Sudah 23 hari berlalu sejak Presiden Joko Widodo mengumumkan dua warga negara Indonesia dinyatakan positif COVID-19 di tanah air. Kini, kasus infeksi positif COVID-19 di Indonesia terus bertambah bak jamur di musim hujan.

Dalam satu hari terakhir, pasien positif COVID-19 di Indonesia bertambah sebanyak 105 kasus. Ini menjadikan total infeksi pada Rabu (25/03) berjumlah 790 kasus di 24 provinsi. Sedikitnya 31 pasien sudah dinyatakan sembuh, sementara pasien yang meninggal dunia sebanyak 58 orang.

Mungkin saat ini Anda bertanya-tanya, di saat negara lain sudah memberlakukan karantina wilayah atau bahkan karantina untuk seantero negerinya sampai memberikan sanksi bagi yang melanggar, mengapaIndonesia sampai saat ini belum mengambil opsi ini untuk mencegah penyebaran virus?

Presiden Joko Widodo sebelumnya telah mengungkapkan alasan pemerintah tidak memilih opsi lockdown untuk menghambat penyebaran virus corona. Menurutnya, setiap negara memiliki karakter, budaya dan kedisiplinan yang berbeda-beda, sehingga yang paling cocok untuk diterapkan di tanah air adalah physical distancing atau menjaga jarak aman secara fisik dari kerumunan sosial.

Ia sadar bahwa imbauan ini membutuhkan kedisiplinan dari masyarakat agar penyebaran COVID-19 dapat dicegah.

"Jangan sampai yang sudah diisolasi, saya baca berita, sudah diisolasi masih membantu tetangganya yang mau hajatan. Ada yang sudah diisolasi, masih beli HP dan belanja di pasar,” ujar Jokowi saat rapat terbatas melalui telekonferensi dari Istana Merdeka, Selasa (24/03).

Serba Salah

Kepada DW Indonesia, ekonom dari Institute for Development of Economis and Finance, INDEF, Abra Talattov memaparkan sejumlah risiko yang akan dialami Indonesia jika kebijakan karantina diberlakukan.

Pertama, jika karantina wilayah diberlakukan, pemerintah akan memiliki kewajiban untuk menjamin kebutuhan hidup dari sisi pangan bagi seluruh masyarakat. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

"Itu dari sisi anggaran sangat berat kalau misalkan mau lockdown se-Indonesia,” ujar Abra, Rabu (25/03).

Abra mencontohkan, untuk di Jakarta saja pemerintah harus menggelontorkan dana 300 miliar rupiah dalam sebulan yang ditujukan bagi 1,5 juta pekerja informal di ibu kota. Perhitungan ini dilakukan dengan asumsi pemerintah memberikan bantuan uang tunai sebesar 200 ribu rupiah per bulan.

"200 ribu rupiah itu pun pasti sangat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan satu bulan untuk satu keluarga. Kalau kita mengacu pada garis kemiskinan saja di Jakarta, itu minimal 600 ribu satu orang jadi kurang lebih satu KK itu sekitar 3 juta butuhnya,” jelas Abra.

Kalaupun pemerintah memberikan uang tunai bagi masyarakat, tantangan lain yang muncul adalah terkait akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok. Menurut Abra jika karantina diberlakukan, permintaan kebutuhan pokok akan meningkat drastis, sehingga kepanikan dan aksi borong bahan pokok dikhawatirkan dapat terjadi.

"Kalau stok pangan tidak cukup ada risiko terjadi gejolak sosial karena masyarakat kesulitan mengakses kebutuhan pokok,” kata Abra.

Dari sisi anggaran, Abra mengatakan bahwa kemampuan pemerintah juga sangat terbatas untuk memberi subsisi kepada masyarakat karena penerimaan negara yang tertekan.

Ia menjelaskan dengan turunnya harga minyak dunia dan harga komoditas lain di tengah pandemi COVID-19 saat ini, negara berpotensi kehilangan penerimaan baik pajak maupun bukan pajak.

"Saya sudah melakukan perhitungan, jadi kalau diasumsikan harga minyak dunia rata-rata selama tahun 2020 ini di level 30 dolar per barel, asumsi APBN-nya kan 63 dolar per barel, jadi kalau 30 dolar saja itu negara punya potential loss penerimaan sekitar 85-138 triliun rupiah atau sekitar 3,8-6,2 persen terhadap penerimaan negara,” jelasnya.

Dengan demikian, di Indonesia opsi karantina membuat pemerintah serba salah. "Kalau mau subsidi seluruhnya, dana nya tidak cukup,” sementara "kalau lockdown tidak dilakukan, dari aspek kesehatannya, risikonya tetap akan terus ada dan besar.”

"Jangankan lockdown, social distancing saja sulit"

Jika dilihat dari sudut pandang karakter masyarakat, pengamat sosial dari Universitas Indonesia Devie Rahmawati menyebut bahwa opsi lockdown di Indonesia cenderung sulit untuk direalisasikan, apalagi jika sampai menerapkan sanksi bagi yang melanggar.

"Jangankan lockdown, social distancing saja sulit,” ujarnya kepada DW, Rabu (25/03).

Ia menyebut tiga faktor menjadi penyebabnya, yaitu sosial, kultural dan spiritual. Secara sosial, masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang sangat komunal, artinya memiliki ketergantungan yang sangat kuat atas kebersamaan dengan orang lain.

Secara kultural, ia menyebut bahwa masyarakat Indonesia masuk dalam kategori ‘masyarakat jangka pendek' atau short term society, yang ditandai dengan jargon "kita hidup untuk hari ini.” Hal ini berbeda dengan masyarakat barat yang menurutnya masuk dalam kategori long term society, di mana warganya terbiasa menyusun langkah-langkah hidup secara sistematis.

"Ini yang membuat konteks pengaturan masyarakat barat akan lebih mudah untuk diajak duduk bicara secara objektif, untuk memikirkan langkah-langkah ke depan dalam berbagai aspek kehidupan,” jelasnya.

Selain itu, aspek spiritual yang sangat kuat membuat masyarakat selalu percaya bahwa akan ada kekuatan lain yang membantu mereka melampaui persoalan-persoalan yang ada, dalam hal ini bencana COVID-19.

"Makanya tidak mudah untuk kampanye untuk tinggal di rumah,” pungkasnya.

Alih-alih menerapkan lockdown apalagi dengan sanksi, Devie mengatakan bahwa masyarakat lebih baik diberikan insentif supaya mereka tergerak untuk mau melakukan penjagaan jarak aman dari kerumunan sosial.

"Bayangkan, tilang saja kita lihat banyak videonya bagaimana masyarakat bisa ngamuk-ngamuk sama polisi. Ini saya tidak terbayang, kalau misalnya dia bilang saya mau beli telur terus tiba-tiba polisi di depan pakai senjata, yang ada itu emak-emak bakal ngamuk-ngamuk, masyarakat akan ngamuk-ngamuk. Chaos yang ada, sulit,” pungkasnya. (ae/hp)