Resolusi Dewan Keamanan PBB 242 tanggal 22 November 1967 menyerukan pertukaran tanah untuk perdamaian. Sejak itu, banyak upaya untuk membangun perdamaian di wilayah mengacu pada Resolusi 242. Resolusi itu ditulis sesuai dengan Bab VI Piagam PBB, di mana resolusi itu bersifat rekomendasi, bukan perintah.

26 Maret 1979, foto diambil setelah Presiden Mesir Anwar Sadat, presiden Amerika Serikat Jimmy Carter dan PM Israel Menachem Begin tandatangani perjanjian perdamaian di Washington, AS. Koalisi negara-negara Arab, yang dipimpin Mesir & Suriah berjuang dalam Yom Kippur (Perang Oktober 1973). Perang ini akhirnya mengarah pada pembicaraan damai yang berlangsung 12 hari & menghasilkan dua kesepakatan

Amerika Serikat dan Uni Soviet bersama-sama menyelenggarakan sebuah konferensi di ibukota Spanyol, Madrid. Konferensi di Madrid melibatkan Israel, Yordania, Lebanon, Suriah, dan Palestina. Inilah untuk pertamakalinya mereka bertemu juru runding Israel. Di sini tak banyak pencapaian ke arah perdamaian. Namun pertemuan tersebut membuahkan kerangka dasar untuk negosiasi lanjutan.

Negosiasi di Norwegia berlangsung antara Israel dan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO). Inilah kesepakatan pertama antar kedua belah pihak yang disebut Perjanjian Oslo & ditandatangani di Amerika bulan September 1993. Isinya antara lain penarikan pasukan Israel dari Tepi Barat dan Gaza. Palestina mendapat kewenangan membangun sendiri otoritas pemerintahan selama masa transisi 5 tahun

Presiden AS saat itu, Bill Clinton, mengundang Perdana Menteri Israel, Ehud Barak, dan Ketua PLO, Yasser Arafat, untuk membahas perbatasan, keamanan, pemukiman, pengungsi, dan Yerusalem. Meskipun lebih rinci daripada sebelumnya, dalam negosiasi ini tidak tercapai kesepakatan. Kegagalan untuk mencapai kesepakatan di Camp David tahun 2000 diikuti oleh pemberontakan Palestina.

Negosiasi berikutnya di Washington, di Kairo dan Taba, Mesir. Namun, juga tanpa hasil. Kemudian, Inisiatif Perdamaian Arab diusulkan di Beirut pada Maret 2002. Inisiatif menyatakan jika Israel mencapai kesepakatan dengan Palestina tentang pembentukan negara Palestina berdasarkan garis batas 1967, maka semua negara Arab akan tandatangani perjanjian perdamaian dan hubungan diplomatik dengan Israel.

Dalam kerangka Kuartet Timur Tengah, AS, Uni Eropa, Rusia & PBB mengembangkan peta jalan damai. Pada bulan Juni 2003, Perdana Menteri Israel Ariel Sharon dan Pemimpin Palestina Mahmoud Abbas, menerima peta jalan damai itu, dengan persetujuan Dewan Keamanan PBB pada November. 2003. Jadwal kesepakatan akhir sejatinya bakal berlangsung tahun 2005. Sayangnya, hal itu tidak pernah terlaksana.

2007, Presiden AS, George W. Bush jadi tuan rumah konferensi di Annapolis, Maryland, yang bertujuan meluncurkan kembali proses perdamaian. PM Israel, Ehud Olmert & Pemimpin Otoritas Palestina, Mahmoud Abbas ambil bagian dalam pembicaraan dengan pejabat puluhan negara-negara Arab. Disepakati, negosiasi lebih lanjut akan dilakukan dengan tujuan mencapai kesepakatan damai pada akhir tahun 2008.

Tahun 2010, atas upaya utusan khusus AS George Mitchell, PM Israel Benjamin Netanyahu menyetujui dan menerapkan moratorium 10 bulan untuk permukiman di wilayah yang dipersengketakan. Kemudian, Netanyahu dan Abbas setuju untuk kembali meluncurkan negosiasi langsung guna menyelesaikan semua masalah. Negosiasi dimulai di Washington pada September 2010, namun dalam beberapa minggu terjadi kebuntuan

Babak baru kekerasan pecah di dan sekitar Gaza akhir tahun 2012. Gencatan senjata dicapai antara Israel dan mereka yang berkuasa di Jalur Gaza berakhir Juni 2014. Penculikan dan pembunuhan tiga remaja Israel pada Juni 2014 mengakibatkan kekerasan baru dan akhirnya menyebabkan peluncuran operasi militer Israel, yang berakhir dengan gencatan senjata pada tanggal 26 Agustus tahun 2014.

Utusan dari lebih dari 70 negara berkumpul di Paris, Perancis, membahas konflik Israel -Palestina. Netanyahu mengecam diskusi itu sebagai bentuk "kecurangan". Baik perwakilan Israel maupun Palestina menghadiri pertemuan puncak. "Sebuah solusi dua negara adalah satu-satunya kemungkinan," kata Menteri Luar Negeri Perancis, Jean-Marc Ayrault, dalam acara tersebut. Penulis: Aasim Saleem (ap/as)

Selama ini Tepi Barat Yordan lebih dikenal lewat adegan kekerasan dan perang, ketimbang damai dan kemakmuran. Namun citra muram tersebut gugur oleh keberadaan kota Rawabi, metropolitan pertama milik Palestina. Adalah milyarder Bashar Masri yang pertama kali menggagas proyek raksasa senilai 1,4 milyar Dollar AS tersebut.

Melalui Rawabi, Masri ingin melawan aneksasi lahan demi pemukiman Yahudi. Namun bukannya mengangkat senjata, ia memilih menawarkan oase kemakmuran yang dilengkapi infrastruktur kelas dunia untuk menyaingi kota dan pemukiman buatan Israel. Kini warga Palestina tidak perlu lagi pergi ke Israel untuk menikmati kehidupan yang layak.

Tata kota Rawabi memang serupa kota metropolitan modern Eropa. Selain pemukiman, penduduk juga dimanjakan lewat adanya pusat perbelanjaan mewah, bioskop, restoran, perkantoran, cafe, sekolah, rumah sakit dan arena hiburan Wadina seluas 135.000 meter persegi yang diharapkan bakal menyedot 100.000 wisatawan lokal setiap harinya. "Kami ingin melawan dengan bata, bukan peluru," kata Masri.

Namun meski telah sembilan tahun berdiri, baru sekitar 4.000 penduduk menetap di Rawabi. Pengembang meyakini kota ini bisa menampung hingga 40.000 penduduk dan telah memiliki rancangan tata kota untuk perluasan lebih lanjut. Sayangnya sikap acuh pemerintah Palestina dan keengganan Israel melihat keberhasilan pembangunan Rawabi mempersulit upaya Masri.

Salah satu kegagalan pemerintahan Fatah di Tepi Barat adalah menuntaskan pembangunan infrastruktur listrik dan air untuk Rawabi. Akibatnya aliran air dan ketersediaan listrik di kota tersebut bergantung sepenuhnya dari Israel yang berulangkali memblokir pasokan untuk Palestina. Akibatnya banyak calon pembeli rumah atau penyewa ruang usaha yang membatalkan niatnya.

Untuk menampung lonjakan penduduk, pengembang sudah menyiapkan rancangan 22 pemukiman dengan masing-masing 8.000 rumah dan 25.000 penduduk. Masri juga menyambut warga Kristen Palestina dan bahkan Yahudi untuk tinggal di Rawabi, selama mereka bukan penduduk pemukiman ilegal. Toleransi diyakini bakal menjadi pondasi kemakmuran Palestina.

Rawabi mewakili pergeseran paradigma di Palestina - sebuah perlawanan damai. "Kami akan berusaha menjalankan kehidupan normal, sampai kehidupan kami benar-benar menjadi normal," kata Masri. Menurutnya Rawabi menandakan gelora hidup bangsa Palestina. "Kota ini menunjukkan bahwa kami adalah bangsa beradab dan menginginkan yang terbaik," ujarnya.