Apakah Anda setuju jika Koopsusgab TNI diaktifkan kembali guna membantu Polri memerangi dan memberantas ideologi terorisme dan komplotan teroris? Simak opini Sumanto al Qurtuby.
Iklan
Belakangan ini Presiden Joko Widodo telah menyetujui untuk mengaktifkan kembali Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopsusgab) TNI yang beranggotakan para prajurit elite dari kesatuan-kesatuan khusus di tiga angkatan (darat, laut dan udara) yang dulu, pada 2015, pernah dibentuk ketika Moeldoko menjabat sebagai Panglima TNI.
Begitu mendapat restu dari presiden, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto langsung meresmikan Koopsusgab TNI tersebut. Dikabarkan bahwa keberadaan Koopsusgab TNI ini untuk membantu Kesatuan Antiteror Polri (Densus 88) memberantas terorisme. Jadi, Koopsusgab TNI ini akan diterjunkan secara penuh apabila diperlukan dan seandainya Polri keteteran mengatasi terorisme.
Pengaktifan kembali Koopsusgab TNI itu dilakukan guna merespons serangkaian aksi brutal terorisme belakangan ini di berbagai tempat: rutan Mako Brimob, Polwiltabes Surabaya, gereja-gereja di Surabaya, Mapolda Riau, dan lain sebagainya. Ada sejumlah alasan mendasar kenapa Presiden Joko Widodo merasa perlu mengaktifkan kembali Koopsusgab TNI untuk menangani terorisme. Pertama, para teroris sudah terang-terangan melakukan perlawanan terhadap aparat penegak hukum dengan melancarkan serangkaian serangan dan aksi bom bunuh diri yang menyasar anggota dan properti Polri. Bukan hanya itu saja, para teroris juga sudah berani secara terbuka melakukan penyiksaan secara kejam sebelum membunuh terhadap sejumlah anggota Polri di rutan Mako Brimob.
Kedua, organisasi teroris transnasional ISIS sudah terang-terangan mengancam Indonesia akan dijadikan sebagai "markas terorisme” internasional setelah mereka terdesak dan kalah perang di Suriah dan Irak. Pimpinan ISIS juga secara terbuka mengancam akan meluluhlantakkan Indonesia sebagaimana yang mereka lakukan di sejumlah kawasan di Timur Tengah. ISIS sendiri sudah mengklaim sebagai otak sejumlah aksi bom bunuh diri di Indonesia belakangan ini.
Tidak seperti para teroris terdahulu (seperti para pelaku Bom Bali atau Bom Marriot) yang terkait dengan jaringan Al-Qaedah, para pelaku teror belakangan ini yang tergabung di Jaringan Ansharud Daulah (JAD) memang mengklaim sebagai "kaki tangan” ISIS. Polri juga mengindikasikan ada 500-an warga Indonesia yang diduga ikut bergabung dengan ISIS di Suriah.
Karena terorisme dinilai mengancam eksistensi ideologi dan kedaulatan negara serta keamanan teritori Indonesia, maka presiden merasa perlu untuk melibatkan TNI.
Daftar Serangan Teror JAD di Indonesia
Jamaah Ansharud Daulah (JAD) yang berafiliasi dengan Islamic State alias ISIS adalah kelompok teror paling mematikan di Indonesia saat ini. Berikut serangan teror yang dilakukan anggota JAD di Indonesia sejauh ini.
Foto: REUTERS
Bom Thamrin, Jakarta
Serangkaian ledakan mengguncang Sarinah pada 14 Januari 2016 pukul 10.40 WIB. Para pelaku yang merupakan anggota JAD dan berjumlah tujuh orang membawa granat dan senjata api. Empat pelaku dan empat warga sipil tewas, sementara 24 lainnya mengalami luka-luka. ISIS mengklaim bertanggungjawab atas serangan tersebut. Anggih Tamtomo alias Muhammad Bahrun Naim dicurigai mengarsiteki serangan di Jakarta
Foto: Reuters/Beawiharta
Serangan di Mapolres Surakarta
Seorang pelaku bom bunuh diri meledakkan dirinya di gerbang Mapolres Surakarta pada 05 Juli 2016. Kapolri saat itu, Badrodin Haiti, mengatakan pelaku yang bernama Nur Rohman memiliki hubungan dekat dengan Bahrun Naim. Keduanya sempat aktif di organisasi teror Jamaah Anshar Daulah Khilafah Nusantara yang juga ikut membentuk JAD. Serangan di Solo mengakibatkan seorang petugas mengalami luka-luka.
Foto: Reuters/Antara Foto/M. Surya
Bom Molotov di Samarinda
Serangan bom Molotov di Gereja Oikumene Sengkotek Samarinda pada 13 November 2016 menyebabkan empat orang anak-anak mengalami luka bakar, salah seorangnya yang bernama Intan Olivia Marbun akhirnya meninggal dunia. Pelaku yang bernama Juhanda merupakan anggota JAD Kalimantan Timur dan pernah dipenjara terkait teror bom buku tahun 2011 di Tanggerang.
Foto: picture-alliance/NurPhoto/P. Utama
Bom Kampung Melayu
Dua ledakan di Kampung Melayu pada 25 Mei 2017 menewaskan lima orang dan melukai belasan lainnya. Wakapolri Komisaris Jenderal Syafruddin saat itu mengklaim ISIS melalui JAD bertanggungjawab atas kebiadaban tersebut. Buntutnya polisi menggelar operasi penggerebekan di seluruh Indonesia dan menangkap 22 tersangka teroris yang sebagian merupakan anggota JAD.
Foto: Reuters/Antara Foto
Ledakan di Bandung
Ledakan dahsyat mengguncang kawasan pemukiman penduduk di Jalan Jajaway, Bandung, 8 Juni 2017. Ledakan yang diduga berasal dari bom panci itu terjadi akibat kecelakaan, Polisi akhirnya menangkap lima terduga teroris lantaran memiliki bahan kimia untuk pembuatan bom. Mereka, termasuk Agus Wiguna, dipastikan berafiliasi dengan kelompok JAD Bandung Raya.
Foto: Reuters/Antara Foto/N. Arbi
Kerusuhan di Mako Brimob
Meski diklaim tidak direncanakan, pemberontakan narapidana teror di Mako Brimob, Depok, pada 9 Mei 2018 silam turut melibatkan anggota senior JAD. Aman Abdurrachman yang mendirikan organisasi teror itu bahkan sempat diminta menjadi mediator oleh para narapidana. ISIS sendiri mengaku bertanggungjawab dan mengklaim sudah merencanakan aksi yang menewaskan lima orang polisi dan seorang tahanan itu.
Foto: picture alliance / Photoshot
Serangan Bom Bunuh Diri di Surabaya
Tiga keluarga bertanggungjawab atas rangkaian serangan bom bunuh diri di tiga gereja dan mapolrestabes Surabaya, serta sebuah ledakan di Sidoarjo, pada Mei 2018. Para pelaku yang ikut mengorbankan anak-anaknya sebagai pelaku teror dikabarkan saling mengenal dan menjalin hubungan melalui jaringan JAD Jawa Timur. Salah seorang pelaku, Dita Oepriaro, adalah tokoh senior JAD.
Foto: Reuters/Antara Foto/M. Risyal Hidayat
Gagal di Riau
Sejak lama JAD Riau sudah merencanakan serangan kepada kepolisian. Akhir 2017 Densus 88 menggagalkan serangan dengan menangkap sejumlah figur kunci, serta mengamankan senjata api dan bom. Namun bukan JAD, melainkan Negara Islam Indonesia yang akhirnya berhasil melakukan serangan pada 16 Mai 2018. Seorang petugas meninggal dunia dalam insiden tersebut.
Foto: Getty Images/AFP/D. Sutisna
Suami istri pelaku bom bunuh diri Makassar
Bom bunuh diri terjadi pada tanggal 28 Maret di gereja Katedral Makassar, saat umat merayakan Hari Minggu Palma. Dari hasil identifikasi polisi, pelaku merupakan pasangan suami istri berinisial LL dan EM dan merupakan bagian dari kelompok teroris JAD. Iniden itu dipicu oleh penangkapan terhadap 24 anggota JAD asal Sulawesi Selatan. (rzn/yf - detik, kompas, tribun, ap)
Foto: via REUTERS
9 foto1 | 9
Reaksi Publik atas Koopsusgab TNI
Lalu, bagaimana reaksi publik atas keputusan mengaktifkan kembali Koopsusgab TNI ini?
Pada tanggal 19 Mei 2018, saya mengadakan polling di akun Facebook untuk menjaring aspirasi publik (masyarakat) tentang hal ini. Data yang masuk / terhimpun selama 20 jam sejak saya memosting poll, ada sekitar 17,1 ribu yang memilih. Hasilnya adalah 93% (sekitar 16,6 ribu pemilih) menyetujui pengaktifan kembali Koopsusgab TNI tersebut, sementara 3% (sekitar 400an pemilih) menyatakan tidak setuju.
Jadi mayoritas publik Indonesia sangat menyetujui jika Koopsusgab TNI diaktifkan kembali guna membantu Polri memerangi dan memberantas ideologi terorisme dan komplotan teroris.
Selain ada 17,1 ribu (untuk sementara) yang berpartisipasi dalam polling ini, juga ada ribuan orang yang memberi komentar atas alasan mereka menyatakan kesetujuan (atau ketidaksetujuan) terhadap pengaktifan kembali Koopsusgab TNI ini.
Karena keterbatasan ruang, saya tidak bisa membahas semua pendapat dan argumen mereka di tulisan ini. Meski begitu, secara garis besar ada sejumlah alasan fundamental kenapa mereka menyatakan setuju atau tidak setuju dengan wacana dan kebijakan ini.
Teroris Bersenjata Tajam Sambangi Mapolda Riau
Lima terduga teroris menyerang mapolda Riau di Pekanbaru dan menewaskan seorang petugas. Empat penyerang berhasil dilumpuhkan. Polisi meyakini JAD jaringan Riau mendalangi serangan tersebut.
Foto: Reuters/Antara Foto/N. Arbi
Serangan Rabu Pagi
Rangkaian serangan teror di Indonesia belum tuntas. Sesudah serangan di Surabaya, kini sebanyak lima pria tak dikenal menyerbu gedung Kepolisian Daerah Riau di Pekanbaru. Mereka mengendarai mobil dan mencoba menerobos masuk ke dalam kompleks mapolda.
Foto: Getty Images/AFP/WAHYUDI
Empat Menghunus Pedang
Empat pelaku dikabarkan menghunus pedang dan menyerang petugas yang berada di sekitar. Akibatnya sejumlah petugas mengalami luka bacok. Polisi kemudian berhasil menewaskan keempat penyerang dan menangkap supir yang mengendarai mobil para teroris.
Foto: Getty Images/AFP/WAHYUDI
Gugurnya Ipda Auzar
Pelaku sempat menabrak seorang aparat yang sedang bertugas. Ipda Auzar meninggal dunia setelah dilarikan ke RS Bhayangkara. Polisi kemudian menerjunkan tim Gegana untuk memeriksa apakah para pelaku menyimpan bom di dalam mobil.
Foto: Getty Images/AFP/D. Sutisna
Siaga di Mapolda
Sejumlah awak media mengalami luka-luka akibat terserempet mobil tersangka teroris. Ketika peristiwa ini terjadi aparat dan awak media sudah memenuhi kompleks Mapolda Riau menyusul rencana jumpa pers terkait penanganan narkoba.
Foto: Getty Images/AFP/WAHYUDI
Sepak Terjang Jaringan Riau
Polisi sempat mencurigai kelompok Jemaah Ansharud Daulah bertanggungjawab atas serangan tersebut. Terutama sel JAD lokal yang dikenal sebagai Jaringan Riau sejak lama aktif menyiapkan serangan teror di Sumatera. Sejauh ini polisi berhasil menggagalkan rencana mereka.
Foto: Getty Images/AFP/D. Sutisna
Teror Disusul Gelombang Penggerebekan
Namun belakangan ketahuan, pelaku serangan merupakan kelompok Negara Islam Indonesia yang berafiliasi dengan sel ISIS di Dumai. Kepolisian kini sibuk mengerahkan penggerebekan di sejumlah kota. Selain mengamankan 20 tersangka teroris di Jawa dan Tanggerang, polisi juga dikabarkan berhasil menciduk Amir JAD Jawa Timur, Syamsul Arifin di Malang. (rzn/yf - ap, rtr, detik, kompas, tribun)
Foto: Reuters/Antara Foto/N. Arbi
6 foto1 | 6
Kelompok yang menyetujui pengaktifan kembali Koopsusgab TNI, antara lain, berargumen sebagai berikut:
· Indonesia mengalami "darurat terorisme” dimana komplotan teroris, pendukung, dan simpatisannya sudah merajalela dan menggurita dimana-mana. Oleh karena itu diperlukan kewaspadaan dan kesiagaan khusus dan berlapis untuk menanggulangi bahaya laten teroris.
· Teroris sudah sangat militan dan "canggih” (misalnya memiliki kemampuan merakit bom) sehingga perlu back up TNI untuk mencegah dan menindak jaringan teroris.
· Terorisme sudah terang-terangan mengancam pondasi kebangsaan, sendi-sendi kenegaraan, kedaulatan negara, dan keamanan teritori Indonesia.
· Teroris telah melakukan serangkaian kejahatan bahkan sangat keterlaluan dan sangat kejam: menyiksa anggota Polri, melibatkan anak-anak kecil dalam aksi bom diri, membunuh orang-orang tak berdosa, melawan aparat hukum, merusak fasilitas publik, meneror masyarakat, serta memecah belah umat beragama.
· Terorisme sudah seperti kanker ganas yang sangat membahayakan kesehatan "tubuh” NKRI, warga negara, dan bangsa Indonesia.
· Teroris sudah terang-terangan mendelegitimasi ideologi dan konstitusi negara serta simbol-simbol kenegaraan.
· Keterlibatan TNI akan mempersempit ruang gerak teroris dan mempermudah memberantas kaum teroris sampai ke akarnya.
· Melalui UU No. 34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, TNI sebetulnya juga mempunyai wewenang untuk memberantas terorisme. Jadi, pemberantasan terorisme itu juga menjadi bagian dari TNI untuk menjaga kedaulatan negara dan keutuhan NKRI.
Aksi Serangan Teror Bom Guncang Surabaya
Aksi teror kembali menyelimuti Indonesia. Setelah tiga gereja di Surabaya, rusunawa di Sidoarjo, hari ini markas polrestabes Surabaya diserang bom kendaraan. Belasan jiwa melayang, puluhan orang terluka.
Foto: Reuters/Beawiharta
Ledakan di Mapolrestabes Surabaya
Juru bicara Polda Jawa Timur Kombes Frans Barung Mangera mengatakan, ledakan di Mapolrestabes Surabaya berasal dari sepeda motor. Rekaman CCTV menunjukkan ledakan terjadi ketika mobil Avanza dan dua motor mendekati pintu masuk Maporestabes di Krembangan. Kapolda Jawa Timur Irjen Machud Arifin menambahkan, pelaku juga berasal dari satu keluarga.
Foto: picture-alliance/dpa/AP/A. Ibrahim
Presiden Jokowi tinjau lokasi
Minggu sore (13/05), Presiden Joko Widodo meninjau Gereja Kristen Indonesia (GKI) di Jalan Diponegoro, Surabaya, salah satu dari tiga gereja di Surabaya yang diserang bom bunuh diri. Presiden didampingi Menkopolhukam Wiranto, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Tito Karnavian dan Kepala BIN Budi Gunawan.
Foto: Biro Pers Setpres
Perang terhadap terorisme
Presiden Jokowi menyatakan teror bom di Surabaya sebagai tindakan di luar batas kemanusian yang tidak terkait agama manapun. "Semua agama menolak terorisme, apapun alasannya," kata Jokowi Minggu (13/05). Selain memerintahkan pengusutan tuntas jaringan pelaku yang mengikutsertakan dua anak sebagai pelaku bom bunuh diri, Jokowi juga meminta masyarakat memerangi terorisme dan radikalisme.
Foto: Biro Pers Setpres
Dua dekade lalu dan kini
Dua dekade lalu, duka menyelimuti Indonesia dengan guncangnya kerusuhan Mei 1998. Hari Minggu, 13 Mei 2018, kepedihan kembali melukai Indonesia. Tiga gereja di Surabaya menjadi sasaran serangan bom.
Foto: Reuters/Antara Foto/M. Asim
Tiga gereja jadi sasaran
Tiga gereja di mana terjadi serangan bom adalah: Gereja Katolik Santa Maria Tak Bercela di Ngagel, Gereja Pantekosta Pusat Surabaya atau GPPS Jemaat Sawahan dan di Gereja Kristen Indonesia (GKI) Diponegoro 146.
Foto: Reuters/Antara Foto/Surabaya Government
Tampak luar gereja
Puing-puing akibat ledakan bom tampak berserakan di depan Gereja Santa Maria Tidak Bercela, Surabaya.
Foto: picture-alliance/AP Photo/Trisnadi
Diduga pelakunya satu keluarga
Polisi menduga kuat, pelaku pengemboman di tiga gereja yang ada di Surabaya, Jawa Timur berasal dari satu keluarga, yang baru kembali dari Suriah.
Foto: Reuters/Antara Foto/M. R. Hidayat
Bahu-membahu padamkan api
Para anggota tim pemadam kebakaran bersama masyarakat berusaha memadamkan api akibat ledakan bom di Gereja Pantekosta Surabaya.
Foto: Reuters/Antara Foto/Surabaya Government
Kendaraan bermotor rusak
Beberapa kendaraan bermotor mengalami kerusakan akibat ledakan.
Foto: Reuters/Antara Foto/M. Asim
Mencari anggota keluarga
Polisi tampak membantu seorang perempuan yang mencari anggota keluarganya di dekat tempat kejadian perkara (TKP) di Gereja Pantekosta Surabaya.
Foto: Reuters/Antara Foto/M. Asim
Peningkatan keamanan
Polisi meningkatkan kewaspadaan. Tampak para petugas berjaga-jaga di sekitar lokasi kejadian. Pasca ledakan bom di Surabaya, ibukota DKI Jakarta pun kini salam status siaga 1.
Foto: Reuters/Antara Foto/M. Asim
Membantu korban
Korban-korban berjatuhan. Tampak beberapa warga bersama tim medis saling membantu untuk menolong korban insiden.
Foto: Reuters/Antara Foto/D. Suhartono
Puluhan orang terluka
Tim paramedis tampak memberikan pertolongan pertama kepada seorang pria yang terluka akibat salah satu ledakan yang mengguncang gereja di Surabaya. (Ed.: ap/ml)
Foto: picture-alliance/AP Photo/Trisnadi
13 foto1 | 13
Itulah, antara lain, beberapa alasan utama yang dikemukakan oleh publik atas dukungan mereka kepada pemerintah yang telah melibatkan TNI dalam upaya pemberantasan terorisme. Masih banyak alasan-alasan lain yang tidak mungkin ditulis semua di sini. Tory Suryo, misalnya, mengatakan, "[Pengaktifan kembali Koopsusgab TNI] efektif untuk tindakan pre-emptif dan menimbulkan efek deteren terhadap kelompok terorisme terkait kepentingan ideologi transnational dan inflitrasi geopolitik.”
Ada juga yang berpendapat lebih jauh, yakni bukan hanya memberantas komplotan teroris (pelaku terorisme) dan membekukan ormas teroris saja tetapi juga menindak orang-orang tertentu (seperti para ustad radikal, penceramah militan-intoleran, atau para dosen dan guru anti-Pancasila dan pro-khilafah), kelompok sosial-agama, dan institusi yang dianggap memberi "angin segar” dan menginspirasi tindakan terorisme.
Sementara itu, bagi kelompok yang tidak setuju dengan kebijakan di atas berpendapat bahwa ideologi terorisme tidak bisa dilawan dengan senapan dan kekerasan senjata. Mereka juga berargumen kalau keterlibatan TNI bisa membahayakan dan berpotensi untuk disalahgunakan menindak orang-orang dan kelompok tertentu. Kelompok yang tidak setuju ini khawatir, peran tentara akan kembali dominan seperti di zaman Orde Baru yang sering menyasar dan menindak orang-orang dan berbagai kelompok yang dianggap melawan pemerintah.
Marawi Setelah ISIS
Setelah lima bulan dilanda perang, kota Marawi kini tinggal puing dan reruntuhan. Filipina menghadapi jalan panjang menuju pembangunan kembali. Namun tugas terbesar adalah meredam geliat terorisme yang tak kunjung padam.
Foto: picture-alliance/ZUMAPRESS.com
Ladang Pembantaian
Ketika senjata berhenti menyalak dan tank-tank militer mulai kembali ke barak, Marawi perlahan mati dalam diam. Selama lima bulan kota berpenduduk 200.000 jiwa itu berada dalam cengkraman kelompok Islamic State. Sudut kota yang tadinya ramai manusia, kini menjelma menjadi ladang pembantaian.
Foto: picture-alliance/AA/J.Maitem
Lumpuh dan Sekarat
Lebih dari 1000 kombatan, termasuk jihadis asing, melepas nyawa untuk Marawi. Sekitar 600.000 penduduk yang hidup di dalam dan luar kota terpaksa mengungsi. Infrastruktur vital seperti pembangkit listrik atau rumah sakit sejak lama berhenti beroperasi.
Foto: Reuters/R. Ranoco
Serdadu di Garda Depan
Pemerintah Filipina memperkirakan pembangunan kembali kota Marawi akan menelan biaya hingga 1,1 miliar Dollar AS. Militer, polisi dan pemadam kebakaran bahu membahu membangun kota dan desa-desa yang luluh lantak oleh perang. Fokus terbesar saat ini adalah membersihkan semua kawasan dari ranjau warisan peperangan.
Foto: Reuters/R. Ranoco
Bantuan Pertama
Setelah pemerintah di Manila mendeklarasikan kemenangan atas ISIS pada Senin (24/10), penduduk perlahan mulai kembali ke Marawi buat menata kembali kehidupan di antara reruntuhan perang. Presiden Rodrigo Duterte menerbitkan perintah presiden buat membentuk satuan tugas pembangunan kembali Marawi dengan anggaran sebesar 20 miliar Peso atau sekitar 5,2 triliun Rupiah.
Foto: Reuters/R. Ranoco
Monumen Kehancuran
Arsitek Filipina, Felino Palafox Jr., yang ikut membantu pembangunan kembali mengusulkan agar puing-puing kota dijadikan monumen untuk mengingat bagaimana sebuah kota bisa jatuh ke tangan teroris. "Agar bisa menjadi pelajaran bagi generasi mendatang," katanya.
Foto: Reuters/R. Ranoco
Meredam Terorisme
Namun begitu pembangunan fisik bukan tantangan terbesar pemerintah Filipina. Pengamat keamanan mengkhawatirkan kelahiran generasi baru jihadis yang lebih terlatih dan tanpa ampun setelah melihat dan mengalami kekalahan di Marawi. Meredam geliat teror hingga ke akarnya dianggap "tugas terbesar yang dihadapi pemerintah," kata politisi Filipina, Macabangkit Lanto.
Foto: picture-alliance/ZUMAPRESS.com
6 foto1 | 6
Pentingnya Batasan dan Pengawasan
Sebetulnya tidak ada masalah untuk melibatkan TNI dalam aksi pemberantasan terorisme asalkan tentu saja tentara patuh terhadap ketentuan UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, dimana dalam pasal tujuh disebutkan mengenai keterlibatan TNI dalam penganggulangan terorisme atau operasi militer selain perang (OMSP) harus bersifat sementara dan merupakan upaya terakhir (the last resort).
Dalam UU tersebut juga disebutkan dengan jelas tentang tugas pokok TNI, yaitu "Menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.”
Dalam bingkai UU ini, maka sebetulnya pemberantasan terorisme juga menjadi bagian dari tugas TNI karena kaum teroris jelas-jelas telah mengancam keamanan masyarakat dan keutuhan bangsa dan negara. Baik teroris lokal maupun transnasional merupakan ancaman nyata bagi stabilitas dan keamanan bangsa serta keutuhan NKRI. Bahkan bukan hanya komplotan teroris, berbagai kelompok militan-radikal lain yang anti-Pancasila dan UUD 1945 sejatinya juga merupakan ancaman fundamental bagi bangunan kebangsaan, ideologi dan kedaulatan negara, serta keutuhan masyarakat sehingga menjadi tugas TNI untuk ikut menciptakan rasa aman segenap warga negara dalam teritori Indonesia.
Anak Mantan Teroris Merajut Masa Depan di Pesantren al-Hidayah
Seorang mantan teroris mendidik anak-anak terpidana terorisme agar menjauhi faham radikal. Mereka kerap mengalami diskriminasi lantaran kejahatan orangtuanya. Kini mereka di tampung di pesantren al-Hidayah.
Foto: picture-alliance/AP Photo/B. Bakkara
Ujung Tombak Deradikalisasi
Seperti banyak pesantren lain di Sumatera, pesantren Al-Hidayah di Deli Serdang, Sumatera Utara, didirikan ala kadarnya dengan bangunan sederhana dan ruang kelas terbuka. Padahal pesantren ini adalah ujung tombak program deradikalisasi pemerintah.
Foto: picture-alliance/AP Photo/B. Bakkara
Mantan Teroris Perangi Teror
Perbedaan paling mencolok justru bisa dilihat pada sosok Khairul Ghazali, pemimpin pondok yang merupakan bekas teroris. Dia pernah mendekam empat tahun di penjara setelah divonis bersalah ikut membantu pendanaan aktivitas terorisme dengan merampok sebuah bank di Medan.
Foto: picture-alliance/AP Photo/B. Bakkara
Tameng Radikalisme
Bersama pesantren tersebut Al-Ghazali mengemban misi pelik, yakni mendidik putra mantan terpidana teroris agar menjauhi faham radikal. Radikalisme "melukai anak-anak kita yang tidak berdosa," ujar pria yang dibebaskan 2015 silam itu. Jika tidak dibimbing, mereka dikhawatirkan bisa terpengaruh ideologi teror.
Foto: picture-alliance/AP Photo/B. Bakkara
Derita Warisan Orangtua
Saat ini Pesantren al-Hidayah menampung 20 putra bekas teroris. Sebagian pernah menyaksikan ayahnya tewas di tangan Densus 88. Beberapa harus hidup sebatang kara setelah ditinggal orangtua ke penjara. Menurut Ghazali saat ini terdapat lebih dari 2.000 putra atau putri jihadis yang telah terbunuh atau mendekam di penjara.
Foto: picture-alliance/AP Photo/B. Bakkara
Uluran Tangan Pemerintah
Pesantren al-Hidayah adalah bagian dari program deradikalisasi yang digulirkan pemerintah untuk meredam ideologi radikal. Untuk itu Presiden Joko Widodo mengalihkan lebih dari 900 milyar dari dana program Satu Juta Rumah untuk membantu pembangunan pondok pesantren yang terlibat dalam program deradikalisasi.
Foto: picture-alliance/AP Photo/B. Bakkara
Perlawanan Penduduk Lokal
Meski mendapat bantuan dana pemerintah buat membangun asrama, pembangunan masjid dan ruang belajar di pesantren al Hidayah tidak menggunakan dana dari APBN. Ironisnya keberadaan Pesantren al-Hidayah di Deli Serdang sempat menuai kecurigaan dan sikap antipati penduduk lokal. Mulai dari papan nama yang dibakar hingga laporan ke kepolisian, niat baik Ghazali dihadang prasangka warga.
Foto: picture-alliance/AP Photo/B. Bakkara
Peran Besar Pesantren Kecil
Al-Hidayah adalah contoh pertama pesantren yang menggiatkan program deradikalisasi. Tidak heran jika pesantren ini acap disambangi tokoh masyarakat, entah itu pejabat provinsi atau perwira militer dan polisi. Bahkan pejabat badan antiterorisme Belanda pernah menyambangi pesantren milik Ghazali buat menyimak strategi lunak Indonesia melawan radikalisme.
Foto: picture-alliance/AP Photo/B. Bakkara
Trauma Masa Lalu
Melindungi anak-anak mantan teroris dianggap perlu oleh Kepala BNPT, Suhardi Alius. Abdullah, salah seorang santri, berkisah betapa ia kerap mengalami perundungan di sekolah. "Saya berhenti di kelas tiga dan harus hidup berpindah," ujarnya. "Saya dikatai sebagai anak teroris. Saya sangat sedih." Pengalaman tersebut berbekas pada bocah berusia 13 tahun itu. Suatu saat ia ingin menjadi guru agama.
Foto: picture-alliance/AP Photo/B. Bakkara
Stigma Negatif Bahayakan Deradikalisasi
Stigma negatif masyatakat terhadap keluarga mantan teroris dinilai membahayakan rencana pemerintah memutus rantai terorisme. Terutama pengucilan yang dialami beberapa keluarga dikhawatirkan dapat berdampak buruk pada kondisi kejiwaan anak-anak. Ghazali tidak mengutip biaya dari santrinya. Ia membiayai operasional pesantren dengan beternak dan bercocok tanam, serta menjual hasil panen.
Foto: picture-alliance/AP Photo/B. Bakkara
9 foto1 | 9
Dengan demikian, tanpa adanya UU Antiterorisme (UU No. 15 Tahun 2003) pun yang revisiannya masih mangkrak di parlemen dan tak kunjung diselesaikan sampai sekarang, TNI sudah memiliki payung hukum, yakni UU No. 4 Tahun 2004 tadi. Hanya saja tentu saja, TNI akan lebih kuat dan leluasa menangani terorisme jika revisi UU Antiteror itu sudah disahkan oleh parlemen.
Pertumbuhan berbagai kelompok militan-radikal (bukan hanya teroris saja) yang berpotensi apalagi yang nyata-nyata mengancam keamanan masyarakat, ideologi Pancasila, kedaulatan negara, dan kesatuan NKRI memang harus disikapi dan ditindak dengan tegas oleh TNI dan Polri. Sebab jika tidak dan terlambat mengantisipasi, mereka akan terus menebar teror, membunuh orang-orang tak berdosa, menghancurkan properti publik, mencuci otak orang-orang lugu dan fanatik, mengganggu kenyamanan warga, mengancam masyarakat, serta melenyapkan fondasi kebangsaan dan kenegaraan yang sudah dengan susah payah dibangun oleh para bapak bangsa dan pendiri Republik Indonesia tercinta.
Penulis: Sumanto Al Qurtuby (ap/vlz)
Sumanto Al Qurtuby adalah anggota dewan pendiri Nusantara Kita Foundation dan Presiden Nusantara Institute. Ia juga Dosen Antropologi Budaya di King Fahd University of Petroleum and Minerals, Dhahran, Arab Saudi. Ia pernah menjadi fellow dan senior scholar di berbagai universitas seperti National University of Singapore, Kyoto University, University of Notre Dame, dan University of Oxdord. Ia memperoleh gelar doktor (PhD) dari Boston University, Amerika Serikat, di bidang Antropologi Budaya, khususnya Antropologi Politik dan Agama. Ia telah menulis lebih dari 20 buku, ratusan artikel ilmiah, dan ribuan esai popular, baik dalam Bahasa Inggris maupun Bahasa Indonesia yang terbit di berbagai media di dalam dan luar negeri. Bukunya yang berjudul Religious Violence and Conciliation in Indonesia diterbitkan oleh Routledge (London & New York) pada 2016. Manuskrip bukunya yang lain, berjudul Saudi Arabia and Indonesian Networks: Migration, Education and Islam, akan diterbitkan oleh I.B. Tauris (London & New York) bekerja sama dengan Muhammad Alagil Arabia-Asia Chair, Asia Research Institute, National University of Singapore.
*Setiap tulisan yang dimuat dalam #DWNesia menjadi tanggung jawab penulis.
Fakta Seputar Kerusuhan dan Penyanderaan di Mako Brimob
155 tahanan terlibat dalam kasus kerusuhan dan penyanderaan di dalam rutan Mako Brimob. 40 jam lamanya operasi pengambilalihan Mako Brimob berlangsung hingga polisi dapat kendalikan situasi. Apa yang sebenarnya terjadi?
Foto: Getty Images/AFP/O. Siagian
Berawal dari makanan
Kerusuhan pecah pada pukul 19:30, Selasa (08/05) akibat cekcok seputar makanan. Seorang narapidana menanyakan titipan makanan kepada seorang petugas. Ketika titipan tidak diberikan, napi tidak terima dan mengajak rekan-rekan napi lain melakukan kerusuhan dari Blok C dan B. Petugas yang berjaga diserang, sembilan anggota Polri disandera.
Foto: Getty Images/AFP/O. Siagian
Anggota JAD
30 hingga 40 napi terorisme yang menjadi dalang kerusuhan dan membobol teralis besi tahanan di gedung C. Mereka diketahui bagian dari Jamaah Anshorut Daulah (JAD), jaringan yang berafiliasi dengan ISIS pimpinan Abu Bakar al-Baghdadi, ungkap Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto. Salah satu tuntutan narapidana saat itu adalah bertemu dengan Aman Abdurrahman, pimpinan ISIS di Indonesia.
Foto: Getty Images/AFP/R. Prakoso
Seluruh blok tahanan dikuasai
Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Setyo Wasisto menyebutkan ketika kericuhan terjadi, narapidana terorisme mengusai enam blok tahanan di dalam tiga gedung termasuk blok tempat mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ditahan. Selain itu, para narapidana terorisme disebutkan merampas senjata milik polisi dan menjebol ruang penyimpanan barang bukti.
Foto: picture alliance / Dita Alangkara/AP/dpa
155 tahanan menyerahkan diri
40 jam lamanya napi terorisme menyandera rutan di Mako Brimob Depok. Penyanderaan berakhir, ketika 145 napi menyerahkan diri. 10 tahanan lainnya sempat bertahan hingga akhirnya polisi menyerbu masuk ke dalam rutan dengan menembakkan bom asap dan gas air mata. Satu narapidana terorisme dilaporkan tertembak saat berupaya merebut senjata petugas.
Foto: Getty Images/AFP/A. Berry
ISIS klaim bertanggung jawab
Menkopolhukam Wiranto awalnya menyebutkan bahwa yang terlibat dalam aksi kerusuhan tersebut adalah napi terorisme. Melalui kantor berita ISIS, Amaq News Agency, kelompok pimpinan Abu Bakar al-Bahgdadi mengirimkan pesan berbahasa Arab yang menyatakan gerilayawannya terlibat baku tembak dengan anggota satuan anti teror Densus 88.
Foto: picture alliance / Xinhua News Agency
Olah TKP
Pasca berakhirnya kerusuhan di Mako Brimob, penyidik langsung menggelar proses pemeriksaan tempat kejadian perkara (TKP). Petugas mengumpulkan bukti yang menjelaskan seluruh peristiwa kerusuhan dan penyanderaan, yang hasilnya akan disampaikan kepada publik melalui konferensi pers sehari kemudian.
Foto: Getty Images/AFP/A. Berry
Gugur saat bertugas
Lima korban tewas dari pihak kepolisian dilaporkan dibunuh dengan senjata tajam. Hasil identifikasi memperlihatkan sebagian besar korban mengalami luka dalam di bagian leher dan satu korban mengalami luka tembak di kepala. Empat anggota Densus 88 Antiteror yang selamat tak luput dari penyiksaan yang sama. Mereka diduga dianiaya dengan sadis terlihat dari sejumlah luka di sekujur tubuh.
Foto: Getty Images/AFP
Kenaikan pangkat luar biasa
Lima anggota Densus 88 Antiteror yang gugur saat kericuhan di dalam rutan Mako Brimob mendapat kenaikan pangkat luar biasa. Kelima anggota Polri tersebut yakni: Iptu Luar Biasa Anumerta Yudi Rospuji Siswanto, Aipda Luar Biasa Anumerta Denny Setiadi, Brigpol Luar Biasa Anumerta Fandy Setyo Nugroho, Briptu Luar Biasa Anumerta Syukron Fadhli dan Briptu Luar Biasa Anumerta Wahyu Catur Pamungkas.
Foto: Getty Images/AFP/A. Berry
Bukan kali pertama
Kerusuhan serupa yang melibatkan narapidana kasus terorisme pernah terjadi di Mako Brimob pada 10 November 2017. Saat itu anggota Densus 88 menggeledah sel dan menemukan empat telepon seluler milik narapidana kasus terorisme. Seorang tahanan yang tidak terima atas aksi penggeledahan melakukan provokasi dan memicu kerusuhan yang dapat diselesaikan tanpa menimbulkan korban.
Foto: Getty Images/AFP/A. Berry
Tidak takut terorisme
Teror yang diarahkan kepada aparat kepolisian mendapat perhatian publik lewat tagar 'Tindak Tegas Teroris'. Presiden Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat, Kamis (10/5/2018) juga angkat suara. "Negara dan seluruh rakyat tidak pernah takut dan tidak akan pernah memberi ruang kepada terorisme dan upaya-upaya yang mengganggu keamanan negara." Ed: ts/ (dari berbagai sumber).