India mengerahkan tentara perempuan ke wilayah Kashmir - yang dikelola India - untuk pertama kalinya sebagai upaya meningkatkan hubungan lokal dan mempromosikan kesetaraan gender dalam jajaran militernya.

Namun, upaya tersebut menuai kritik dan pertanyaan luas mengenai seberapa efektif langkah tersebut, baik dalam memperkuat hubungan dengan perempuan lokal maupun meningkatkan kesetaraan gender di lingkup angkatan bersenjata.

Pada bulan Mei, Kementerian Dalam Negeri Federal India secara diam-diam memindahkan batalion bersenjata Assam Rifles (pasukan paramiliter) yang terdiri dari beberapa perempuan dari negara bagian Manipur di timur laut ke Kashmir. Batalin ke-34 ditempatkan di Ganderbal, sekitar 38 kilometer utara kota Srinagar, di wilayah Kashmir yang dikelola India.

Pasukan paramiliter perempuan dikerahkan di beberapa pos pemeriksaan kendaraan bermotor di Ganderbal, rute menuju wilayah Ladakh yang sensitif.

Segera setelah kedatangan para tentara perempuan ini, tentara lain mengecek dan menggeledah mereka di pos pemeriksaan. Setelahnya, tentara perempuan berjalan kaki ke berbagai tempat untuk berinteraksi dengan perempuan dan siswi setempat. Mereka juga mengadakan sesi interaktif, dan menunjukkan keterampilan tempur mereka, serta bertukar pandangan tentang masalah sosial.

Prajurit perempuan mengatakan mereka memiliki keunggulan dibandingkan rekan tentara laki-laki mereka dalam hal berinteraksi dengan para penduduk perempuan di wilayah tersebut.

"Kami mencoba memberikan rasa percaya diri kepada perempuan lokal," kata Rupali Dhangar, tentara perempuan berusia 24 tahun dari negara bagian Maharashtra, India tengah. "Tujuannya untuk mendorong mereka keluar dari pekerjaan rumah tangga rutin mereka."

Menangani keluhan terkait masalah pelecehan

Para pejabat militer mengatakan pengerahan tentara perempuan kemungkinan akan membuat operasi anti-milisi pemerintah India di Kashmir yang dilanda perselisihan, menjadi lebih efektif. Terutama ketika berhadapan dengan warga perempuan.

Tentara laki-laki India menerima beberapa keluhan tentang pelecehan seksual terhadap perempuan lokal di Kashmir.

"Tugas utama kami adalah memastikan bahwa perempuan tidak menghadapi ketidaknyamanan atau kesulitan selama operasi anti-milisi. Kami akan mencoba membuat mereka merasa nyaman selama operasi pencarian," kata tentara perempuan Rekha Kumari, berusia 27 tahun, dari Benggala Barat.

Namun, masih harus dilihat apakah keterlibatan tentara perempuan selama penggerebekan malam dan operasi anti-milisi lainnya efektif dalam menghilangkan ketakutan perempuan setempat.

Ghazala Wahab, editor eksekutif majalah Force, yakin bahwa militer mengerahkan tentara perempuan ke wilayah itu "untuk mengatasi tuduhan kekerasan seksual."

Aktivis hak asasi manusia mengatakan militer India telah menerima keluhan tentang tentara laki-laki yang membuat pernyataan atau gerak tubuh yang cabul, meraba-raba yang tidak pantas, dan bahkan melakukan pemerkosaan selama operasi pencarian di Kashmir.

"Keterlibatan angkatan bersenjata India dalam kejahatan ini mengkhawatirkan pada 1990-an, tetapi sekarang telah terjadi penurunan [dalam kejahatan semacam itu] karena tekanan dari badan-badan hak asasi manusia,” kata Sabia Dar, seorang aktivis Asosiasi Orang Tua Orang Hilang. (APDP).

Dar mengatakan kepada DW bahwa pengerahan tentara perempuan adalah upaya untuk menunjukkan angkatan bersenjata India peka terhadap hak-hak perempuan Kashmir.

Selama kunjungan ke Kashmir pada September 2019, jaringan advokasi perempuan Women Against Sexual Violence and State Repression menemukan bahwa "gadis-gadis yang bersekolah harus berjalan melewati kamp-kamp tentara dan dilecehkan secara seksual oleh para pria berseragam. Seringkali, pasukan keamanan berdiri di pinggir jalan membuka risleting celana mereka dan membuat komentar dan gerakan cabul."

Dengan adanya Undang-Undang Kekuatan Khusus Angkatan Bersenjata (AFSPA) yang kontroversial di Kashmir, personel bersenjata yang terlibat dalam kejahatan apa pun tidak dapat dituntut tanpa persetujuan pemerintah India. 

Tentara perempuan 'membantu mencairkan suasana'

Para prajurit perempuan dapat membantu "memecahkan kekakuan" selama operasi pencarian, kata Komandan 34 Senapan Assam, Kolonel RS Karakoti.

"Lebih mudah bagi kami ketika tentara perempuan menjadi bagian dari operasi pencarian. Mereka membantu kami mencairkan suasana sehingga pencarian tidak terhambat,” kata Karakoti kepada DW.

Namun, militer mendapat kecaman luas ketika gambar tentara perempuan menggeledah perempuan lokal menjadi viral di media sosial.

Athar Zia, seorang antropolog politik dari University of Northern Colorado, mengatakan pengenalan tentara perempuan mirip dengan "pencucian gender dari kejahatan perang di Kashmir," dan menjual "genosida sebagai keadilan gender."

"Apa arti tentara perempuan bagi tahanan politik perempuan yang mendekam di penjara, bagi perempuan yang menjadi korban pelanggaran berat hak asasi manusia dan pemerkosaan sebagai senjata perang, bagi perempuan yang diawasi setiap hari bersama komunitas mereka?" Dia bertanya.

Kumari, tentara perempuan itu mengatakan, ‘‘Kami memastikan bahwa hak-hak mereka tidak dilanggar dan perasaan mereka tidak disakiti.‘‘

Kebijakan diskriminatif di kalangan tentara

Tentara perempuan mengatakan bahwa gadis-gadis lokal sekarang ingin bergabung dengan mereka, meskipun perempuan sering menjadi subyek kebijakan diskriminatif dalam angkatan bersenjata.

"Mereka memberi kami respons yang baik dan sangat ingin bertemu kami lagi. Banyak dari mereka ingin bergabung dengan tentara India," kata Kumari, yang bergabung dengan Assam Rifles pada 2017.

Sementara, tentara perempuan bernama Dhangar mengatakan masih ada jalan panjang dalam hal kesetaraan gender di militer.

"Kesetaraan gender masih merupakan mimpi yang dibuat-buat di tentara India, dan untuk menghadapinya, kami harus membuat diri kami kuat secara mental," katanya.

Perwira perempuan mendapat penolakan di posisi komando senior, juga dengan pekerjaan seumur hidup dan jaminan pensiun, tidak seperti rekan-rekan pria mereka.

Pada bulan Maret, Mahkamah Agung India memutuskan bahwa kriteria evaluasi tentara untuk memberikan tunjangan kepada perempuan secara sistematis diskriminatif. (pkp/vlz)