Presiden Joko Widodo telah mengumumkan susunan baru kabinet di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. Ada 9 nama baru masuk dalam jajaran kabinet dan 3 menteri cuma bergeser jabatan dalam perombakan kabinet jilid II.

Pengunduran diri Sri Mulyani dari jabatannya sebagai direktur eksekutif Bank Dunia yang bermarkas di Washington DC, Amerika Serikat mengagetkan petinggi Bank Dunia. Sri Mulyani yang kini menempati posisi sebagai menteri keuangan berujar: “Saya bangga bisa membantu presiden.”

Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Wiranto terpilih menjadi menteri koordinator politik hukum dan keamanan (menko polhukam) menggantikan posisi Luhut Binsar Panjaitan. Berbagai LSM HAM, termasuk Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mengecam penunjukkannya, mengingat Wiranto diduga berada di balik sejumlah kasus pelanggaran HAM.

Luhut Binsar Panjaitan yang sempat disinggung dalam kasus Freeport yang beken dengan istilah "Papa Minta Saham" digeser ke posisi menteri koordinator kemaritiman menggantikan Rizal Ramli.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional dijabat oleh Sofyan Djalil (tampak dalam foto). Menteri Perdagangan dijabat Enggartiasto Lukita, Menteri Perindustrian dijabat Airlangga Hartanto. Posisi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi kini dijabat Eko Putro Sanjoyo

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dijabat Bambang Brojonegoro (foto). Menteri Ekonomi Sumber Daya Manusia (ESDM) dijabat Archandra Tahar yang menggantikan Sudirman Said. Sementara Menteri Pendayaan Aparatur Negara (PAN) yang baru adalah Asman Abnur.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dijabat oleh Thomas Lembong yang sebelumnya memangku jabatan menteri perdagangan. Jabatan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sekarang dipegang oleh Muhadjir Effendy.

Sementara kepada menteri perhubungan yang baru, Budi Karya Sumadi, presiden Jokowi memberikan PR cukup berat, yakni membenahi konektivitas transportasi laut, udara, dan darat termasuk jalur kereta api.

Presiden Joko Widodo berharap menteri-menteri dalam posisi baru ini dapat membantu menyelesaikan perekonomian bangsa dan mengurangi kesenjangan ekonomi antara yang kaya dan yang miskin

Jerman mempersiapkan upacara kenegaraan buat menyambut Presiden Indonesia Joko Widodo. Di jantung Eropa dia menyisakan waktu tidak barang sehari. Jokowi terutama membidik kerjasama pendidikan kejuruan buat calon tenaga kerja muda. Dengan cara itu sang presiden ingin menempatkan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi pertumbuhan ekonomi di masa depan.

Namun Jokowi tidak sepenuhnya bisa melepaskan diri dari isu Lingkungan dan Hak Azasi Manusia. Selama kunjungannya di Berlin sang presiden diiringi aksi demonstrasi berbagai kelompok, antara lain organisasi lingkungan Rettet den Regenwald. Sementara International People Tribunal 65 menyerahkan petisi yang berisikan tuntutan kepada pemerintah untuk menyelesaikan isu HAM masa lalu.

Agenda serupa juga menantinya di Istana Bellevue, saat bertemu dengan Presiden Jerman, Joachim Gauck. Gauck yang bekas pendeta itu membahas hak minoritas dan hubungan antar agama di Indonesia. Ia juga menyentil sang presiden ihwal hukuman mati. Jokowi berkilah Indonesia sedang dalam darurat narkoba

Setelah bertemu Gauck, Jokowi bergegas menemui Kanselir Angela Merkel yang terpaksa menunggu selama tiga menit di kantor kekanseliran di Berlin. Bersama perempuan paling berkuasa di Bumi itu Jokowi membahas berbagai kerjasama ekonomi, terutama pendidikan vokasi dan juga isu terorisme.

Namun serupa dengan Gauck, Merkel turut membahas "kasus HAM di Indonesia, terutama di Aceh dan Papua." Soal isu pembantaian 1965, Jokowi akhirnya angkat bicara ketika sudah tiba di London. "Saya belum memutuskan apa-apa," ucapnya membantah klaim Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Luhut Panjaitan.

Tanpa membuang banyak waktu presiden beserta rombongan langsung terbang ke London, lalu Belgia dan Belanda dengan selang waktu satu hari. Di Eropa Jokowi membidik perjanjian perdagangan bebas yang ia canangkan akan selesai dalam dua tahun. Selain kerjasama pendidikan vokasi dengan Jerman, Jokowi juga menggandeng Inggris untuk membenahi industri kelautan.

Gigih cara Presiden Joko Widodo membela hukuman mati. Indonesia berada dalam darurat narkoba, dalihnya, meski angka kematian akibat narkoba jauh lebih rendah ketimbang rokok atau akibat kecelakaan lalu lintas. Tapi realitanya hukuman mati adalah hukum positif di Indonesia dan dia yakin, membunuh pelaku bisa menciptakan efek jera buat yang lain. Benarkah?

Studi ilmiah di berbagai negara menyebutkan sebaliknya. Hukuman mati tidak serta merta mampu mengurangi kriminalitas. Sebuah penelitian di Amerika Serikat oleh American Civil Liberties Union bahkan menemukan negara bagian yang menerapkan hukuman mati justru mengalami peningkatan tindak kriminal. Kepolisian AS juga menganggap eksekusi mati sebagai cara paling tidak efektif memerangi kriminalitas

Hukuman mati di Indonesia adalah peninggalan era kolonial Belanda. Rajin diterapkan oleh Suharto buat melenyapkan musuh politiknya, hukuman mati kemudian lebih banyak dijatuhkan dalam kasus pembunuhan. Pada era Jokowi pemerintah aktif menggunakan hukuman mati terhadap pengedar narkoba, jumlahnya lebih dari 60 eksekusi, baik yang sudah dilaksanakan atau masih direncanakan.

Sejak menjabat presiden 2014 silam, Jokowi telah memerintahkan eksekusi mati terhadap lebih dari 60 terpidana. Celakanya dalam kasus terpidana mati Pakistan, Zulifkar Ali, proses pengadilan diyakini berlangsung tidak adil. Ali diklaim mengalami penyiksaan atau tidak didampingi penerjemah selama proses persidangan, tulis Jakarta Post.

Terpidana mati lain, Freddy Budiman, bahkan mengklaim mampu mengedarkan narkoba dalam skala besar dari dalam penjara berkat bantuan pejabat di kepolisian dan Badan Narkotika Nasional. Sejauh ini tidak satupun pejabat tinggi kepolisian yang pernah diselidiki terkait tudingan semacam itu.

Kendati terbukti tidak efektif, pemerintahan Jokowi menjadikan hukuman mati sebagai ujung tombak dalam perang melawan narkoba. Ironisnya pemerintah terkesan belum serius menyelamatkan pengguna dari ketergantungan. Saat ini BNN cuma memiliki empat balai rehabilitasi di seluruh Indonesia.

Menurut BNN, tahun 2011 kasus penyalahgunaan narkoba mencapai hingga 2,8 juta orang. Angka tersebut naik sebesar 0,21 persen dibandingkan tahun 2008. Tapi kini tingkat penyalahgunaan narkoba diyakini meningkat menjadi 2,8 persen alias 5,1 juta orang. Padahal hukuman mati sudah rajin diterapkan terhadap pengedar narkoba sejak tahun 2004.

Terlebih eksekusi mati bukan perkara murah. Untuk setiap terpidana, Polri menganggarkan hingga 247 juta, sementara taksiran biaya versi Kejaksaan Agung berkisar di angka 200 juta. Artinya untuk 60 terpidana mati yang telah atau masih akan dieksekusi, pemerintah harus mengeluarkan dana hingga 15 milyar Rupiah.

Beberapa pihak bahkan mengatakan satu-satunya yang berhasil dicapai Jokowi dengan mengeksekusi mati pengedar narkoba adalah memancing ketegangan diplomasi dengan negara lain. Namun begitu Jokowi bersikeras akan tetap melanjutkan gelombang eksekusi mati terhadap terpidana narkoba.