Pekan lalu, pemerintah India melarang Popular Front of India (PFI) selama lima tahun, setelah pihak berwenang menangkap 200 anggota dalam dua aksi penggerebekan yang terkoordinasi. Delapan organisasi yang terafiliasi dengan PFI juga dilarang.

Tindakan keras itu dikoordinasikan oleh Badan Investigasi Nasional (NIA), badan anti-teror utama India, dan Direktorat Penegakan, yang memerangi kejahatan keuangan. Dalam sebuah pernyataan, pemerintah India mengatakan PFI dan afiliasinya telah terlibat dalam "kegiatan subversif" termasuk mengganggu ketertiban umum, merusak tatanan konstitusional India, dan mendorong rezim regresif berbasis teror.

Larangan itu diterapkan di bawah Undang-Undang Aktivitas Melanggar Hukum (Pencegahan) India (UAPA), yang memberi pemerintah kekuatan luar biasa untuk mengejar organisasi yang dianggap sebagai ancaman terhadap "integritas dan kedaulatan" India.

Para pejabat India telah merencanakan untuk melarang PFIsebelumnya, tetapi setelah badai diplomatik menyusul pernyataan kontroversial "Islamofobia" yang dibuat oleh anggota senior Partai Bharatiya Janata (BJP) tentang Nabi Muhammad SAW beberapa bulan lalu, rencana itu dibatalkan.

Tindakan keras pemerintah terhadap PFI dan larangan terhadap organisasi ini memicu aksi protes disertai kekerasan di beberapa bagian negara bagian Kerala selatan India. Para pengunjuk rasa melempari bus umum dengan batu dan menghancurkan properti dan kendaraan lainnya.

Apa itu PFI?

PFI dibentuk pada tahun 2007 melalui penggabungan tiga organisasi muslim di India selatan: Front Pembangunan Nasional di Kerala, Forum Karnataka untuk Martabat, dan Manitha Neethi Pasarai di Tamil Nadu.

Meskipun memiliki massa yang kuat di negara bagian selatan Kerala dan Karnataka, PFI aktif di lebih dari 20 negara bagian India dan memiliki hampir 400.000 anggota, menurut perkiraannya sendiri.

PFI telah memproyeksikan dirinya sebagai organisasi yang memperjuangkan hak-hak minoritas, Dalit, dan komunitas yang terpinggirkan. Kelompok itu sendiri tidak pernah mengikuti pemilu, tetapi terlibat dalam kegiatan sosial dan keagamaan Islam atas nama muslim India. Namun, para anggotanya juga dituduh telah memotong tangan seorang profesor perguruan tinggi pada tahun 2010 karena menyinggung sentimen keagamaan.

Kelompok tersebut juga dituduh mendanai demonstrasi yang menentang Undang-Undang Amandemen Kewarganegaraan (CAA) yang kontroversial.

Pada tahun 2020, kaum muslim di seluruh India turun ke jalan untuk memprotes CAA, undang-undang yang mempercepat kewarganegaraan India untuk minoritas non-muslim dari negara-negara tetangga, kecuali mereka yang beragama Islam.

Awal tahun ini, pemerintah Karnataka menuduh PFI telah menghasut aksi unjuk rasa setelah sebuah sekolah di negara bagian selatan melarang siswa perempuan mengenakan kerudung. Kelompok sayap mahasiswa dan perempuan PFI, Front Kampus India, dan Front Perempuan Nasional, dituduh terlibat aktif dalam demonstrasi pro-hijab ini.

"Mereka bertanggung jawab atas rekayasa ketegangan komunal, membunuh aktivis Hindu, memobilisasi muslim untuk protes dan berhubungan dengan organisasi teror global," kata seorang pejabat intelijen senior kepada DW tanpa menyebut nama.

Pemerintah India menuduh PFI memiliki hubungan dengan kelompok-kelompok Islam seperti Gerakan Mahasiswa Islam India yang dilarang, Jamat-ul-Mujahidin Bangladesh, dan "Negara Islam" Irak dan Suriah.

Badan-badan keamanan mengatakan mereka memiliki bukti lebih dari 20 anggota muda PFI, sebagian besar dari Kerala, berpartisipasi dalam kegiatan teror di Suriah, Afganistan, dan Irak.

Dukungan untuk memperpanjang larangan

Liga Muslim Persatuan India (IUML), sebuah kelompok kepentingan muslim yang berbasis di Kerala, menyambut baik keputusan pemerintah tentang larangan tersebut, dengan mengatakan bahwa mereka telah menentang ideologi PFI sejak awal.

"PFI telah merugikan minoritas dan aktivitasnya telah memicu komunalisme mayoritas di negara ini. Namun, melarang PFI dan membiarkan RSS dan kelompok Hindu lainnya bertindak juga tidak adil," kata Sekretaris Jenderal Nasional IUML PK Kunhalikutty kepada DW.

Sementara banyak politisi dan partai politik arus utama melihat larangan itu sebagai keputusan yang benar, beberapa pihak di dalam oposisi juga menyerukan larangan serupa terhadap Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), mentor ideologis nasionalis Hindu dari BJP.

"RSS juga harus dilarang seperti ini. Di Kerala, komunalisme mayoritas dan komunalisme minoritas harus sama-sama ditentang. Kedua kelompok itu telah mengobarkan kebencian komunal dan dengan demikian mencoba menciptakan perpecahan dalam masyarakat," kata mantan pemimpin Kongres Ramesh Chennithala.

Lebih dari 40 organisasi politik telah dilarang oleh pemerintah India, dengan pemberian label "organisasi teror" di bawah UAPA. 

(ha/yf)