Megawati: Pilpres 2024 Puncak Evolusi hingga Kecurangan TSM
Detik News
16 April 2024
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengajukan diri sebagai amicus curiae atau sahabat pengadilan dalam sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri Foto: Ajun Ally/IMAGO
Iklan
Dalam pendapat yang dikirimkannya ke Hakim MK, Megawati menyinggung soal Pilpres 2024 yang dinilai merupakan puncak kecurangan terstruktur, sistematis dan masif (TSM).
Hal itu ditulis Megawati dalam suratnya kepada MK yang diserahkan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto seperti dilihat, Selasa (16/4/2024). Megawati awalnya mengungkit soal kompleksitas Pemilu di Indonesia yang disebutnya dimulai pada Pemilu 1971.
Dia mengatakan saat itu aparat negara digunakan sebagai alat elektoral dan alat represif. Dia kemudian mengungkit soal kepentingan geopolitik global terhadap Pemilu di Indonesia pada 1999, 2004 dan semakin menguat pada 2024.
"Politik bantuan sosial diterapkan secara masif pada tahun 2009 seiring dengan meningkatkan populisme," tulis Megawati dalam suratnya ke MK.
Dia juga menyebut penggunaan aparat penegak hukum dipraktikkan pada Pemilu 2009 dan 2019. Dia lalu menyebut ada evolusi kecurangan yang terjadi.
"Mengapa evolusi kecurangan terjadi, bahkan semakin bersifat akumulatif? Sebab belum pernah tercipta efek jera sebagaimana di Amerika Serikat dengan skandal Watergate yang memaksa Presiden Richard Nixon mengundurkan diri," ucapnya.
Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!
Penuh tuduhan TSM hingga nepotisme
Megawati lalu menyebut Pilpres 2024 merupakan puncak evolusi kecurangan. Dia juga menyebut hal itu ditambah dengan motif nepotisme.
Iklan
"Pilpres 2024 merupakan puncak evolusi hingga bisa dikategorikan sebagai kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif (TSM)," kata Megawati.
"Ditambah motif nepotisme yang mendorong penyalahgunaan kekuasaan Presiden. Nepotisme ini berbeda dengan zaman Presiden Soeharto sekalipun karena dilaksanakan melalui sistem pemilihan umum ketika Presiden masih menjabat dan ada kepentingan subyektif bagi kerabatnya," kata Megawati.
Megawati mengatakan kesalahan yang terjadi di bukan karena sistem hukum. Melainkan, katanya, seorang pemimpin yang mestinya bisa bertanggung jawab.
"Lalu, pertanyaan kritis kita: apa dan siapa yang salah? Dengan tegas saya menjawab sendiri, bukan sistem hukum Indonesia yang salah. Pelaksanaan hukum yang menjadi tanggung jawab pemimpin itulah yang salah," ujar Megawati.
"Kondisi ini terjadi akibat etika dan moral dijauhkan dari praktik hukum. Tanpa landasan etika, moral, dan keteladanan pemimpin, manipulasi hukum menjadi semakin mudah dilakukan," sambungnya.
Selain Indonesia, Ini Daftar Negara yang Gelar Pemilu Tahun 2024
Tidak hanya Indonesia yang menggelar Pemilihan Umum (Pemilu) pada tahun 2024, tetapi hampir setengah dari populasi dunia akan menggelar pemilu tahun ini. Mulai dari pemilihan presiden, legislatif, hingga daerah.
Foto: Pradita Utama/detikcom
Pemilihan presiden di Taiwan
Taiwan menjadi satu-satunya negara di Asia selain Indonesia yang akan menyelenggarakan pemilihan umum presiden pada tahun 2024. Negara dengan populasi 23,9 juta tersebut melaksanakan pemilihan presiden dan legislatif pada tanggal 13 Januari 2024.
Foto: Lai Ching-te’s campaign office
Pemilihan parlemen, majelis nasional, dan senat di beberapa negara lainnya di Asia
Beberapa negara di Asia lainnya juga melaksanakan pemilihan umum untuk majelis nasional, senat, dan DPR. Negara-negara tersebut adalah Bangladesh (Januari), Bhutan (Januari), Pakistan (Februari), Kamboja (Februari), Iran (Maret), Maladewa (Maret atau Mei), Korea Utara (April), India (April atau Mei), Mongolia (Oktober atau Desember), dan Yordania (November).
Foto: MOHAMED AFRAH/AFP
Sembilan negara di Afrika gelar pemilihan presiden
Sembilan negara di Afrika juga melaksanakan pemilihan presiden mulai bulan Januari hingga Desember, yakni Komoro (Januari), Senegal (Februari), Mauritania (Juni), Rwanda (Juli), Mozambik dan Chad (Oktober), Ghana, Aljazair, dan Sudan Selatan (Desember). Pilpres juga diikuti dengan pemilihan majelis nasional Madagaskar (Mei), Afrika Selatan (Mei atau Agustus), dan Botswana (Oktober).
Foto: Seyllou/AFP/Getty Images
Pilpres AS: Laga ulang Joe Biden dan Donald Trump
Pilpres Amerika Serikat (AS) dilaksanakan pada tanggal 5 November 2024. Petahana Joe Biden menyebut akan kembali berlaga di pemilu jika Donald Trump kembali maju sebagai capres. "Saya kira demikian. Begini, jika dia mencalonkan diri, maka saya juga harus ikut maju pencalonan," kata Joe Biden saat acara galang dana kampanye, seperti diberitakan Reuters pada Desember 2023.
Potensi presiden perempuan pertama bagi Meksiko
Mantan Wali Kota Mexico City, Claudia Sheinbaum, mencalonkan diri untuk menjadi presiden perempuan pertama Meksiko pada pemilu bulan Juni 2024. Selain Meksiko, beberapa negara lain di Amerika Utara dan Selatan juga mengadakan pemilihan presiden yaitu di El Savador (Februari), Panama (Mei), Republik Dominika (Mei), Uruguay (Oktober), dan Venezuela (Desember).
Foto: Raquel Cunha/REUTERS
Perubahan di tingkat pejabat tinggi Komisi Eropa dan Dewan Eropa
Pemilihan Parlemen Eropa digelar pada awal Juni 2024, tetapi belum ada kejelasan soal pencalonan kembali Ursula von der Leyen. Negara lain di Eropa yang juga mengadakan pemilihan presiden meliputi Finlandia (Januari), Makedonia Utara (April atau Mei), Lituania (Mei), Islandia (Juni), Georgia (Oktober), Moldova, Romania, dan Kroasia (November-Desember).
Foto: Jonathan Raa/NurPhoto/picture alliance
Putin maju Pilpres Rusia untuk kelima kalinya
Masa kekuasaan Presiden Rusia Vladimir Putin akan mencapai 30 tahun jika terpilih kembali pada pemilihan umum yang dilaksanakan pada Maret 2024. Jika terpilih lagi untuk masa jabatan berikutnya, Putin menjadi pemimpin Rusia yang berkuasa lebih lama dari Joseph Stalin yang memimpin Uni Sovyet selama 26 tahun.
Foto: Adrien Fillon/Zumapress/picture alliance
Zelenskyy tolak Pilpres Ukraina 2024
Pemilihan presiden di Ukraina dijadwalkan pada tanggal 31 Maret 2024 sesuai dengan konstitusi yang mengamanatkan pemilihan diadakan pada hari Minggu terakhir bulan Maret tahun kelima masa jabatan presiden yang sedang menjabat. Namun, Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy menolak untuk menggelarnya dengan alasan adanya invasi Rusia ke Ukraina yang masih berlangsung.
Foto: Ukrainian Presidency/ZUMA Wire/IMAGO
Pemilu serentak hingga Oseania
Hampir 60 negara diketahui menggelar pemilu pada tahun 2024, termasuk pemilihan untuk presiden, parlemen, senat, dan majelis nasional untuk negara-negara kepulauan di negara bagian Oseania seperti Tuvalu (Januari), Kepulauan Solomon (April), dan Palau (November). ha/as
Foto: P. Morris/blickwinkel/AGAMI//picture alliance
