Kunjungan Perdana Menteri India Narendra Modi ke Jakarta selama tiga hari berlangsung dalam suasana yang penuh keakraban. Presiden Prabowo Subianto bukan hanya menganugerahkan Bintang Republik Indonesia Adipurna kepada Modi, menjadikannya pemimpin India kedua setelah Jawaharlal Nehru yang menerima penghargaan tertinggi Indonesia, tetapi juga menyebut kunjungan tersebut sebagai "tonggak bersejarah" yang mencerminkan komitmen kedua negara untuk memperkuat Kemitraan Strategis Komprehensif.

Modi membalas sambutan itu dengan nada yang tak kalah hangat. Ia menyampaikan bahwa kunjungannya dilakukan atas undangan Prabowo dan menyebut penghargaan yang diterimanya bukan hanya untuk dirinya, melainkan "milik jutaan rakyat India, milik perasaan rakyat Indonesia, dan milik hubungan bersejarah serta erat antara India dan Indonesia."

Nada saling memuji itu, kemudian berlanjut dalam pertemuan bilateral, perjalanan bersama ke malam kebudayaan India, Jakarta, lalu dilanjutkan momen keagamaan antara Prabowo dan Modi di Candi Prambanan, Jogjakarta.

Keakraban itu kemudian diterjemahkan ke dalam 16 nota kesepahaman yang mencakup pertahanan, teknologi, kesehatan, pendidikan, energi, mineral kritis, transformasi digital, hingga kerja sama antariksa. Kedua pemimpin juga menjanjikan perluasan kolaborasi di bidang keamanan maritim, ekonomi biru, pengembangan pelabuhan, kecerdasan buatan, startup, hingga rantai pasok mineral kritis.

Prabowo optimistis hubungan kedua negara akan segera diwujudkan melalui proyek-proyek konkret. Selain berharap seluruh nota kesepahaman segera diimplementasikan, ia juga menggambarkan dukungannya terhadap pembangunan pelabuhan di Kepulauan Andaman dan Nikobar serta pengembangan Pelabuhan Sabang di Aceh sebagai "penghubung strategis" Yang merupakan perjanjian lama pada kunjungan Modi pertama kali ke Indonesia, 2018 lalu.

Namun, di balik puja puji dan belasan kesepakatan itu, muncul pertanyaan yang lebih besar. Mengapa India kini semakin serius mendekati Indonesia? Dan mengapa Indonesia juga melihat India sebagai mitra yang semakin strategis di tengah rivalitas Amerika Serikat dan Cina yang terus mengeras?

Menghidupkan kembali poros Asia

Hubungan Indonesia dan India sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Fondasinya sudah dibangun sejak Presiden Soekarno dan Perdana Menteri pertama India Jawaharlal Nehru bersama-sama memperjuangkan solidaritas negara-negara Asia yang baru merdeka, mulai dari Konferensi Asia Afrika hingga Gerakan Non-Blok.

Namun, menurut Rahul Mishra, Associate Professor Centre for Indo-Pacific Studies di Jawaharlal Nehru University, hubungan yang dulu dibangun atas semangat antikolonialisme kini memasuki babak baru karena perubahan geopolitik dunia.

"Bahkan hingga hari ini, dengan perubahan dinamika global dan persaingan Amerika Serikat dengan Cina, India dan Indonesia memiliki visi, kepentingan, dan kekhawatiran yang sama terhadap dinamika Indo-Pasifik."

Kesamaan cara pandang itu, kata Rahul, membuat kedua negara tidak hanya mempererat hubungan bilateral, tetapi juga mulai memainkan peran yang lebih besar di tingkat regional.

"Kedua negara berupaya membawa nilai-nilai dalam dinamika Indo-Pasifik, melampaui kompetisi yang eksklusif. Karena itu, India dan Indonesia sama-sama mendorong Indo-Pasifik yang bebas, terbuka, dan inklusif."

Menurut Rahul, perubahan sikap Amerika Serikat yang semakin proteksionis dan rivalitas yang terus meningkat dengan Cina justru membuka ruang bagi negara-negara berkembang untuk memperkuat kerja sama mereka sendiri. Di sinilah BRICS menjadi relevan.

"India dan Indonesia sedang berupaya bekerja sama menciptakan platform bagi negara-negara berkembang melalui BRICS. Hubungan kedua negara sangat kuat karena dibangun di atas kepentingan strategis yang sama."

Bagi Rahul, India dan Indonesia merupakan middle powers yang sama-sama tidak ingin terseret dalam politik blok. Alih-alih memilih berpihak kepada AS atau Cina, keduanya ingin memperkuat posisi sebagai penggerak Global South sekaligus ikut membentuk tatanan Indo-Pasifik.

Pandangan itu dinilai sejalan dengan gagasan yang pernah disampaikan Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur lebih dari dua dekade lalu.

Dosen hubungan internasional Universitas Islam Indonesia, Hadza Min Fadli Robby, mengingatkan bahwa Gus Dur pernah membayangkan lahirnya poros Jakarta-New Delhi-Beijing sebagai penyeimbang tatanan dunia yang saat itu didominasi negara-negara Barat.

"Gus Dur melihat kalau Indonesia, India, dan Cina bisa bekerja sama, Asia akan memiliki daya tawar yang jauh lebih besar dalam percaturan global." Ujar Hadza kepada DW.

Menurut Hadza, gagasan tersebut memang sulit diwujudkan pada masanya karena hubungan India dan Cina masih penuh ketegangan. Namun, perubahan konstelasi global membuat semangat itu kembali menemukan momentumnya.

"Sekarang ruangnya lebih terbuka. Indonesia sudah bergabung dengan BRICS, sementara India menjadi salah satu penggeraknya. Walaupun bukan berarti poros itu terwujud sepenuhnya, setidaknya ada ruang kerja sama yang jauh lebih besar dibanding dua dekade lalu."

Karena itu, bagi kedua pakar, kunjungan Modi ke Jakarta bukan sekadar agenda bilateral. Lawatan tersebut menunjukkan bagaimana Indonesia dan India mulai melihat satu sama lain bukan hanya sebagai mitra dagang, melainkan sebagai sesama kekuatan menengah yang ingin memiliki pengaruh lebih besar dalam membentuk tatanan kawasan di tengah rivalitas Amerika Serikat dan Cina.

Hubungan yang Saling Membutuhkan

Kedekatan Indonesia dan India tidak hanya lahir dari sejarah yang panjang, tetapi juga karena keduanya menghadapi tantangan yang serupa sebagai negara berkembang dengan populasi besar dan demokrasi yang majemuk.

Kedua negara sama-sama memiliki ambisi mempercepat pertumbuhan ekonomi, memperluas program kesejahteraan, meningkatkan kualitas pendidikan dan layanan publik, sekaligus menjaga kebijakan luar negeri yang tetap independen di tengah persaingan global.

"Indonesia dan India memiliki banyak kesamaan. Keduanya ingin mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, memperkuat kesejahteraan masyarakat, memberantas korupsi, meningkatkan pendidikan, dan tata kelola pemerintahan. Jika berkolaborasi, banyak yang bisa dicapai," ujar Rahul kepada DW.

Rahul menilai kemiripan itu menjadi fondasi bagi kerja sama kedua negara. Bukan lagi sekadar hubungan historis, melainkan kemitraan yang dibangun atas kebutuhan strategis masing-masing. Ia bahkan melihat sejumlah kebijakan domestik Indonesia mulai bergerak ke arah yang serupa dengan India, termasuk program makan bergizi gratis.

Namun, menurut Rahul, kepentingan terbesar kedua negara justru berada pada sektor-sektor strategis.

Bagi Indonesia, India menawarkan alternatif di tengah rivalitas Amerika Serikat dan Cina.

"Indonesia membutuhkan teknologi yang belum diperoleh secara optimal dari Amerika Serikat maupun Cina. India dapat menawarkan teknologi, kerja sama pertahanan, transfer teknologi, dan joint venture."

Sebaliknya, India membutuhkan Indonesia untuk menopang kepentingan ekonomi dan strategisnya di Indo-Pasifik.

"Bagi India, Indonesia penting untuk ketahanan energi, mineral kritis, dan konektivitas melalui koridor Sabang-Andaman dan Nikobar."

Rahul menjelaskan, Indonesia memasok energi dan mineral penting bagi India, sementara letaknya di persimpangan Samudra Hindia dan Pasifik menjadikan Indonesia mitra yang tak tergantikan dalam strategi maritim India.

Karena itu, pengembangan koridor Sabang-Andaman kembali menjadi salah satu fokus pembicaraan Prabowo dan Modi. Proyek tersebut bukan hanya mempercepat arus perdagangan.

"Jika konektivitas Sabang-Nikobar dipercepat, manfaatnya bukan hanya bagi perdagangan, tetapi juga pembangunan kawasan, konektivitas masyarakat, dan keamanan maritim."

Adakah kemauan politik untuk mengimplementasikan visi besar? 

Pakar justru melihat tantangan terbesar hubungan Indonesia-India baru dimulai setelah seluruh agenda kunjungan ini berakhir.

Hadza Min Fadli Robby menilai visi besar yang disampaikan kedua pemimpin memang menjanjikan. Namun, keberhasilan hubungan Indonesia dan India pada akhirnya tidak ditentukan oleh banyaknya nota kesepahaman yang ditandatangani, melainkan oleh keseriusan kedua pemerintah menjalankannya.

"Yang betul-betul membuat perubahan itu political will," kata Hadza.

Menurutnya, sejarah hubungan Indonesia dan India menunjukkan tidak sedikit kerja sama strategis yang telah lama dibahas, tetapi berjalan lambat atau bahkan belum membuahkan hasil nyata.

Salah satu contohnya adalah pengembangan koridor Sabang-Andaman dan Nikobar. Gagasan menjadikan Pelabuhan Sabang dan Kepulauan Andaman-Nikobar sebagai penghubung strategis di Samudra Hindia telah dibicarakan sejak bertahun-tahun lalu dan kembali ditegaskan dalam pertemuan Prabowo-Modi.

Namun hingga kini, menurut Hadza, implementasinya belum menunjukkan perkembangan yang sebanding dengan besarnya ambisi kedua negara.

"Sabang-Andaman itu sudah lama sejak jaman Jokowi menjadi pembahasan, tetapi implementasinya belum benar-benar terlihat. Masalahnya itu soal prioritas pemerintahan yang selalu berganti-ganti" tambahnya.

Dalam sektor pertahanan, tantangan implementasi juga terlihat dari rencana pembelian rudal jelajah supersonik BrahMos dari India. Tantangan terbesar justru muncul setelah transaksi terjadi, mulai dari integrasi sistem, penempatan, hingga pemeliharaan jangka panjang.

"Bagaimana kemudian mengintegrasikan alutsista tersebut di pangkalan-pangkalan tertentu, lalu sistem pertahanannya di mana, itu masih perlu dibicarakan dengan baik," ujarnya.

Selain aspek teknis, Indonesia juga perlu menghitung dampak geopolitiknya. Di saat Jakarta mempererat kerja sama pertahanan dengan India, Indonesia juga tengah membangun hubungan militer dengan Pakistan, negara yang memiliki rivalitas panjang dengan India.

"Indonesia sedang bermain di air mendidih," kata Hadza, mengingatkan bahwa diversifikasi pemasok alutsista harus diikuti dengan kalkulasi risiko diplomatik.

Menurut Hadza, tantangan serupa juga terlihat pada sektor pendidikan dan riset. Dalam kunjungan Modi kali ini, kedua negara kembali mengumumkan rencana pembukaan kampus Indian Institute of Management (IIM) Bangalore di Indonesia, membuka peluang pendirian Indian Institute of Technology (IIT), hingga memperluas kolaborasi penelitian dan pertukaran mahasiswa.

Namun, menurutnya, kerja sama akademik Indonesia-India sebenarnya telah lama diwacanakan tanpa perkembangan yang terlalu signifikan.

"Dan itu justru akan membuat universitas-universitas di Indonesia enggak berkembang secara inovatif. Karena nanti jatuhnya mereka punya level saing yang sudah jomplang,” tutur Hadza

Tantangan hubungan Indonesia-India kini bukan lagi menemukan titik temu kepentingan, karena fondasi hubungan kedua negara dan kebutuhannya sudah berjalan. Tantangan sebenarnya adalah memastikan visi besar tersebut benar-benar diwujudkan.

"Pada akhirnya semua pelukan, atau kunjungan bersama ke Prambanan, atau adanya MOU sebanyak mungkin, kalau tidak ada political will yang didukung oleh kestabilan politik domestik dan juga konsistensi pemimpin, itu tidak akan berjalan," kata Hadza.

Ia menegaskan, pergantian prioritas politik dan perubahan pemerintahan tidak boleh membuat berbagai kesepakatan strategis kembali berhenti di tahap wacana.

"Saya tidak berharap MOU ini akan jalan kalau kemudian ini cuma karena kesenangan, dan akhirnya itu jadi onggokan dokumen-dokumen saja," ujarnya.