Saat ini, dua versi internet yang saling bersaing terus berkembang. Versi yang berbasis di Amerika Serikat (AS), dan didominasi oleh perusahaan-perusahaan seperti Meta, Alphabet, dan Apple, di mana versi ini memimpin di sektor konsumsi dan perdagangan. 

Di sisi lainnya, berkembang internet versi Cina yang dirancang sebagai platform layanan dan juga pengawasan. Perusahaan-perusahaan Cina seperti ByteDance, Alibaba dan Tencent memiliki kedaulatan pasar yang hampir tidak terbatas di jagat internet ini.

Versi Cina sedang dipromosikan oleh Beijing sebagai "Jalur Sutra Digital”, yang merupakan cabang digital dari ‘Belt and Road Initiative' (BRI) yang lebih luas.

Laporan baru-baru ini dari lembaga pemikir "Article 19" yang berbasis di London, tentang ekspor "penindasan digital di Indo-Pasifik” yang dilakukan oleh Cina, menyabutkan, "Cina berusaha memengaruhi norma-norma global melalui standar teknis dan forum multilateral,” misalnya dengan mengorganisir "Konferensi Internet Dunia” tahunan, yang telah diselenggarakan Cina sejak tahun 2014. 

"Cina berambisi untuk menjadi negara adidaya teknologi global dengan mengembangkan teknologi dan kebijakan demi membentuk kembali norma-norma global,” kata laporan itu. 

Konsep Beijing ini menekankan pada "kedaulatan digital" untuk mempromosikan fragmentasi internet "yang bertentangan dengan universalitas hak asasi manusia dan prinsip-prinsip kebebasan internet.” 

Gagasan Cina tentang versi internetnya sendiri ini juga bertumpu pada kontrol negara dan berfokus pada "keamanan siber, penyensoran, dan pengawasan,” tambah laporan tersebut. 

Satu sumber, dua sistem

Ada dua pandangan dunia yang berbeda di balik dua versi internet ini, yang semakin jelas ketika melihat perbedaan bagaimana regulasi internet diatur di Amerika Serikat dan di Cina. 

Dalam sebuah esai baru-baru ini, "Variants of Digital Capitalism: A comparison of China and the US” milik Stefan Schmalz, seorang sosiolog di Universitas Erfurt, Jerman, menulis bahwa perbedaan kedua internet itu didasarkan pada ‘jaminan kebebasan wirausaha' di AS, sementara versi Cina menekankan pada keamanan nasional. Oleh karena itu, pertimbangan politik menjadi pemegang peranan penting, tambahnya.

Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru! 

Kedua versi internet ini masih didasarkan pada teknologi yang sama (HTML, TCP/IP, dll.). Namun, keduanya terlihat berbeda di era Web 2.0, yang telah ada sejak pergantian milenium, aplikasi yang mudah digunakan dan disediakan oleh raksasa teknologi seperti Instagram, WhatsApp, dan Amazon yang mendominasi lanskap.

Platform paralelnya juga dikembangkan di Cina, seperti WeChat di Cina yang serupa dengan Whatsapp. Bagi sebagian besar pengguna, kedua versi tersebut mewakili dua dunia terpisah yang tidak saling berkomunikasi.

Cina bangun jalur digital sendiri

Cina mulai memisahkan diri dari internet yang didominasi AS sejak tahun 1998. Pada saat itu, Partai Komunis Cina menciptakan "firewall besar” untuk menyaring konten yang tidak diinginkan dari luar negeri. 

Tahun 2010, Google menarik diri dari Cina karena tidak dapat menyetujui pedoman penyensoran pemerintahnya, salah satu alasannya. 

Langkah Google itu ditindaklanjuti Beijing dengan mendirikan instansi baru pada tahun 2011, yang setelah berganti nama kini dikenal sebagai Cyberspace Administration of China', yang mengatur internet secara nasional dan bertanggung jawab atas penyensoran online. Badan ini juga yang menyelenggarakan Konferensi Internet Dunia. 

Dengan cara ini, pemerintah Cina menciptakan pasar yang terdefinisi dengan tajam, di mana 1,4 miliar pengguna di Cina, membuat perusahaan-perusahaan digitalnya tumbuh dan berkembang. 

Internet versi Beijing ini juga mencapai tingkat kesuksesan tertentu, seperti yang terlihat dari pertumbuhan raksasa internet Cina yang tidak kalah bersaing dengan perusahaan-perusahaan di AS.

Sebagai contoh, satu-satunya jejaring sosial yang tidak berasal dari AS dan tetap kompetitif secara global adalah TikTok, yang berasal dari Cina.

Perjuangan untuk membentuk internet masa depan 

Seperti yang ditunjukkan pada kasus TikTok, Cina tidak lagi puas dengan memisahkan diri, tetapi berusaha untuk memperluas dan memainkan peran utama dalam mengembangkan teknologi kunci.

Persaingannya dengan AS dalam sektor ini melibatkan interaksi antara kepentingan perusahaan, politik, dan geopolitik.

Huawei, salah satu perusahaan alat dan perangkat keras telekomunikasi paling penting di dunia serta penyedia teknologi 5G terbesar, adalah contoh utamanya. 

Para kritikus AS dan negara Barat lainnya telah berulang kali menuduh Huawei menyediakan kuda Troya bagi pemerintah Cina dengan teknologinya, karena pada akhirnya perusahaan itu berkewajiban untuk memberikan informasi kepada Partai Komunis Cina (CCP). 

Dalam buku berjudul "The Silent Conquest,” Clive Hamilton dan Mareike Ohlberg menggambarkan Huawei sebagai contoh terbaik tentang "bagaimana CCP menggabungkan operasi spionase, pencurian kekayaan intelektual, dan pengaruhnya.” 

Huawei selalu membantah tuduhan adanya transfer data untuk CCP. Bahkan hingga kini masih belum ada bukti bahwa perusahaan itu benar-benar memasang "pintu belakang” untuk spionase.

Kesenjangan terus melebar

Meski demikian, perang di jalur internet terus meluas. Pada November 2022, Komisi Komunikasi Federal AS (FCC) melarang impor dan pemasaran produk Huawei tertentu di AS karena alasan keamanan nasional.

Pada akhir 2023, Cina juga mengeluarkan arahan balasan, yang menyatakan bahwa komputer pemerintah tidak boleh menggunakan chip Intel atau perangkat lunak milik Microsoft.

Di bawah Pemerintahan Biden, Washington juga berusaha untuk memutus akses Beijing ke teknologi semikonduktor penting. 

Sementara negara-negara ketiga yang tidak memiliki industri teknologi sendiri, juga semakin dipaksa untuk memutuskan ke arah kubu mana mereka akan bergabung. 

Di masa lalu, AS cukup lama memimpin di bidang ini, tetapi sekaran di kawasan Indo-Pasifik, khususnya di Kamboja, Pakistan, Thailand, Malaysia dan Nepal, Beijing jelas-jelas telah mendapatkan pengaruhnya, menurut lembaga pemikir Article 19.

Tidak ada negara lain yang melangkah sejauh Kamboja. "Kamboja adalah contoh terbaik tentang bagaimana negara ini mengadopsi otoritarianisme digital versi Cina. Sejak 2021, Kamboja telah mengembangkan dan memperkenalkan 'firewall terbesar' versinya sendiri sebagai bagian dari 'Gerbang Internet Nasional,'” kata studi Article 19 tersebut.

Menurut para penulis studi tersebut, Cina semakin berhasil dalam membatasi internet yang bebas, terbuka, dan bisa beroperasi lintas sietem dan platform dengan Jalur Sutra Digital ini. 

(kp/as)