Keputusan India untuk mengadakan pertemuan G20 mendatang di Srinaga, ibu kota Kashmir yang dikuasai India, telah dikritik oleh Pakistan yang mengatakan bahwa New Delhi mengeksploitasi keanggotaannya dalam kelompok internasional untuk memajukan agenda acara yang "mementingkan diri sendiri".

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Pakistan mengecam India sebagai tuan rumah G20 atas pemilihan tempat dilangsungkannya agenda tersebut.

"Langkah India yang tidak bertanggung jawab ini merupakan langkah terbaru dari serangkaian tindakan yang mementingkan diri sendiri untuk mengukuhkan kependudukan ilegalnya di Jammu dan Kashmir, dengan mengabaikan resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB serta melanggar prinsip-prinsip piagam PBB dan hukum internasional. Pakistan mengutuk keras tindakan-tindakan ini," tulis pernyataan siaran pers dari Kemlu Pakistan.

"Peristiwa-peristiwa seperti ini tidak dapat menyembunyikan kenyataan bahwa Jammu dan Kashmir merupakan wilayah sengketa yang diakui secara internasional dan telah menjadi agenda Dewan Keamanan PBB selama lebih dari tujuh dekade," tambah pernyataan tersebut.

Apakah India menggunakan G20 untuk melobi para sekutunya?

Pada bulan Desember tahun lalu, India mengambil alih kursi kepresidenan G20, yakni kelompok kerja sama ekonomi yang terdiri dari 19 negara dan Uni Eropa.

Pemerintah New Delhi diperkirakan akan menjadi tuan rumah dari 215 pertemuan G20 di lebih dari 55 lokasi tahun ini, di mana empat di antaranya akan difokuskan untuk mempromosikan sektor pariwisata.

Secara resmi, pemerintah India tidak menanggapi keberatan Pakistan atas pemilihan tempat digelarnya acara. Namun, para pejabat secara pribadi menunjukkan bahwa Pakistan telah melobi sekutu-sekutu di G20, seperti Arab Saudi, Turki, dan Cina, untuk menghentikan pertemuan itu digelar di Srinagar.

Pertemuan G20 menjadi ajang pertama kalinya sebuah acara besar skala internasional diadakan di kota terbesar di wilayah itu, setelah pemerintah Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi menghapuskan status khusus Kashmir pada bulan Agustus 2019 lalu, yang kemudian membagi wilayah itu menjadi dua kawasan yang dikelola secara federal.

Sejak tahun 1947, wilayah yang berpenduduk mayoritas Muslim tersebut telah menjadi titik perselisihan antara negara bersenjata nuklir India dan Pakistan.

"Pertemuan G20 di Kashmir akan menjadi kesempatan bagi India untuk menunjukkan kepada dunia bahwa keadaan telah kembali normal di wilayah persatuan tersebut," kata seorang pejabat senior India kepada tim DW.

Masalah hak asasi manusia

Pekan lalu, India telah merilis kalender lengkap acara-acara yang mengarah ke pertemuan diplomasi pemuda G20 dan Youth20 di Srinagar dan di Leh, di wilayah serikat Ladakh yang berdekatan.

Diperkirakan, ada sekitar 50 delegasi yang akan berpartisipasi dalam pertemuan G20 di Srinagar, sebuah kesempatan bagi India untuk menyangkal klaim Pakistan mengenai pelanggaran hak asasi manusia di Lembah Kashmir.

Para pejabat dan mantan diplomat India mengatakan bahwa kepresidenan G20 kali ini menawarkan sebuah kesempatan untuk menunjukkan peran utama New Delhi dalam urusan-urusan global, terutama pada saat dunia tengah menghadapi berbagai krisis geopolitik dan ekonomi.

"Ini adalah kemarahan yang wajar dari Pakistan. Reaksi ini tidak mengejutkan, mengingat bahwa Gerakan Demokratik Pakistan yang berkuasa tidak ingin memberikan alasan kepada Imran Khan untuk mempertanyakan sikap mereka terhadap Kashmir," jelas Ajay Bisaria, mantan komisaris tinggi untuk Pakistan, kepada tim DW.

"Pakistan sebaiknya tidak membesar-besarkan masalah ini karena hal itu hanya akan mengurangi ruang diplomatik negaranya sendiri," tambah Bisaria.

"Jammu dan Kashmir adalah bagian dari India," tegas mantan diplomat Meera Shankar kepada tim DW. Shankar juga menambahkan bahwa "sisi ekonominya berfokus pada pariwisata dan iklim bulan Mei yang sangat menyenangkan di sana, ketika suhu di wilayah lain di India sangat tinggi. Ini adalah tempat yang tepat untuk mengadakan pertemuan terkait sektor pariwisata."

Amnesty International: Masyarakat sipil dan media jadi sasaran

Persiapan untuk rangkaian acara pertemuan G20 itu sedang berlangsung di Srinagar dan kawasan sekitarnya. Para delegasi negara asing juga akan dibawa untuk tur keliling ke Baramulla, Taman Nasional Dachigam, hingga resor ski Gulmarg.

Meskipun konflik perpecahan telah mereda sejak tahun 2019 setelah terjadinya perubahan politik besar-besaran di wilayah tersebut, warga Kashmir mengatakan bahwa perdamaian itu untuk sementara ini harus dibayar mahal.

"Kami masih terus hidup dalam ketakutan di bawah bayang-bayang penjajahan," kata Abdul Bhatt, seorang pemilik toko di Srinagar kepada tim DW. Bhatt juga berpendapat bahwa "kaum separatis mungkin telah terpinggirkan dan senapan mungkin telah dibungkam, tetapi bisakah kami beraktivitas dengan bebas?"

Menurut organisasi hak asasi manusia Amnesty International, pemerintah India telah secara drastis meningkatkan aksi penindasan di Jammu dan Kashmir serta menggunakan langkah-langkah yang melanggar hukum dan penghambatan yang tidak adil yang menghalangi berbagai hak di wilayah tersebut.

"Masyarakat sipil dan media di wilayah itu telah menjadi sasaran aksi kekerasan yang kejam oleh pemerintah India, yang bertekad untuk membungkam perbedaan pendapat dengan menggunakan peraturan dan kebijakan, serta praktik-praktik yang melanggar hukum," ujar Aakar Patel dari Kelompok Amnesty India kepada tim DW.

"Ada pembungkaman terhadap semua perbedaan pendapat melalui penindasan keji yang telah menyebarkan ketakutan dan ketidakpastian di wilayah tersebut," tambah Patel.

India memegang kursi kepresidenan G20 di tengah masa-masa sulit, dimana dunia tengah menghadapi serangkaian krisis geopolitik dan ekonomi. Yang paling utama adalah perang Ukraina, yang telah memicu krisis pangan dan energi yang belum pernah terjadi sebelumnya bersamaan dengan melonjaknya inflasi global. India akan menjadi tuan rumah pertemuan para pemimpin G20 di New Delhi pada awal September mendatang. (kp/hp)