NOUAKCHOTT:

Hampir satu tahun setelah kudeta militer di Mauritania dimulai babak baru untuk demokrasi. Dalam pemungutan suara untuk reformasi undang-undang, menurut keterangan kementerian dalam negeri sekitar 97 persen warga Mauritania menyetujui teks konstitusi tersebut. Sementara partisipasi dalam pemungutan suara itu berkisar 73 persen. Selain itu mandat presiden di republik tersebut dibatasi untuk 2 masa jabatan yang masing-masing berlangsung maksimal 5 tahun. Juga ditetapkan kuota perempuan dalam pemilihan komunal dan parlemen sebesar 20 persen. Sejak kemerdekaan Mauritania tahun 1960 belum pernah terjadi pergantian kekuasaan di negara tersebut.