Coba tebak, berapa biaya menjadi kepala daerah dan dari mana biaya itu diperoleh? Simak opini Zaky Yamani.
Iklan
Tahun ini Indonesia menggelar 171 pemilihan kepala daerah (pilkada): pemilihan gubernur/wakil gubernur di 17 provinsi, pemilihan wali kota/wakil wali kota di 39 kota, dan pemilihan bupati/wakil bupati di 115 kabupaten. Semua pilkada itu akan menjadi hajatan yang sangat mahal, yang sebagian biayanya menjadi tanggungan setiap kandidat dan partai politik-partai politik yang mengusung mereka.
Musim pilkada seperti ini biasanya diantisipasi oleh pemerintah dan masyarakat dalam hal keamanan dan stabilitas sosial saja. Suasana memang akan panas, masyarakat akan terpolarisasi ke berbagai kubu, dan banyak kandidat akan menggugat proses dan penghitungan suara nanti. Kita semua akan riuh, dan sebagian besar dari kita mungkin akan melupakan dua hal: berapa biaya menjadi kepala daerah, dan dari mana biaya itu diperoleh?
Tahun 2010 lalu, seorang kawan saya—dia mantan anggota legislatif dan ikut dalam tim partai politiknya dalam pemilihan Gubernur Jawa Barat tahun 2008—membuat kalkulasi biaya yang harus dibayar seorang calon gubernur di Jawa Barat. Hasil penghitungan berdasarkan pengalaman sebagai orang dalam sebuah partai politik itu sangat menarik: di tahun itu setiap calon gubernur Jawa Barat harus menyiapkan dana lebih dari Rp 500 miliar untuk bertanding di pemilihan gubernur, dan itu pun belum tentu menang!
Memilih Pemimpin Jakarta
Tiada hari tanpa pemberitaan ‘panasnya pilkada Jakarta 2017‘. Berbagai pergolakan politik mewarnai proses pemilihan orang nomor satu di ibukota negara ini. Inilah serba-serbi dalam Pilkada DKI Jakarta 2017.
Foto: picture-alliance/NurPhoto/D. Husni
Tiga paslon Gubernur DKI Jakarta
Tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dalam pilkada DKI Jakarta 2017: Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni dengan nomor urut 1, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat mendapat nomor urut 2. Adapun Anies Baswedan-Sandiaga Uno nomor urut 3.
Foto: picture-alliance/NurPhoto/D. Husni
Demi Jakarta yang lebih baik
Ketiga kandidat menunjukkan bahwa mereka ingin menjadikan ibukota negara menjadi kota yang nyaman dan aman bagi semua penduduknya, serta bebas dari masalah yang selama ini menghantui: banjir, macet, dll. Pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan penduduk juga jadi tolak ukur.
Foto: Roxana Duerr
Penuh pertikaian dalam pertarungan
Namun, pertarungan dalam memilih pemimpin DKI Jakarta 2017 penuh dengan perseteruan. Aksi saling gempur buzzer yang kadang mengarah pada kampanye hitam, peredaran berita bohong, saling tuding dan berbagai kekisruhan lainnya. Hiruk pikuk jelang pemilihan kepala daerah itu seolah menenggelamkan seratusan wilayah lainnya yang juga akan menggelar pilkada pada tahun 2017.
Foto: Reuters/K. Pempel
Kepentingan siapa?
Kubu petahana bertarung dengan kubu lainnya, Dalam politik, memang ada prinsip tidak ada kawan dan lawan yang abadi. Yang ada adalah kepentingan. Namun benarkah kepentingan ini adalah kepentingan rakyat?
Foto: AFP/Getty Images/Bay Ismoyo
Calon kontroversial
Jelang pilkada, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang merupakan keturunan Tionghoa dan bukan Muslim, tersandung kasus dugaan penistaan agama. Proses hukum terus berlangsung hingga pilkada digelar. Iapun banyak dikritik atas kasus penggusuran.
Foto: Reuters/D. Whiteside
Demonstrasi besar
Aksi demonstrasi besar sehubungan dengan kasus dugaan penistaan agama, berlangsung pada akhir tahun 2016 di Jakarta dalam aksi yang disebut #412 dan #212. Para pemrotes yang ingin agar Ahok ditangkap, bukan hanya datang dari Jakarta, namun juga wilayah-wilayah lain.
Foto: picture-alliance/AP Photo/T. Syuflana
Calon putra mantan penguasa
Agus Harimurti Yudhoyono dikenal sebagai perwira muda cemerlang. Kakek dan ayahnya, Presiden Susilo Bambang Yudoyono-- jenderal yang sangat terkenal. Pilihan Agus untuk pensiun dini adalah proses politik yang masih terus bergulir. Namun dukungan ayahnya, kerap malah jadi ‘bumerang‘ dalam pencalonan Agus. Masyarakat masih harus menunggu bagaimana performa Agus di medan politik.
Foto: Getty Images/AFP/A. Berry
Mantan menteri yang kontroversial
Anies Baswedan membawa karakter-karakter kebalikan dari petahana. Mantan menteri pendidikan dan wakilnya Sandiaga Uno, mengaku banyak menemui tokoh nasional di selama masa kampanye. Namun pertemuan pria yang dulu dikenal amat moderat dengan Front Pembela Islam (FPI) memicu kekecewaan sebagian kalangan. Debat paslon memberi ruang bagi publik melihat kualitas calon yang mereka pilih.
Foto: Reuters/M. Agung Rajasa
Perang hukum dan medsos
Berkaitan dengan situasi jelang Pilkada DKI, perang hukum diwarnai aksi saling lapor ke kepolisian. Mulai dari laporan terhadap Ahok atas dugaan penistaan agama diikuti laporan terhadap ketua FPI, Rizieq Shibab untuk pelbagai kasus. Sementara itu, medsos pun ramai berkomentar setiap kali isu Pilkada mengemuka, apalagi jika menyangkut FPI yang dikenal berseberangan dan paslon petahana. (ap)
Foto: picture-alliance/dpa/B.Indahono
9 foto1 | 9
Tak percaya? Begini perhitungannya:
1. Tahap Persiapan
Misalnya seseorang membutuhkan 3 partai politik untuk mengusungnya menjadi bakal calon gubernur. Ada biaya politik yang harus dia keluarkan. Menurut kawan saya itu, seorang calon kandidat setidaknya harus mengeluarkan Rp 200 juta untuk setiap partai politik. Dengan demikian biaya politik untuk dapat diusung oleh partai politik sebesar Rp 600 juta.
2. Tahap Jumpa Masyarakat dan Jumpa Tokoh Masyarakat
Jumlah Kecamatan di Jawa Barat sebanyak 558 kecamatan. Seorang kandidat setidaknya harus melakukan aktivitas jumpa masyarakat di 70 persen kecamatan yang ada. Itu berarti dia harus mendatangi kurang-lebih 391 kecamatan. Biaya setiap jumpa masyarakat itu paling sedikit Rp 5 juta dan dilakukan setidaknya dua kali pertemuan. Rumusnya menjadi 391 (kecamatan) x Rp 5 juta x 2 (pertemuan), maka biayanya sebesar Rp 3,910 miliar.
3. Rapat dan Pertemuan Internal Tim Sukses
Seorang kandidat harus melakukan rapat dan konsolidasi dengan tim suksesnya di setiap kecamatan. Minimal rapat itu harus dilakukan 3 kali dengan biaya untuk setiap rapat setidaknya Rp 3 juta. Maka rumusnya Rp 3 juta x 3 (pertemuan) x 391 (kecamatan). Total biaya untuk rapat dengan tim sukses adalah Rp 3,519 miliar.
4. Tahap Kampanye
Jumlah penduduk yang memiliki hak pilih pada 2008 sebanyak 33 juta orang. Untuk memperbesar kesempatan menang, seorang kandidat harus bisa meraih 30 persen dari 33 juta pemilih itu, atau sebanyak 9,9 juta pemilih. Biaya politik untuk meraih dukungan 9,9 juta orang itu Rp 50 ribu per orang, uang itu digunakan untuk biaya atribut kampanye seperti baju, poster, stiker, spanduk, dan transportasi. Maka total biaya untuk kampanye sebesar Rp 495 miliar.
5. Tahap Pemungutan Suara.
Untuk mengawasi proses pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS), kandidat dan partai politiknya harus mengerahkan para saksi di setiap TPS. Minimal ada satu saksi yang harus mengawasi setiap TPS, dengan honor saksi Rp 100 ribu. Tahun 2008 jumlah TPS sebanyak 68 ribu. Maka rumus untuk biaya saksi adalah 1 (saksi) x Rp 100 ribu x 68.000 (TPS). Total biaya saksi sebesar Rp6,8 miliar.
Jadi, sejak mendaftar ke partai politik sampai ke tahap pemungutan suara, seorang calon gubernur Jawa Barat harus menghabiskan biaya sebesar Rp 509,820 miliar. Harap diperhatikan, dengan biaya sebesar itu seorang kandidat belum tentu menang.
Rincian biaya di atas, adalah perhitungan untuk pemilihan gubernur Jawa Barat tahun 2008. Untuk pemilihan gubernur Jawa Barat tahun 2018, biayanya tentu lebih besar lagi karena faktor inflasi. Katakanlah kita mengambil angka inflasi 5 persen per tahun, maka biaya yang dibutuhkan kandidat gubernur dari sejak mendaftar ke partai politik sampai ke tahap pemungutan suara pada tahun 2018 ini berada di kisaran Rp 800 miliar.
Tentu saja biaya yang dibutuhkan seorang kandidat gubernur di berbagai wilayah di Indonesia tidak akan sama dengan biaya yang dibutuhkan kandidat gubernur di Jawa Barat. Besaran biaya itu ditentukan oleh negosiasi dengan partai politik pengusung, jumlah pemilih tetap di daerah yang bersangkutan, jumlah kecamatan, jumlah TPS, dan harga kebutuhan pokok setempat. Pun demikian, biayanya akan berbeda untuk pemilihan bupati dan wali kota. Perhitungan di atas juga tidak memasukkan biaya-biaya tambahan, misalnya jika kandidat atau partai politiknya ingin menggunakan taktik politik uang untuk menyogok pemilih.
Menagih 12 Janji Manis Anies - Sandi
Puluhan janji ditebar pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno buat merebut kursi DKI-1. Tidak semua realistis. Berikut 12 program kerja milik kedua pasangan yang patut ditunggu warga Jakarta.
Foto: picture-alliance/NurPhoto/D. Husni
Dua untuk Jakarta
Pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno akan dilantik sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta pada 16 Oktober 2017. Puluhan program kerja dicanangkan keduanya selama masa kampanye. Inilah 12 janji Anies-Sandi yang akan menentukan keberhasilan pemerintahannya.
Foto: Reuters/Antara Foto/M. Agung Rajasa
Revisi Kartu Jakarta Sehat
Merevisi dan memperluas manfaat Kartu Jakarta Sehat dalam bentuk Kartu Jakarta Sehat Plus dengan menambahkan fasilitas khusus untuk para guru mengaji, pengajar sekolah minggu, penjaga rumah ibadah, khatib, penceramah dan pemuka agama.
Foto: Reuters/D. Whiteside
Revisi Kartu Jakarta Pintar
Merevisi Kartu Jakarta Pintar menjadi Kartu Jakarta Pintar Plus untuk semua anak usia sekolah (6-21 tahun). KJP+ juga diniatkan agar dapat digunakan untuk Kelompok Belajar Paket A, B dan C, pendidikan madrasah, pondok pesantren dan kursus keterampilan serta dilengkapi dengan bantuan tunai untuk keluarga tidak mampu
Foto: Public domain
Lapangan Kerja
Melalui program OKE-OCE, kedua pasangan berjanji membuka 200.000 lapangan kerja baru, membangun dan mengaktifkan 44 pos pengembangan kewirausahaaan warga untuk menghasilkan 200.000 pengusaha baru, selama lima tahun. "Jadi, setiap kecamatan akan ada 5000 wirausaha baru. Angka 5000 saja akan bisa menggerakkan perekonomian warga Jakarta," papar Anies.
Foto: Bay Ismoyo/AFP/Getty Images
Ibu Hamil
Mengembangkan inisiatif Menyusu Dini dan ASI Ekslusif, melakukan pendataan dan pemantauan terhadap ibu-ibu hamil dan balita yang memerlukan bantuan khusus, memberikan cuti khusus bagi suami selama proses kelahiran anak, serta menyediakan fasilitas-fasilitas publik seperti Ruang Menyusui dan Tempat Penitipan Anak yang dikelola secara sehat, profesional dan bisa diakses seluruh warga
Foto: Monique Rijkers
Ketahanan Pangan
Mengendalikan harga-harga kebutuhan pokok dengan menjaga ketersediaan bahan baku dan menyederhanakan rantai distribusi, serta menyediakan Kartu Pangan Jakarta untuk meningkatkan daya beli warga tidak mampu. Program kerja Anies-Sandi juga melibatkan revitalisasi pasar tradisional dan pedagang kali lima.
Foto: Getty Images/AFP/J. Kriswanto
Pendidikan Kejuruan
Niat bakal gubernur DKI buat mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan kejuruan sudah sesuai dengan program pemerintahan Jokowi, yakni mengadopsi sistem pendidikan vokasi Jerman dengan melibatkan dunia usaha untuk menghasilkan lulusan yang langsung terserap ke dunia kerja dan berwirausaha.
Foto: Imago/Zumapress
Jakarta Hijau
Menjadikan Jakarta sebagai Kota Hijau dan Kota Aman yang ramah, sejuk dan aman bagi anak, perempuan, pejalan kaki, pengguna jalan, dan seluruh warga. Program ini juga diarahkan buat menggalakkan kegiatan cocok tanam kota, melakukan audit berkala keamanan kampung serta memperluas cakupan dan memperbaiki kesejahteraan petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU).
Foto: Getty Images/AFP/B. Ismoyo
Pemberdayaan Perempuan
Memberdayakan perempuan Jakarta dengan mendukung sepenuhnya partisipasi perempuan dalam perekonomian, antara lain melalui pemberian Kredit Usaha Perempuan Mandiri.
Foto: Getty Images/P. Sayoga
Reklamasi Teluk Jakarta
Sejak awal Anies mengambil posisi menentang Reklamasi Teluk Jakarta. Ia berjanji mengentikan proyek yang sudah dicanangkan sejak era Soeharto itu untuk kepentingan pemeliharaan lingkungan hidup serta perlindungan terhadap nelayan, masyarakat pesisir dan segenap warga Jakarta.
Foto: Getty Images/E. Wray
Transportasi Umum
Membangun sistem transportasi umum yang terintegrasi dalam bentuk interkoneksi antarmoda, perbaikan model manajemen dan perluasan jangkauan transportasi umum, pengintegrasian sistem transportasi dengan pusat-pusat pemukiman, pusat aktivitas publik, dan moda transportasi publik dari luar Jakarta.
Foto: Getty Images/AFP/J. Samad
Rumah DP 0%
Program rumah terjangkau tanpa uang muka merupakan salah satu janji kampanye Anies-Sandi yang paling kontroversial. Namun demikian keduanya enggan merevisi rencana tersebut. Nantinya, peserta program DP nol rupiah mencicil uang DP kepada pemerintah dan bisa melanjutkan cicilan bulanan dalam jangka waktu yang relatif panjang.
Foto: AFP/Getty Images/Bay Ismoyo
Bantuan Rumah Ibadah
Meningkatkan bantuan sosial untuk rumah ibadah, lembaga pendidikan keagamaan, lembaga sosial, sekolah minggu dan Majelis Taklim yang berbasis asas proporsionalitas dan keadilan.
Pertanyaan selanjutnya, dengan biaya yang semahal itu, berapa pendapatan resmi yang akan diterima seorang gubernur?
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.109 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, gaji seorang gubernur Rp 8,4 juta /bulan, ditambah tunjangan yang sama dengan pegawai negeri sipil lainya, seperti tunjangan beras, keluarga, pajak penghasilan, tunjangan pajak serta tunjangan-tunjangan lainnya. Total pendapatan itu sekitar Rp 100 juta/bulan atau Rp 1,2 miliar per tahun. Artinya, dalam satu periode jabatan atau 5 tahun bekerja, seorang gubernur "hanya” akan mendapat pendapatan Rp 6 miliar.
Mau tidak mau kita akan mempertanyakan hal-hal yang sangat logis: jika seorang gubernur—katakanlah di Jawa Barat—harus menghabiskan Rp 800 miliar untuk meraih jabatan itu, tapi pendapatannya selama satu periode hanya Rp 6 miliar, kenapa banyak orang begitu ingin jadi gubernur? Apa niatnya jadi gubernur? Dari mana dia mendapatkan biaya untuk pemilihannya? Siapa saja yang membiayainya? Apa yang dia janjikan kepada para investor politiknya?
Menurut saya, pertanyaan-pertanyaan itu lebih penting diajukan kepada para calon kepala daerah, bahkan juga kepada para calon presiden (bayangkan sendiri berapa biaya yang dibutuhkan seseorang yang ingin menjadi calon presiden) ketimbang kita berisik saling hujat dan terpolarisasi ke berbagai kubu calon kepala daerah atau calon presiden mendatang. Karena dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan itu kita bisa tahu, apakah para calon kepala daerah dan calon presiden itu benar-benar para calon pemimpin yang akan membawa negara ini jadi lebih adil dan sejahtera, atau mereka hanya wayang-wayang yang digerakkan para pemilik modal yang tak kasatmata.
Penulis: Zaky Yamani (ap/vlz), jurnalis dan novelis
Apa Yang Terjadi di Indonesia Selama 2017?
Tahun 2017 ditandai dengan dinamika politik pasca Pilkada DKI Jakarta dan wara wiri seputar Setya Novanto dan Panglima TNI Gatot Nurmantyo. Tapi apa saja yang termasuk peristiwa besar di Indonesia sepanjang 2017?
Foto: Getty Images/E. Wray
Terbakarnya Zahro Express
MV Zahro Express, perahu wisata yang membawa 184 orang terbakar saat perjalanan ke Pulau Tidung di Kepulauan Seribu, Jakarta. Insiden pada malam pergantian tahun ini menewaskan setidaknya 23 orang tewas dan menyebabkan 17 orang hilang.
Foto: Reuters/D.Whiteside
Pembekuan Kerjasama Militer Australia
Secara sepihak TNI membekukan kerjasama pendidikan dengan militer Australia setelah seorang prajurit menemukan buku latihan yang menghina Pancasila. PM Malcolm Turnbull segera meminta maaf kepada Presiden Joko Widodo dan berjanji menindak pihak yang menyusun buku tersebut.
Foto: Reuters/J. Reed
Pilkada DKI Jakarta
Pilkada DKI 2017 ditandai dengan maraknya peredaran berita hoax dan ujaran kebencian di media-media sosial. Pemerintah akhirnya menggandeng penyedia jasa media sosial dan menindak kelompok yang terbukti menjajakan kabar bohong sebagai komoditas politik. Pilkada DKI sendiri dimenangkan pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno dengan perolehan 57.96% suara.
Foto: Getty Images/AFP/G. Chai Hin
Vonis Penjara Ahok
Setelah takluk pada Pilkada DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama divonis dua tahun penjara pada 9 Mei 2017 setelah dinyatakan bersalah dalam kasus penodaan agama. Dia sebelumnya mengritik penggunaan Al-Quran untuk kepentingan politik Pilkada yang mengundang aksi protes kelompok muslim garis keras. Ahok kemudian menolak mengajukan banding dan menerima vonis yang ditengarai sarat politik tersebut
Foto: Reuters/B. Ismoyo
Seribu Lilin buat Pancasila
Pada hari-hari setelah pembacaan vonis Ahok, jutaan orang di seluruh Indonesia menyalakan lilin sebagai tanda simpati. Selain menuntut pembebasan bekas gubernur itu, demonstran juga menyatakan kesetiaan pada Pancasila sebagai buntut maraknya intoleransi pada Pilkada DKI Jakarta.
Foto: picture-alliance/NurPhoto/D. Roszandi
Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia
Organisasi Islam radikal, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), menjadi sasaran pertama Perppu Ormas yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo untuk membubarkan organisasi yang dianggap merongrong Pancasila. Namun HTI tidak tinggal diam dan melancarkan perlawanan hukum untuk menghadang niat Jokowi tersebut.
Foto: Getty Images/AFP/A. Berry
Rizieq Shihab Melarikan Diri
Pentolan Front Pembela Islam, Rizieq Syihab terbang ke Arab Saudi setelah mampir ke Malaysia seusai umrah. Ia diduga melarikan diri untuk menghindari penjemputan paksa Polisi yang mengajukan red notice ke Interpol. Menurut kuasa hukum Rizieq, Sugito Atmo Pawiro, Arab Saudi dipilih karena berada di luar ranah Interpol sehingga kliennya bisa terhindar dari penangkapan.
Foto: picture-alliance/dpa/B. Indahono
Raib Duit First Travel
Kasus dugaan penggelapan uang sekitar 60.000 calon jamaah umrah dan haji First Travel menjadi salah satu peristiwa yang paling hangat selama 2017. Anniesa Hasibuan, perancang yang pernah tampil di New York Fashion Week, dituding menggelapkan dana jemaah senilai 550 milyar Rupiah. Hingga kini kedua tersangka, Annisa dan suaminya Andika Surachman mengaku tidak mengetahui kemana raibnya uang tersebut
Foto: Imago/Pacific Press Agency
Kunjungan Raja Salman
Jarang Indonesia mengalami kunjungan kenegaraan yang sedemikian mewah seperti saat Raja Salman bertandang ke Jakarta. Kunjungannya tersebut merupakan lawatan pertama kepala negara Arab Saudi selama hampir 50 tahun. Raja Salman tidak hanya melakukan pertemuan resmi dengan Presiden Joko Widodo, tetapi juga menikmati liburan selama lima hari di pulau Bali.
Foto: Getty Images/AFP/B. Ismoyo
Pelantikan Gubernur DKI Jakarta
Setelah berhasil merebut kursi DKI 1 lewat Pilkada yang ditandai dengan maraknya intoleransi dan ujaran kebencian, pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno dilantik di Istana Negara pada 16 Oktober 2017. Pelantikan sempat ditandai kontroversi seputar pidato pribumi Anies Baswedan yang dinilai bernuansa SARA.
Foto: Reuters/Beawiharta
Drama Setya Novanto
Komisi Pemberantasan Korupsi akhirnya menangkap Ketua DPR Setya Novanto atas dugaan korupsi proyek eKTP. Ia sebelumnya sempat dirawat di rumah sakit setelah mengalami tabrakan. Namun tim dokter menyatakan Setnov sehat dan bisa menjalani proses pengadilan.
Foto: picture-alliance/AP Photo
Wara Wiri Gatot Nurmantyo
Manuver politik Panglima TNI Gatot Nurmantyo seputar pembantaian 1965 dan kedekatannya dengan kelompok Islam konservatif kian menyudutkan Presiden Joko Widodo. Ia ditengarai memiliki ambisi dalam Pemilu Kepresidenan 2019. Pada Desember Jokowi mencopot Gatot lebih dini dan menggantinya dengan Marsekal Hadi Tjahjanto.
Foto: Reuters/Beawiharta
Erupsi Gunung Agung
Setelah sempat bergolak selama berpekan-pekan, Gunung Agung akhirnya meletus dan memaksa 100.000 penduduk mengungsi dari tempat tinggalnya. Akibat erupsi tersebut, geliat pariwisata Bali menyusut tajam. Terutama penutupan bandar udara I Gusti Ngurah Rai membuat sektor pariwisata di pulau dewata itu mengalami kerugian hingga 234 milyar Rupiah per hari.