Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe mengatakan hari Senin (23/10) bahwa dia akan membahas masalah Korea Utara "secara menyeluruh" dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump bulan depan. Abe berbicara pada sebuah konferensi pers setelah menang telak dalam pemilihan majelis rendah hari Minggu.

Media Jepang melaporkan, Partai Liberal Demokrat dari Perdana Menteri Shinzo Abe dan mitra koalisinya bersama-sama mengamankan setidaknya 312 kursi di dewan majelis rendah yang beranggotakan 465 kursi. Berarti koalisi pemerintahan kini memegang dua pertiga mayoritas, yang dibutuhkan untuk mengubah konstitusi.

Kemenangan itu juga membuka peluang bagi Shinzo Abe untuk melanjutkan kebijakan ekonomi dan pertahanan, terutama dalam menghadapi sengketa nuklir Korea Utara. Selain menguasai majelis rendah, koalisi pemerintahan juga menguasai dua pertiga mayoritas di majelis tinggi.

Abe mengatakan, hasil pemilu menunjukkan bahwa pemilih Jepang mendukung kebijakannya dan ingin melihat kepemimpinan politiknya terus berlanjut.

"Saya pikir, hasil ini mencerminkan preferensi pemilih untuk fondasi politik yang solid dan harapan mereka untuk mendorong kebijakan-kebijakan dan mencapai hasil," kata Abe kepada stasiun siaran Jepang, NHK.

Namun, kemenangan koalisi pemerintah dibayangi tingkat partisipasi yang rendah. Jumlah pemilih yang memberikan suara hanya 54 persen dari pemilih terdaftar, karena hujan dan topan melanda sebagian besar Jepang.

"Saya dengan rendah hati menanggapi kemenangan ini dan akan terus bekerja dengan rendah hati dan tulus," kata Abe kepada NHK.

Abe membubarkan majelis rendah kurang dari sebulan yang lalu, agar dapat melangsungkan pemilu lebih cepat. Pengamat melihat langkah ini sebagai upaya untuk memperkuat posisi politiknya pada saat oposisi sedang lemah.

Partai Liberal Demokrat sejak bertahun-tahun mengusulkan agar konstitusi Jepang diamandemen. Mereka melihat konstitusi dari tahun 1947 sebagai warisan kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II. Aliansi Sekutu sebagai pemenang ketika itu menolak keterlibatan militer Jepang dalam konflik internasional dan membatasi fungsi pasukan Jepang hanya untuk membela diri.

Hingga kini, konstitusi Jepang belum pernah diamandemen. Perubahan konstitusi memerlukan persetujuan dua pertiga anggota parlemen, setelah itu harus dilakukan referendum publik tentang opsi tersebut. Jajak pendapat terakhir menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Jepang masih menentang amandemen konstitusi.

hp/vlz (rtr, ap, afp)