Kali ini yang kena sorot Roy Suryo. Tapi mungkin sebelumnya Anda pun mengamati bagaimana perilaku pejabat-pejabat tinggi negara memperlakukan fasilitas-fasilitas negara yang dititipkan kepada mereka. Opini Zaky Yamani.
Foto: picture-alliance/dpa/D. Reinhardt
Iklan
Kasus dugaan belum dikembalikannya 3.226 barang oleh mantan Menteri Pemuda dan Olah Raga, Roy Suryo, menjadi sorotan publik dan media massa? Karena satu hal utama: publik tahu barang negara tidak boleh jadi barang pribadi, karena barang-barang itu diberikan pada dasarnya untuk menopang tugas-tugas pejabat tersebut.
Sayangnya, kasus itu mencuat dengan aroma politis ketimbang dijadikan momentum bagi pengelola negara untuk melakukan audit terhadap seluruh barang negara yang dijadikan fasilitas kerja para pejabat negara.
Jauh sebelum kasus Roy Suryo mencuat, saya—dan saya yakin juga banyak orang lainnya—sudah sering mendengar tentang bagaimana perilaku pejabat-pejabat tinggi negara memperlakukan fasilitas-fasilitas negara yang dititipkan kepada mereka, mulai dari peralatan kerja, mobil dinas, rumah dinas, sampai dengan seluruh perabotan di dalam rumah dinas itu.
Penulis: Zaky YamaniFoto: DW/A.Purwaningsih
Kasus-kasus lainnya
Ada semacam kebiasaan di kalangan para pejabat negara untuk mendapatkan fasilitas dinas sesuai dengan yang mereka inginkan, dan membawa pulang sebagian fasilitas-fasilitas itu ketika mereka selesai dari jabatannya.
Misalnya, suatu waktu di awal 2003, di sebuah kabupaten di Jawa Barat, seorang bupati yang baru terpilih mengunjungi calon rumah dinasnya. Kemudian dia bersama istrinya mulai mengatur apa saja yang harus dilengkapi di rumah itu, apa saja yang harus diganti sesuai keinginan mereka, mobil apa yang harus disediakan, perlengkapan apa saja yang harus ada di kamar yang akan ditempati anak-anak mereka, dan seterusnya.
Di hari lain, seorang pejabat tinggi kepolisian yang akan menempati rumah dinasnya, kurang lebih juga melakukan hal yang sama: ingin rumah dinasnya dilengkapi sesuai dengan keinginan dan kebutuhan dia dan keluarganya.
Cara Jerman Kontrol Korupsi dan Pemborosan Dana
1714 Friedrich Wilhelm I memerangi korupsi di Jerman dengan mendirikan badan pengawas keuangan negara. Di masa Hitler badan itu disalahgunakan. Sekarang namanya Bundesrechnungshof dan menjadi lembaga penting di Jerman.
Foto: picture alliance / dpa
Kemewahan dan Kebangkrutan
Friedrich Wilhelm I (1688-1740) mewarisi negara yang bangkrut dari ayahnya tahun 1713. Ayahnya yang penguasa Prusia membangun istana mewah, mengadakan pesta besar dan membiayainya dengan uang negara. Semuanya hanya untuk bisa bersaing dengan raja-raja lain di Eropa. Rakyatlah yang harus menanggung semuanya, dengan membayar pajak yang kian lama kian tinggi.
Foto: picture alliance / dpa
Belajar Sejak Dini
Friedrich Wilhelm I sudah mempersiapkan diri sejak lama untuk jabatan penguasa. Sejak umur 15 tahun ia ikut rapat wakil berbagai badan negara, dan perembukan tentang strategi perang. Sejak dini ia sadar, bahwa Prusia miskin. Di luar ibukota Berlin kelaparan, penyakit pes dan kehancuran karena perang merajalela.
Foto: public domain
Harus Berhemat
Friedrich Wilhelm I menjual segala sesuatu yang dianggapnya tidak perlu, yaitu perhiasan, alat makan dari perak, mebel, kuda. Prinsip utama: hemat, efisien, pengawasan keuangan. November 1714 ia menddirikan badan yang independen dan netral untuk mengontrol keuangan negara. Foto: dokumen pendirian badan tersebut.
Foto: Landesarchiv Nordrhein-Westfalen
"Petugas Negara Yang Utama"
Demikian anak Friedrich Wilhelm I menyebut dirinya. Ia lebih dikenal sebagai Friedrich der Große (Friedrich Yang Agung). Ia tidak menggunakan badan pengawas yang didirikan ayahnya. Ia mengontrol sendiri keuangan negara dan pergi ke pelosok negeri untuk mengadakan pemeriksaan. Dalam beberapa ratus tahun setelahnya, badan penawas keuangan kadang berperan signifikan kadang tidak.
Foto: picture-alliance/akg-images
Sempit, Gelap dan Tidak Sehat
Tempat kerja pemeriksa keuangan sangat sederhana. Ruang kerja kian lama kian sempit, karena data yang harus diperiksa semakin banyak. Tahun 1920-an sudah ada aliran listrik. Tapi pekerja badan ini tidak boleh menggunakannya. Jadi mereka menggunakan lampu gas. Alasannya: harus hemat.
Sistem gaji masa Prusia tidak kenal persamaan gaji. Sebagian besar pekerja badan pengawas terpaksa bekerja sampai meninggal dunia. Itu dianggap kewajiban bagi negara. Cuti musim panas adalah mode jaman modern. Pertengahan abad ke-19 hanya pekerja kehakiman dan pendidikan yang bisa mengambil cuti. Lagipula gaji pekerja badan pengawas terlalu kecil untuk membayar perjalanan wisata.
Foto: Sammlung Kreissparkasse Köln/DW/K. Jäger
Disalahgunakan NAZI dan Hitler
Di masa NAZI dan Hitler, badan pengawas keuangan kehilangan fungsi sepenuhnya. Ketika Perang Dunia II dimulai, badan itu jadi pemberi saran bagi administrasi di daerah-daerah pendudukan baru. Ketika memeriksa kamp konsentrasi Lodz di Polandia, para pemeriksa keuangan menetapkan para tahanan Yahudi harus memenuhi kebutuhan sendiri dengan kerja paksa.
Foto: picture-alliance/akg-images
Struktur Pekerja Yang Homogen
Ketika Jerman terpecah, di Jerman Timur terbentuk ABI dan SFR sebagai badan pengawas keuangan. Sementara di Jerman Barat namanya: Bundesrechnungshof. Di tahun 1950-an, pemeriksa keuangan pasti pria. Ia berpendidikan di bidang hukum atau ekonomi. Ia juga berpengalaman bertahun-tahun, dan mulai bekerja di badan itu pada usia menengah. Perempuan bekerja sebagai penulis atau pembersih kantor.
Foto: Bundesrechnungshof Bonn/DW/K. Jäger
Kritik dan Teguran
Bundesrechnungshof pernah menegur Angkatan Bersenjata, Bundeswehr, karena memproduksi sendiri krem, pil, pasta gigi dan balsam, dan tidak membeli produk yang lebih murah, yang ada di pasaran. Teguran terakhir: panser, helikopter dan senapan milik Bundeswehr sudah terlalu tua, rusak dan tidak bisa membidik tepat dalam pertempuran.
Foto: Bundesrechnungshof Bonn/DW/K. Jäger
Menyinggung Kementrian dan Membuat Jengkel Pembayar Pajak
Jalan-jalan di Jerman dinilai buruk, ibaratnya permukaan bulan, karena banyak yang rusak. Penutupan jalan karena konstruksi sering terjadi, jembatan juga sering rusak. Banyak hal dinilai mahal dan tak berguna. Laporan tahunan badan pengawas keuangan Bundesrechnungshof memaparkan kasus-kasus penggunaan dana yang salah. Itu menyinggung kementrian dan membuat jengkel pembayar pajak.
Foto: Bundesrechnungshof Bonn/DW/K. Jäger
Hadiah Kecil
Taat aturan dan ekonomis. Itulah peraturan utama pengawasan dana profesional. Pengontrol keuangan independen, netral dan obyektif. Bundesrechnungshof juga bekerjasama dengan badan serupa di negara-negara lain. Hadiah-hadiah kecil, yang terutama datang dari Asia dan Eropa Timur, disimpan di arsip badan tersebut.
Foto: Bundesrechnungshof Bonn/DW/K. Jäger
Badan Penting Negara
Bundesrechnungshof hanya bisa memeriksa sebagian kecil masalah keuangan. Sejak berdiri 1959, badan itu jadi bagian penting demokrasi di Jerman. Tetapi ia bukan kekuatan keempat di negara, di samping badan legislatif, yudikatif dan eksekutif. Hasil pemeriksaan keuangan mereka serahkan kepada parlemen, Bundestag. Laporan mereka merujuk pada kesalahan, tapi tidak selalu ada konsekuensi.
Foto: DW/Karin Jäger
12 foto1 | 12
Itu hanya sebuah contoh kecil saja dari sebuah persoalan besar tentang tradisi yang sangat buruk: pejabat lama mengambil sebagian fasilitas dinasnya ketika dia selesai dengan jabatannya, pejabat baru meminta fasilitas baru, untuk kemudian dia pun melakukan hal yang sama dengan pejabat sebelumnya ketika dia selesai dengan jabatannya. Begitu terus menerus seperti lingkaran setan, dan negara harus terus membeli barang-barang baru untuk setiap pejabat yang baru.
Bayangkan berapa uang publik yang habis untuk belanja fasilitas-fasilitas para pejabat?
Dalam tataran tertentu, wajar saja ada permintaan-permintaan khusus dari seorang pejabat tentang apa yang dia butuhkan untuk melancarkan pekerjaannya yang terkait dengan jabatan tersebut. Namun jika fasilitas-fasilitas negara diminta oleh seorang pejabat untuk memenuhi gaya hidup dia dan keluarganya, apalagi jika kemudian fasilitas-fasilitas itu diambil sebagai milik pribadi ketika seorang pejabat selesai dengan jabatannya, publik harus bereaksi keras.
Ada satu alasan mendasar kenapa publik harus bereaksi keras kepada para pejabat yang mengambil alih fasilitas negara yang dipinjamkan kepadanya: fasilitas-fasilitas itu dibeli dengan anggaran negara, dan anggaran negara itu adalah uang publik yang diambil melalui pajak. Jadi, tidak masuk akal jika seorang pejabat bisa mengambil alih fasilitas yang diberikan kepadanya tanpa persetujuan publik.
Negara-negara Paling Bersih Korupsi 2015
Negara-negara Skandinavia kembali merajai daftar teratas bersih korupsi, dalam indeks persepsi korupsi, barometer global Transparansi Internasional 2015 yang disusun berdasarkan opini para ahli.
1. Denmark
Dengan sistem penilaian 100 menunjukkan sangat bersih, dan 0 sangat korup, Denmark menduduki peringkat pertama negara paling bersih di dunia dengan skor 91.
Foto: Sandra E. Hausman
2. Finlandia
Skor yang diperolehnya kali ini 90, naik satu peringkat dari tahun lalu. Sejak tahun 1999 sampai dengan 2012 Finlandia selalu menempati peringkat tiga besar. Pada tahun 2012 Finlandia berada di peringkat 1 dari 176 negara. Pada tahun 2000, Finlandia mendapatkan nilai nilai maksimal. Selain Finlandia sampai saat ini hanya Denmark yang bisa capai prestasi ini.
Foto: nyiragongo/Fotolia
3. Swedia
Pada abad ke-19 Swedia pernah menyandang predikat sebagai salah satu negara termiskin di Eropa. Namun tahun 2015, ia masuk tiga besar dengan angka 89. Kebijakan, kerangka hukum dan kelembagaan transparan di di Swedia dianggap sangat efektif dalam memerangi korupsi di lembaga pemerintahan negara ini.
Foto: Fotolia/igor
4. Selandia Baru
Skor Selandia baru turun dari 91 ke 88. Meski demikian jumlah tindak korupsi di negara ini tergolong sedikit. Budaya jujur masyarakat dan transparansi para pejabatnya dianggap berkontribusi pada tingginya skor bersih korupsi di negara ini.
Foto: Fotolia/Christopher Meder
5. Belanda dan Norwegia
Ada dua negara di peringkat ini. Negeri kincir angin masuk lima besar dengan meraih skor 87 bersama Norwegia, yang konsisten menduduki lima besar posisi teratas negara-negara yang bersih dari praktik korupsi.
Foto: Fotolia/samott
7. Swiss
Mendapat skor 86, Swiss dengan konsisten menerapkan metode pemberantasan korupsi dengan aturan sangat ketat bagi perusahaan dalam melakukan bisnis. Praktik suap dan transaksi ilegal dalam bentuk apapun tidak mendapat tempat di negara ini.
Foto: Fotolia
8. Singapura
Skor indeksnya tahun 2015 adalah 85. Lagi-lagi Singapura menjadi negara Asia yang masuk dalam 10 besar. Di negara ini, ketegasan pemerintah dalam membasmi korupsi bergandeng mesra dengan kesadaran masyarakatnya yang mendukung kerja-kerja Badan Investigasi dan Penyidikan Korupsi (CPIB) di negara mini tetangga Indonesia itu.
Foto: Reuters
9. Kanada
Baru-baru ini Kanda pun terpilih sebagai negara terbaik kedua di dunia dalam pengumuman riset US News di Davos. Kini dalam skor Transparansi Internasional, negara industri berteknologi tinggi dengan standar hidup yang tinggi ini, meraih angka 83.
Foto: Konstantin Yuganov/Fotolia
10. Jerman, Luksemburg dan Inggris
Ketiga negara Eropa ini meraih skor sama yakni 81 dalam indeks persepsi korupsi (Corruption Perception Index) Transparansi Internasional untuk tahun 2015.
Foto: picture-alliance/dpa/A. Burgi
88. Indonesia
Kali ini, Indonesia meraih skor 36, yang artinya meningkat sedikit dari skor 34 tahun sebelumnya. Dengan kenaikan skor tersebut, peringkat korupsi Indonesia turun dari posisi 107 ke peringkat 88, dari 168 negara. Yang berada di posisi sejajar Indonesia tercatat: Suriname, Mesir, Aljazair, dan Albania.
Foto: DW/M. Kasper-Claridge
10 foto1 | 10
Sayangnya, tidak banyak di antara kita yang memiliki sikap kritis itu
Kita ramai melihat kasus Roy Suryo, mungkin karena nilai barangnya yang fantastis, atau karena sosoknya sebagai mantan menteri. Tapi apa kita cukup kritis melihat perilaku para pejabat-pejabat yang memperlakukan fasilitas negara dengan seenaknya dalam hidup sehari-hari?
Satu contoh kecil lagi, tentu sebagian dari kita sering melihat bagaimana mobil-mobil pejabat melintas dengan pengawalan voorrijder polisi—bahkan di hari libur dan mobil-mobil itu singgah di restoran-restoran atau lokasi-lokasi wisata. Atau ternyata di dalam mobil hanya ada anggota keluarganya yang ingin belanja—menggunakan mobil milik negara dan disopiri sopir yang digaji negara.
Apakah kita bisa melihat ada kepentingan publik dari seorang pejabat yang ingin makan di restoran atau singgah ke tempat wisata, atau keluarganya yang ingin berbelanja, sampai mereka harus mendapat pengawalan dari polisi (yang adalah alat negara) yang mengendarai mobil atau motor (yang adalah barang negara)?
Contoh lainnya lagi, dalam satu tugas liputan, saya pernah ikut di dalam mobil yang merupakan bagian rombongan pejabat negara, melintas jalan yang macet dengan sirene meraung-raung, meminta semua pengguna jalan minggir agar rombongan bisa melaju cepat. Ke mana tujuan rombongan itu? Ke sebuah tempat pemancingan ikan untuk acara makan-makan.
Apakah para pengguna jalan tahu tentang hal itu? Tentu saja tidak. Mungkin mereka rombongan ini begitu tergesa demi sebuah tugas negara.
Apa jadinya kalau mereka tahu kalau rombongan itu menuju sebuah tempat pemancingan ikan untuk berpesta? Saya tidak terlalu yakin akan ada banyak orang yang marah, karena selama bergenerasi-generasi kita dibiasakan untuk menerima hal itu: pejabat negara lewat, publik harus minggir—tak peduli alasannya apa.
Hal yang sama saya kira terjadi juga dalam persepsi kita dengan penguasaan barang-barang negara oleh pejabat atau para mantan pejabat. Kita sudah dipaksa untuk menerima semua itu apa adanya, berpikir bahwa hal itu lumrah.
Kembali lagi pada kasus Roy Suryo, saya berharap semoga setelah kasus ini publik semakin rajin menyoroti perilaku serampangan para pejabat negara: apakah dari yang sekadar dikawal polisi di jalan untuk hal yang tidak terkait kepentingan publik, maupun penguasaan barang-barang negara jadi milik pribadi setelah mereka selesai dengan jabatannya itu.
Zaky Yamani, jurnalis dan novelis
*Setiap tulisan yang dimuat dalam #DWnesia menjadi tanggung jawab penulis
*Bagi komentar Anda dalam kolom di bawah ini.
Bertandang ke Vila Termahal Sedunia
Namanya Vila Les Cèdres. Bukan vilanya saja yang sangat mewah, tapi juga berbagai fasilitas dan tanah tempat vila itu berdiri. Untuk merawat tamannya dipekerjakan 15 tukang kebun.
Foto: picture alliance/Photopqr/MAXPPP/N. Matin
Berlokasi di "Semenanjung Milyuner"
Vila paling mahal sedunia ini berdiri di Saint Jean Cap Ferrat. Ini kawasan yang berada tak jauh dari kota Nice di Perancis Tenggara. Kawasan ini dijuluki Semenanjung Milyuner. Harganya diperkirakan antara 300 juta hingga satu milyar Euro.
Foto: AFP/Getty Images/J.C. Magnenet
Bersejarah panjang
Vila yang didirikan tahun 1830 ini luasnya 1.672 meter persegi dan miliki 14 kamar tidur. Vila ini berdiri datas lahan yang dulunya jadi perkebunan zaitun. Sejumlah pohon zaitun yang masih tumbuh di sana diperkirakan berusia lebih tua dari vila. Ada yang diduga berusia sekitar 300 tahun.
Foto: picture alliance/Photopqr/MAXPPP/Nice Matin
Tempat tinggal "simpanan" raja
Sekitar 70 tahun setelah didirikan, Raja Belgia Leopold II membeli vila tersebut. Katanya, itu jadi tempat tinggal pacarnya, yaitu Caroline Delacroix, yang berusia sangat muda. Sementara Leopold sendiri lebih sering berada di Monaco.
Foto: picture alliance/Photopqr/MAXPPP/N. Matin
Milik keluarga pengusaha
Tahun 1924, vila jadi milik Alexandre Marnier-Lapostolle. Ia adalah pendiri perusahaan minuman beralkohol "Grand Marnier". Hingga Juli 2017, vila jadi milik ahli warisnya, Suzanne Marnier-Lapostolle (foto). Kemudian merek itu dibeli perusahaan lain, Campari-Cinzano. Vila tersebut adalah bagian dari kesepakatan penjualan.
Foto: picture alliance/Photopqr/MAXPPP/N. Matin
Kaya fasilitas
Vila ini memiliki kolam renang dengan ukuran 50 kali 25 meter dan tanah seluah lebih dari 140.000 meter persegi. Vila ini juga memiliki aula dansa, sebuah taman musim dingin, kapel dan kandang serta sarana untuk 30 ekor kuda. Yang juga bernilai tinggi adalah taman botaniknya, yang kerap dikunjungi Winston Churchill ketika masih jadi perdana menteri Inggris.
Foto: picture alliance/Photopqr/MAXPPP/N. Matin
Bertetanga dengan milyuner
Kini Campari berniat menjual vila tersebut. Siapapun yang jadi pemilik baru, akan jadi tetangga milyuner seperti komponis Andrew Lloyd Webber, juga Paul Allen, yang mendirikan Microsoft bersama Bill Gates. Ed: ml/vlz (dari berbagai sumber)