Marzuki Darusman: Revisi UU Harus Jaga Legitimasi Komnas HAM
6 November 2025
Rencana revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memicu kekhawatiran Komnas HAM. Dalam draf awal, Komnas HAM mencatat 21 pasal yang dinilai berpotensi melemahkan kewenangan, terutama dalam fungsi penyelidikan, mediasi, dan pemberian rekomendasi.
Ketua Komnas HAM Anis Hidayah menyatakan sejumlah kewenangan itu berpotensi dialihkan ke Kementerian HAM, sehingga dapat mengurangi independensi Komnas HAM dalam memeriksa dugaan pelanggaran, khususnya yang melibatkan institusi negara.
"Banyak laporan pelanggaran HAM justru dilakukan oleh institusi pemerintahan. Karena itu, fungsi penyelidikan dan pengawasan harus tetap di Komnas HAM,” ujar Anis.
Ia menegaskan, tanpa kewenangan tersebut Komnas HAM berisiko kehilangan peran sentralnya dalam penegakan HAM di Indonesia.
Wewenang Komnas HAM tak bisa digantikan
Mantan ketua komnas HAM kedua sejak dibentuk tahun 1993, Marzuki Darusman menilai arah revisi UU HAM menunjukkan kesalahpahaman mendasar mengenai tujuan dibentuknya Komnas HAM.
Menurutnya, Komnas HAM sejak awal dirancang sebagai lembaga kebijakan yang melakukan pengkajian, advokasi, dan penyusunan standar perlindungan HAM di Indonesia, bukan sekadar lembaga penerima pengaduan masyarakat.
Marzuki menekankan bahwa Komnas HAM terikat pada Paris Principles, yaitu standar internasional yang mensyaratkan independensi dan kewenangan lembaga HAM nasional dalam memantau tindakan negara. Karena itu, pembatasan fungsi penyelidikan dan pengawasan berisiko menurunkan status dan legitimasi komitmen HAM Indonesia di mata internasional.
"Komnas HAM bukan lembaga administratif. Kekuatan utamanya justru pada kajian dan kebijakan. Kalau mandat itu dipersempit, maka Komnas HAM akan kehilangan peran strategisnya,” ujar Marzuki kepada DW Indonesia.
Ia menegaskan, keberadaan Kementerian HAM tidak dapat menggantikan peran Komnas HAM. Keduanya memiliki fungsi yang berbeda dan seharusnya saling melengkapi, bukan saling menumpuk atau bahkan mengambil alih peran satu sama lain.
Menurutnya, perlindungan HAM di Indonesia selama ini justru banyak digerakkan oleh kerja Komnas HAM, bukan semata-mata kebijakan pemerintah. Karena itu, tidak tepat jika revisi dilakukan dengan pertimbangan efisiensi kelembagaan atau penyeragaman fungsi.
"Jangan dipikirkan bahwa karena ada Kementerian HAM, maka Komnas HAM tidak perlu. Komnas HAM itu independen dari pemerintah dan bisa melakukan penyelidikan yang mungkin tidak bisa dilakukan oleh pemerintah,” katanya.
Ia juga menekankan bahwa kepercayaan publik terhadap Komnas HAM dalam menerima aduan dan memeriksa dugaan pelanggaran tidak dapat digantikan oleh institusi pemerintah.
"Kepercayaan publik pada Komnas HAM tidak bisa diganti dengan adanya kementerian,” tegasnya.
Revisi disebut bertujuan memperkuat Komnas HAM
Sementara itu, mantan Ketua Komnas HAM yang kini menjadi bagian dari tim perumus revisi UU HAM, Ahmad Taufan Damanik, menilai kritik yang muncul terjadi karena pembacaan draf yang belum menyeluruh.
Ia menyebut bahwa revisi tidak dimaksudkan untuk mengurangi wewenang Komnas HAM, melainkan menyesuaikan regulasi agar relevan dengan perkembangan isu HAMdan kelembagaan negara.
Menurut Taufan, kekhawatiran mengenai pelimpahan kewenangan ke Kementerian HAM lahir dari salah penafsiran sejumlah pasal yang mengatur mekanisme administrasi dan bukan substansi mandat lembaga.
"Wewenang penyelidikan tidak dihilangkan. Yang diatur ulang adalah mekanisme. Pengaduan dan mediasi itu tetap ada, hanya ditempatkan sebagai prosedur dalam pelaksanaan penyelidikan,” ujar Taufan kepada DW Indonesia.
Taufan menambahkan bahwa salah satu poin utama dalam revisi adalah menjadikan rekomendasi Komnas HAM bersifat mengikat. Selama ini, rekomendasi Komnas HAM kerap tidak ditindaklanjuti oleh lembaga negara, karena tidak memiliki kekuatan hukum untuk mewajibkan respons atau tindakan korektif.
"Selama ini persoalannya bukan pada Komnas HAM tidak bekerja, tapi pada tidak adanya kewajiban lembaga negara untuk menindaklanjuti rekomendasi. Dengan revisi ini, rekomendasi menjadi mengikat,” jelasnya.
Namun, ia mengakui bahwa mekanisme pengikatan rekomendasi tersebut masih perlu dibahas secara lebih rinci, terutama agar tidak bertentangan dengan hukum acara pidana maupun kewenangan lembaga penegak hukum lain.
"Bagaimana cara mengikatnya ini yang akan kita bahas lebih detail. Kita harus pastikan selaras dengan sistem peradilan pidana dan tidak tumpang tindih dengan kewenangan lembaga lain,” kata Taufan.
Ia menyebut pembahasan teknis mengenai hal itu akan dilakukan dalam pertemuan lanjutan dengan Komnas HAM dan pihak pemerintah.
Mengapa Kekhawatiran Ini Muncul?
Pengamat hukum HAM dan Ketua Pusat Kajian Demokrasi, Konstitusi, dan Hak Asasi Manusia UGM, Yance Arizona, menilai revisi UU HAM memang perlu dilakukan mengingat undang-undang definitif belum mengakomodir perkembangan isu HAM di Indonesia.
Namun, Yance menilai proses penyusunan revisi sejauh ini tidak berjalan secara terbuka, sehingga menimbulkan kecurigaan publik. "Ketidakterbukaan proses ini yang memicu polemik. Publik tidak tahu bagaimana desain kewenangan diubah, sehingga wajar muncul kekhawatiran,” ujar Yance.
Yance juga menyoroti tumpang tindih kewenangan antara Komnas HAM dan Kementerian HAM dalam draf revisi, karena sejak awal tak ada arahan yang jelas dari Presiden Prabowo Subianto mengenai penegakan HAM nasional
"Kementerian HAM ini dibentuk tanpa direksi atau petunjuk yang jelas dari Presiden, sehingga muncul tafsir berbeda mengenai kewenangannya,” ujar Yance.
Terkait rencana menjadikan rekomendasi Komnas HAM bersifat mengikat, Yance menilai langkah tersebut harus disertai mekanisme sanksi bagi lembaga negara yang tidak menindaklanjuti rekomendasi.
"Kalau rekomendasi disebut mengikat, harus ada juga konsekuensinya kalau tidak dijalankan. Tanpa itu, penguatan hanya bersifat normatif,” ujar Yance.
Ia mengingatkan bahwa kekhawatiran publik terhadap pelemahan lembaga independen bukan hal baru, terutama setelah beberapa lembaga pengawas seperti KPK mengalami revisi undang-undang yang mengurangi kewenangannya.
"Kekhawatiran itu wajar, apalagi kita sudah melihat tren pelemahan lembaga independen dalam beberapa tahun terakhir. Jangan sampai Komnas HAM mengalami hal yang sama,” kata Yance.
Tahap pembahasan belum final
Taufan menyebut draf saat ini masih berada pada tahap awal pembahasan. Seluruh masukan, termasuk dari Komnas HAM, akan kembali dibahas pada 18 November dalam pembahasan pasal per pasal.
"Ini baru awal. Justru harus duduk bersama. Komnas HAM memang harus terlibat penuh,” katanya.