Kejaksaan Jerman memulai 17 proses penyidikan terhadap jurnalis Jerman yang dituduh menyebarluaskan rahasia negara. Disebutkan, para jurnalis itu mengutip informasi dari dokumen-dokumen rahasia mengenai kegiatan Badan Intelijen Jerman, BND. Kini di Jerman, pihak oposisi dan media memrotes keras proses penyidikan itu.

Saat ini ketegangan cukup tinggi di Jerman. Namun, kepercayaan terhadap negara hukum ini juga besar. Kebebasan pers memiliki nilai yang tinggi dalam Konstitusi Jerman.

Meski begitu belakangan, proses penyidikan terhadap jurnalis yang diduga menyebarluaskan rahasia negara tambah banyak. Juru bicara Ikatan Jurnalis Jerman, Hendrik Zörner menyimpulkan:

„Sekarang ini ambang keseganan untuk memasung kebebasan pers sudah lebih rendah. Kebebasan pers tidak begitu diperhatikan lagi, padahal ini teramat penting. Lebih memprihatinkan lagi adalah keputusan parlemen, yang dengan suara mayoritas membuka peluang untuk proses penyidikan dalam kasus-kasus ini.“

Setelah meningkatnya publikasi dokumen yang berstatus rahasia, Komisi Penyidikan BND memutuskan untuk menggugat para jurnalis dan media yang terkait. Ketua Komisi, Volker Kauder dari partai Kristen Demokrat mengatakan,

„Tiba-tiba dibandingkan dengan materi yang kami miliki, di media jauh lebih banyak informasi tentang isi sejumlah dokumen rahasia“

Petra Pau dari Fraksi Kiri, melihat masalahnya dari segi lain. Menurut dia, yang menjadi skandal justru karena selama ini pemerintah Jerman telah merahasiakan begitu banyak informasi dari parlemen.

Pau menentang keputusan untuk menggugat jurnalis dan media. Ia mengatakan, kaum jurnalis telah membongkar kerahasiaan yang merupakan bagian dari strategi pemerintahan. Ia tegaskan, itulah tugas jurnalis.

Hingga kini, para jurnalis yang dituntut tidak harus terlalu khawatir. Hendrik Zörner menerangkan,

„Biasanya proses penyidikan ini akhirnya dibekukan. Tanpa ada gugatan resmi. Ini terjadi dalam lebih dari 180 kasus. Tak ada satupun contoh, di mana jurnalis dihukum karena masalah ini.“

Kenyataannya memang, Februari lalu keputusan Mahkamah Konstitusi Jerman dalam kasus majalah Jerman, Cicero, justru telah menguatkan kebebasan pers.

Tahun 2005, majalah politik itu mengutip laporan Badan Kriminal Jerman yang berstatus rahasia. Tak lama kemudian polisi menggeledah kantor redaksi Cicero. Mahkamah Konstitusi Jerman menyatakan aksi geledah itu melanggar konstitusi.

Setelah itu, kantor berita DPA mengutip Jaksa Agung Rüdiger Bagger yang mengatakan bahwa setelah keputusan dalam kasus majalah Cicero, melakukan proses penyidikan semacam itu sama saja dengan membuang waktu