Penghitungan awal yang dilaporkan media milik pemerintah menunjukkan 90 persen pemilih mendukung konstitusi baru, yang disebut akan menyediakan perlindungan besar bagi kebebasan berbicara dan menjamin hak-hak perempuan.

Hasil referendum ini bisa diperkirakan karena Ikhwanul Muslimin sebelumnya telah menyerukan boikot.

Para pejabat mengatakan bahwa komandan angkatan bersenjata Abdel Fattah al-Sisi, yang menggulingkan presiden Islamis Mohamed Mursi pada Juli lalu, akan memonitor dari dekat hasil referendum sebagai indikator peluangnya untuk maju dalam pemilihan presiden tahun ini.

Sisi telah menyatakan dirinya siap maju jika ada cukup dukungan dari rakyat dan referendum dua hari yang berakhir Rabu lalu adalah sebuah ujian untuk melihat peluang tersebut.

Juru bicara militer mengucapkan terimakasih kepada “massa“ pemilih karena telah mengambil bagian dalam apa yang ia sebut sebagai “pertempuran referendum yang heroik“.

Selasa lalu, bentrokan sporadis antara pendukung Mursi dan lawan mereka serta polisi menyebabkan paling tidak sembilan orang tewas, tapi tak ada kejadian fatal yang dilaporkan pada pelaksanaan referendum hari kedua pada Rabu.

Paling sedikit 444 orang ditangkap karena memprotes dan mengganggu tempat pemungutan suara dalam dua hari pemilihan, demikian pernyataan kementerian dalam negeri.

Sisi butuh partisipasi tinggi

Pemerintah telah mengatakan bahwa mereka bertekad menaikkan tingkat partisipasi agar mencapai angka lebih besar dari 33 persen pemilih yang tercatat ikut dalam referendum konstitusi di bawah pemerintahan Mursi pada 2012.

“Kami berharap mencapai 50 persen,” kata juru bicara pemerintah Hany Salah.

Naskah konstitusi baru itu dibuat berbeda dengan istilah-istilah Islamis yang dipakai dalam konstitusi yang dulu dibuat Mursi. Sejumlah pasal dalam undang-undang dasar baru itu akan memperbesar kekuasaan militer dan memungkinan pengadilan bagi warga sipil jika dianggap menyerang angkatan bersenjata.

Organisasi Ikhwanul Muslimin yang mendukung Mursi telah dinyatakan sebagai kelompok teroris oleh pemerintah bentukan militer, bersamaan dengan langkah keras mereka atas kelompok Islamis itu.

Menteri Luar Negeri AS John Kerry mengatakan ia berharap referendum “transparan dan bisa dipertanggungjawabkan”.

“Tapi kami belum tahu,“ kata Kerry kepada para wartawan.

Sebelumnya juru bicara Deplu AS Marie Harf mengatakan bahwa sebuah rancangan yang diharapkan bakal diloloskan Jumat pekan ini akan memperbolehkan Gedung Putih mencairkan seluruh dana bantuan senilai 1,1 milyar euro jika ada jaminan bahwa Mesir telah “menggelar sebuah referendum konstitusi, dan sedang mengambil langkah-langkah untuk mendukung sebuah proses transisi demokrasi”.

Masyarakat terbelah

Pemerintah berharap jumlah pemilih yang besar dan mendukung konstitusi akan memperkuat legitimasi mereka, sementara panglima militer jendral Sisi akan memantaunya sebagai “penanda” dukungan bagi dirinya untuk maju dalam pencalonan presiden.

Pemerintahan presiden interim Adly Mansour telah berjanji bahwa referendum ini akan disusul dengan pemilu parlemen dan presiden.

Para pendukung konstitusi baru diharapkan meraih suara paling sedikit 70 persen dari total suara pemilih.

“Kami dulu percaya dengan Ikhwanul Muslimin dan setuju dengan konstitus mereka, pemerintahan mereka, dan parlemen mereka… tapi kemudian mereka membohongi kami,“ kata Jihan Abdel Aziz, seorang warga Kairo ketika ikut mengantri untuk memilih pada hari Rabu.

“Kami sekarang memilih konstitusi ini untuk membuat kami keluar dari krisis.”

Tapi Amr Desoki, seorang pelajar yang mengaku bukan anggota Ikhwanul Muslimin mengatakan dirinya memboikot referendum.

”Konstitusi atau apapun lelucon yang sedang terjadi hari-hari belakangan ini… Saya memboikotnya… Konstitusi (baru) bagi saya tidak sah dan saya tidak mengakuinya.“

ab/hp (afp,ap,rtr)