Kendala kerja lintas negara anggota Uni Eropa amat beragam. Kadang ijazah profesinya tidak diakui, kadang gagal karena kurang kemampuan bahasa. Inilah alasan mengapa warga Uni Eropa sering tetap tinggal di negaranya meskipun tingkat pengangguran tinggi dan negara lain membutuhkan tenaga kerja berkualifikasi.

Untuk mengubah situasi semacam itu, Komisaris urusan Tenaga Kerja, László Andor di Brussel mengajukan rancangan garis haluan yang diharap mempermudah bekerja di negara Uni Eropa lainnya.

Gagasannya: Anggota Uni Eropa di masa depan akan diwajibkan menawarkan pusat informasi nasional bagi pencari kerja dan perusahaan. Selain itu serikat pekerja dan organisasi memiliki hak mewakili pekerja asing di depan pengadilan atau badan berwenang, jika misalnya merasa didiskriminasi.

Pemicu usulan Andor itu adalah tingginya tingkat pengangguran di negara-negara krisis di Uni Eropa. Februari lalu Badan Statistik Uni Eropa Eurostat menyodorkan data: Di Yunani kuota pengangguran berkisar 26,4 persen, di Spanyol 26,3 persen. Di Portugal 17,5 persen warga menganggur.

Terutama warga muda menderita dampak terbesar krisis ini. Di Yunani dan Spanyol lebih dari separuh warga di bawah usia 25 tahun menganggur. Di Portugal, Italia dan Slowakia sepertiga warga mudanya tidak punya kerja.

"Harapannya adalah, pengangguran di negara-negara yang dilanda krisis dapat dikurangi dengan mobilitas kerja ini", kata Herbert Brücker, pimpinan bidang riset si pusat kajian pasar tenaga kerja dan pekerjaan IAB kepada Deutsche Welle. Tapi harapan itu tampaknya selama ini tidak terpenuhi. Karena meskipun krisis, orang-orang tetap tinggal di negaranya. Hanya tiga persen dari total warga Eropa yang bekerja di negara lainnya.

"Memang imigrasi dari Spanyol, Italia atau Portugal meningkat tajam, tapi diukur dari tingkat pengangguran hal itu masih tetap amat sedikit." Ujar Brücker. Kini terutama warga dari Eropa Tengah dan Eropa Timur yang bergerak ke arah Jerman. Tingkat upah di Rumania dan Bulgaria saat ini berkisar sepertiga tingkat upah di Jerman. Dengan begitu sangat menarik untuk mencari kerja di Jerman.

Ketakutan akan Birokrasi

Usulan Andor dinilai berbeda-beda oleh pakar pasar tenaga kerja. "Pada dasarnya itu jalan ke arah yang benar, menciptakan transparansi di pasar tenaga kerja, tapi saya tidak mengharap akan ada peningkatan besar mobilitas kerja." Demikian Brücker. Selain itu bagian dari usulan, misalnya penerjemahan tawaran kerja ke dalam bahasa Inggris atau bahasa lainnya, sulit diwujudkan.

"Dari pandangan kami, adalah penting agar kebebasan bekerja dimanfaatkan justru dari latar belakang meningkatnya kekurangan tenaga kerja berkualifikasi di perusahaan Jerman. Karena imigrasi adalah salah satu dari banyak peluang," kata Stefan Hardege, pakar tenaga kerja dari Kadin Jerman kepada DW.

Namun sekaligus ia memperingatkan tentang regulasi. Undang-undang tidak boleh membuat lebih banyak birokrasi. "Negara-negara bersangkutan yang harus memutuskan sendiri. Bukan ketentuan yang datang dari Uni Eropa," tukas Hardege.

Pusat informasi sebagai bantuan awal bagi pendatang baru semacam itu contohnya sudah ada, juga di Jerman. Dalam apa yang disebut "Welcome Center" di Hamburg, pada situs internetnya menghimpun jawaban-jawaban dari pertanyaan yang paling sering diajukan berkisar kehidupan baru di kota itu. Mulai dari tema pencarian rumah, uang jaminan anak sampai masalah sekolah.