Di Turki dan di luar negeri, sosok Recep Tayyip Erdogan menimbulkan efek berlawanan. Ada yang menggambarkannya sebagai "sultan" Ottoman baru dan ada juga yang menganggapnya pemimpin yang otoriter. DW mengeksplorasi bangkitnya pemimpin Turki ini dari masa awal berkampanye untuk urusan Islamis hingga menjadi presiden di negara yang memiliki kekuatan militer terbesar kedua di NATO.

Setelah bertahun-tahun bergerak di jajaran Partai Kesejahteraan yang berakar Islamis, Erdogan terpilih sebagai walikota Istanbul pada 1994. Namun empat tahun kemudian, partai itu dinyatakan inkonstitusional karena mengancam sistem pemerintahan sekuler Turki dan dibubarkan. Ia kemudian dipenjara empat bulan karena pembacaan puisi kontroversial di depan umum dan akibatnya ia kehilangan jabatannya.

Erdogan mendirikan Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP), yang memenangkan mayoritas kursi pada tahun 2002. Dia diangkat menjadi perdana menteri pada tahun 2003. Di tahun-tahun pertamanya, Erdogan bekerja untuk menyediakan layanan sosial, meningkatkan ekonomi dan menerapkan reformasi demokratis. Beberapa orang berpendapat bahwa Erdogan mengubah haluan pemerintahan Turki menjadi lebih religius.

Meskipun konstitusi Turki menjamin sistem sekluarisme, pengamat yakin bahwa Erdogan telah berhasil membersihkan sistem sekuler di sana. Pemimpin Turki ini mengatakan bahwa salah satu tujuannya adalah untuk membangkitkan "generasi yang saleh." Pendukung Erdogan memuji inisiatifnya dengan alasan bahwa tahun-tahun diskriminasi terhadap Muslim yang religius akhirnya bisa berakhir.

Pada Juli 2016, kudeta militer gagal yang menargetkan Erdogan dan pemerintahannya menyebabkan lebih dari 200 orang tewas, termasuk warga sipil dan tentara. Setelah upaya kudeta, Erdogan mengumumkan keadaan darurat dan bersumpah untuk "membersihkan" militer. "Di Turki, angkatan bersenjata tidak mengatur negara atau memimpin negara. Mereka tidak bisa," katanya.

Sejak kudeta gagal, pihak berwenang menangkap lebih dari 50.000 orang di angkatan bersenjata, kepolisian, pengadilan, sekolah dan media. Erdogan menuduh Fethullah Gulen (seorang ulama yang diasingkan di AS dan mantan sekutu Erdogan) dan para pendukungnya telah mencoba merusak pemerintahan. Namun organisasi HAM meyakini tuduhan itu merupakan sarana untuk memperkuat kekuasaan dan pengaruhnya.

Meskipun Erdogan menikmati dukungan signifikan di Turki dan komunitas diaspora Turki, dia dikritik karena kebijakannya yang keras dan aksi-aksi terhadap militan Kurdi setelah runtuhnya proses perdamaian pada 2015. Januari 2018, Erdogan meluncurkan serangan mematikan ke utara Suriah (Afrin), sebuah operasi yang secara luas dikecam oleh organisasi HAM.

Menjabat sebagai presiden Turki sejak 2014, Erdogan ingin memperpanjang jabatannya. Pemilu bulan Juni akan menandai transisi Turki menjadi negara presidensial bergaya eksekutif. Namun disinyalir, lanskap media Turki didominasi oleh kelompok yang punya hubungan dengan Partai AKP yang berkuasa. Para pengamat percaya, pemilu ini menandai era baru bagi Turki - belum jelas, era baik atau buruk.(na/hp)

Peristiwa politik yang disebut "Revolusi Yasmin" diawali kerusuhan massal di seluruh negeri akhir Desember 2010. Awalnya peristiwa pembakaran diri penjual sayur Mohamed Bouazizi (17 Des 2010). Lalu 14 Januari 2011 Presiden Ben Ali meninggalkan Tunisia. 17 Januari 2011 PM Mohamed Ghannouchi dirikan pemerintahan sementara. 27 Februari 2011 Ghannouchi turun, dan digantikan PM baru Béji Caïd Essebsi.

17 Jan 2011 Perdana Menteri Mohamed Ghannouchi dirikan pemerintahan sementara. 27 Feb 2011 setelah sejumlah aksi protes besar-besaran, Ghannouchi turun, dan PM baru Béji Caïd Essebsi (foto). Tunisia hingga kini masih menghadapi banyak masalah. Antara lain masalah keamanan. Juli 2015 terjadi sebuah serangan teror di Sousse yang menyebabkan 38 orang tewas. 30 di antaranya berasal dari Inggris.

Perlawanan dimulai 25 Jan 2011, pada hari yang disebut "Hari Kemarahan“. 11 Feb Presiden Hosni Mubarak yang sudah berkuasa puluhan tahun turun jabatan, Dewan Militer ambil alih. Mereka jamin pemilu demokratis serta cabut situasi darurat yang sudah berlangsung 30 tahun. 2 Juni 2012 Mubarak dijatuhi hukuman seumur hidup. Setelah itu ia beberapa kali dihadapkan ke pengadilan karena sejumlah tuduhan.

Dalam pemilu antara 2011 dan 2012 Ikhwanul Muslimin dapat suara mayoritas di parlemen. Mohammed Mursi jadi Presiden. Partai liberal, kiri dan kekuatan sekuler protes dan memuncak Nov 2012. Serangkaian demonstrasi berakhir pada kudeta oleh militer. Mereka angkat Adli Mansur sebagai presiden sementara, dan akhirnya lewat pemilu Mei 2014, (Jenderal) Abdel al-Fattah al-Sisi (foto) jadi presiden.

Muammar Gaddafi (foto) diktator Libya antara 1969-2011. Ia penguasa yang paling lama bercokol di puncak kekuasaan Libya. Awal 2011 Musim Semi Arab menjalar ke Libya dan sulut demonstrasi di seluruh negeri. Gaddafi kehilangan kontrol. Maret sejumlah negara lancarkan serangan udara. Juni 2011 Gaddafi resmi dicari karena pelanggaran kemanusiaan. 20 Oktober 2011 Gaddafi tewas dibunuh saat buron.

Sejak 2011 Libya diguncang baku hantam antar milisi. Awalnya proses demokratisasi berjalan karena 2012 pemilu demokratis dilaksanakan. Partai sekuler ANK jadi kekuatan terbesar. Tapi partai Islam jadi mayoritas di parlemen. Pemerintah mayoritas Islam fundamental tidak mampu atau mau hapus milisi. Ansar al-Sharia bisa bergerak bebas. Presiden Nuri Abusahmain bahkan dirikan pasukan pribadi.

Maroko adalah monarki konstitusional, dan sejak 1999 dipimpin Muhammad VI (foto). Negara miskin tapi stabil secara politik. Setelah seruan di Facebook, 20 Feb 2011 (Hari Kehormatan) ribuan berdemonstrasi tuntut reformasi politik dan demokrasi. Dalam kerusuhan jatuh korban tewas. Sebagai reaksi, Raja Maroko umumkan reformasi politik 10 Maret 2011.

Referendum konstitusi dilaksanakan setelah Musim Semi Arab. Perubahan yang disetujui 98% anggota parlemen, akui Tamazight jadi bahasa resmi disamping Arab. Sejumlah kewenangan dialihkan dari raja ke perdana menteri dan parlemen. Raja sekarang wajib angkat PM dari partai yang mayoritas di parlemen. Sebelumnya, Raja Maroko bisa mengangkat siapapun yang ia inginkan. Foto: istana raja.

Kerusuhan Aljazair (2010–2012) berkaitan dengan revolusi di Tunisia. Aksi protews warga awalnya disulut terus meningkatnya harga bahan pangan. Kerusuhan muncul secara spontan dan tidak terorganisir. Oposisi tuntut pencabutan situasi darurat, dan itu dipenuhi pemerintah tanggal 24 Feb 2011. Hingga pertengahan April ada kerusuhan dan demonstrasi. Foto: Presiden Abdelaziz Bouteflika

Aljazair hingga sekarang tetap menghadapi banyak masalah. Presiden Bouteflika juga tetap berkuasa. Dalam pemilu 17 April 2014 ia terpilih jadi presiden untuk keempat kalinya. Menurut keterangan departemen dalam negeri, 81,5% suara diraih Bouteflika, dan 12,18% diraih penantangnya Ali Benflis. Foto: ibukota Aljir.