Kaum perempuan memainkan peran penting dalam membangun perdamaian, memajukan pembangunan manusia, menjunjung tinggi dan melindungi hak asasi manusia, demikian disimpulkan dalam Konferensi Religions for Peace, yang biasanya diadakan di Lindau, tapi kini berlangsung secara virtual karena pandemi corona. 

Pada tahun ini, konferensi tersebut mengangkat tema “Perempuan, Keyakinan dan Diplomasi“, dengan menampilkan perwakilan tokoh-tokoh agama dan politik dunia, yang mendorong kemajuan peran perempuan dalam menjawab tantangan global, termasuk membangun perdamaian. 

Para pemimpin politik dan kelembagaan berbicara tentang keyakinan mereka dan secara terbuka menunjuk pada kegagalan tokoh-tokoh agama dalam mempromosikan perdamaian. Hal itu disampaikan Mary McAleese, mantan Presiden Irlandia yang memimpin proses perdamaian setelah perang saudara Irlandia di bawah slogan "Membangun Jembatan," berbicara tentang peran politiknya dalam lingkup agama. “Sebagai seorang aktivis perdamaian, saya bisa tetap menjalankan ibadah agama karena keimanan saya sendiri. Proses perdamaian (di Irlandia red-) adalah kesempatan umat Kristen untuk menebus  kegagalannya dalam menyelesaikan masalah di antara umat Katolik dan Protestan," ujarnya dalam konferensi tersebut.

Adapun Jama Egal, koordinator pembangunan perdamaian nasional Somalia, berbicara tentang pengalamannya menjadi perantara perdamaian dalam salah satu konteks yang paling menantang, merefleksikan bahwa, “Agama terkadang dimanipulasi untuk kepentingan egois dan politik. Tapi iman mengilhami saya – itulah yang mendukung saya untuk bersabar dan jadi pemaaf - untuk terus bertekun ketika sebuah tantangan tampak mustahil. ”

Sementara itu Düzen Tekkal, jurnalis Jerman dan aktivis keturunan Kurdi-Yazidi, mengatakan bahwa perempuan beriman yang memimpin dialog lintas agama adalah panutan bagi mereka yang mencoba mengatasi terorisme, seperti yang dilakukan aktivis HAM Yazidi, Nadia Murad. 

“Musuh perempuan di Irak dan Suriah adalah musuh yang sama yang kita hadapi di Eropa - mereka mengabaikan hak asasi manusia. Pengalaman perempuan tentang diskriminasi dalam keyakinan mereka dan komitmen mereka untuk menghormati dan memahami melalui kerja sama antaragama menempatkan mereka sebagai pemimpin yang dibutuhkan dunia untuk mengatasi teror dan kekerasan atas nama agama, " ujarnya.

Tantangan perempuan

Menurut Direktur Institut Dialog Antar-Iman di Indonesia, Elga Joan Sarapung, semangat zaman yang menempatkan perempuan di medan terdepan dalam menuntaskan berbagai masalah modern, seharusnya bisa ikut menggerakkan lembaga agama untuk menyambut keterlibatan perempuan.
“Karena perdamaian bukan monopoli laki-laki atau mereka yang masih kuat dengan perspektif atau semangat patriarkis, tetapi juga perempuan bahkan gender apapun,“ tegasnya.

Dalam wawancaranya dengan DW, Elga memaparkan sampai saat ini umumnya di banyak agama besar, peluang bagi perempuan untuk berperan masih belum sepenuhnya terjadi. Misalnya, masih ada yang menganggap beberapa hal bukan pekerjaan perempuan, melainkan khusus laki-laki saja, termasuk soal  “menjadi pemimpin ”.  

Namun menurutnya perlu diakui bahwa di banyak organisasi atau lembaga keagamaan sudah sedang terjadi perubahan, organisasi agama-agama mulai membuka perspektif, paradigma bahkan praktik konkret, di mana perempuan diberi peran, apalagi dalam soal-soal perdamaian.

Tantangannya disampaikan Elga, mulai dari tradisi, doktrin, penafsiran-penafsiran yang masih kaku, juga soal “pribadi” para pemimpin di masing-masing agama masih ada yang belum siap untuk berubah dan terbuka. “Hal kedua, kadang-kadang, ada juga faktor “adat”, budaya setempat yang melekat, berhimpitan dengan ajaran atau teks kitab suci yang dipakai oleh agama tersebut dan ditafsirkan secara eksklusif, tidak inklusif, bahkan kritis-pluralis,“ tegasnya.

Elga memandang, tantangannya dapat dikatakan lebih banyak “dari dalam”: “Dalam hal ini organisasi, kelembagaan agama yang memiliki otoritas atas teks dan makna teks secara kontekstual, otoritas atas tradisi, doktrin, dan lain sebagainya.“

Menurut Elga yang juga merupakan fasilitator di Konferensi Religions for Peace, hal semacam itu yang harus diubah: “Kemanusiaan manusia tidak bisa didiskriminasi oleh tembok-tembok tradisi, ajaran agama, tafsir sempit atas teks kitab suci.“

Dari pengalamannya sendiri, ia bercerita hampir sulit mendorong kepemimpinan perempuan dalam organisasi keagamaan, sehingga didominasi laki-laki. Di organisasinya sendiri, Institut Dialog Antariman di Indonesia, dari sembilan staf, lima di antaranya perempuan.

Ainun Jamilah, aktivis perempuan muslim di Sulawesi Selatan menuturkan, perempuan perlu diberi ruang dalam beberapa tempat strategis, sebab peranan perempuan dalam upaya perdamaian sampai hari ini sudah tidak dapat dipandang sebelah mata. "Konstruksi kemapanan yang keliru di mana perempuan selalu menjadi "the others" dari kaum lelaki itu adalah masalah sebenarnya juga, karena berbicara soal perdamaian, maka kesetaraan posisi di publik antara laki-aki dan perempuan inilah yang paling penting untuk "didamaikan" terlebih dahulu.

Model Diplomasi Baru

Sementara itu Irmgard-Maria Fellner dari Kementerian Luar Negeri Jerman mencatat kolaborasi antaragama bisa menjadi model pendekatan yang paling menjanjikan untuk mengkampanyekan kesetaraan gender dan perdamaian, karena secara inheren dimulai dengan sikap menghormati perbedaan.

Organisasi lintas agama internasional, Religions for Peace, melihat perempuan sering kali bekerja di belakang layar untuk secara kreatif membangun perdamaian dan membangun hubungan yang diilhami iman secara berkelanjutan, dengan melintasi garis perbedaan. Diyakini, ini adalah salah satu dari banyak model yang mungkin menjanjikan untuk diperbarui, disempurnakan dan sangat dibutuhkan di saat pandemi global ini. 

 

(ap/rzn)