dengan prinsip pembangunan hijau yang memanfaatkan semaksimal mungkin apa yang ditawarkan oleh alam. Embung nantinya akan berfungsi sebagai pengendali banjir. "MBH", diambil dari nama Basuki Hadi Muljono dan digunakan sebagai nama sementara.

Area ini menjadi salah satu faktor terpenting indikator kesiapan IKN. Air bersih yang belum mengalir, sempat menjadi alasan ditundanya Presiden Joko Widodo berkantor di IKN pada Juli 2024. Pada Agustus 2024, Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR masih memastikan kondisi air agar benar-benar layak langsung diminum, saat dialirkan dari bendungan ke KIPP. (pkp/ae)