Tokoh paling penting adalah presiden AS Donald Trump. Lewat keputusan kontroversial, Trump membatalkan sejumlah kesepakatan global terpenting, antara lain Kesepakatan Iklim Paris dan zona perdagangan bebas. Presiden AS ini akan jadi aktor utama paling penting yang menentukan kemana arah politik global saat ini dan di masa depan.

Sebagai tuan rumah KTT G20 di Hamburg, Kanselir Jerman Angela Merkel memainkan peranan sentral sebagai pengimbang politik Trump. Merkel saat ini memegang posisi kuat baik di tatanan Eropa maupun internasional. Dijuluki pemimpin "negara merdeka" global, Merkel diharapkan jadi aktor yang bisa menyelamatkan masa depan dunia.

Presiden Rusia, Vladimir Putin kini menjadi tokoh penting yang diperhitungkan di dalam G20 maupun di panggung politik internasional. Rusia jadi salah satu pemain utama dalam krisis Suriah, Kora Utara dan Ukraina. Pertemuan Putin-Trump akan jadi acara paling penting dalam KTT G20. Hubungan Rusia-AS saat ini pada posisi terburuk dalam dekade terakhir.

Presiden Cina, Xi Jinping berambisi meningkatkan peranan negaranya di tatanan politik dunia. Politik Trump yang memicu isolasi AS, dimanfaat untuk makin mencuatkan peranan XI dalam isu perlindungan iklim dan perdagangan bebas. Dominasi Cina di Asia dan Afrika kini juga makin kokoh. Menjelang KTT G20, Xi juga melakukan pendekatan "Panda" kepada kanselir Jerman, Merkel.

Posisi presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan makin kuat setelah menang referendum konstitusi. Turki kini bisa memainkan peranan menentukan, dalam mencari solusi berbagai konflik, antara lain dalam perang Suriah, perang melawan terorisme serta krisis pengungsi di Eropa. Erdogan kini memainkan kartunya dan menekan Uni Eropa serta Jerman yang dinilai memusuhi dia.

Presiden baru Perancis, Emmanuel Macron tiba-tiba jadi tokoh penting dalam pusaran politik Eropa dan dunia. Setelah hengkangnya Inggris dari Uni Eropa atau Brexit, Perancis kini memainkan peranan jadi mitra tandem terpenting bagi Jerman. Paling tidak, Macron ikut memainkan pernanan penting dan menentukan masa depan Uni Eropa dan juga dunia. (as/ml)

Fasilitas nuklir Iran Bushehr adalah salah satu dari lima fasilitas yang dikenal oleh pengamat internasional. Israel, Amerika Serikat dan negara-negara sekutu telah sepakat bahwa usaha Iran memperkaya uranium - untuk keperluan energi domestik, menurut para pejabat di Teheran - dapat menjadi ancaman bagi kawasan jika hal itu berujung pada pengembangan senjata nuklir.

Pada 2006, lima negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB (AS, Cina, Rusia, Prancis, Inggris) dan Jerman (P5+1) memulai proses negosiasi yang melelahkan dengan Iran yang akhirnya mencapai kesepakatan pada 14 Juli 2015. Negara-negara tersebut sepakat memberikan kelonggaran sanksi pada Iran. Sebagai gantinya, pengayaan uranium Iran harus terus dipantau.

Di Teheran dan kota-kota lain di Iran, warga merayakan apa yang mereka yakini sebagai akhir dari isolasi ekonomi bertahun-tahun yang memberi efek serius pada kesehatan dan gizi masyarakat karena kurangnya akses ke pasokan medis dan makanan untuk warga biasa. Banyak juga yang melihat perjanjian itu sebagai bukti bahwa Presiden Hassan Rouhani berusaha untuk membuka Iran ke dunia dengan cara lain.

Badan Energi Atom Internasional (IAEA) ditugaskan untuk memantau kepatuhan Iran kepada kesepakatan itu. Direktur Jenderal IAEA Yukiya Amano (kiri) pergi ke Teheran untuk bertemu dengan Rouhani pada bulan Desember 2016, hampir satu setengah tahun setelah kesepakatan itu ditandatangani. Dalam laporan yang disampaikan setiap tiga bulan, IAEA berulang kali menyertifikasi kepatuhan Iran.

Setelah delapan tahun dengan Barack Obama, PM Israel Benjamin Netanyahu menemukan sosok presiden AS yang ia inginkan dalam Donald Trump. Meski Trump tidak memiliki pengalaman dalam diplomasi dan ilmu nuklir, ia menyebut perjanjian internasional tersebut sebagai "kesepakatan terburuk yang pernah dinegosiasikan." Hal ini juga menjadi pokok kampanye pemilunya di 2016.

Meskipun ada sertifikasi IAEA dan protes dari Kemlu AS, Trump tetap menarik AS dari perjanjian pada 8 Mei. Pihak-pihak lain telah berjanji untuk tetap berada dalam kesepakatan. Diplomat top Uni Eropa, Federica Mogherini (kiri), sudah melakukan pembicaraan dengan para menteri luar negeri dari (ki-ka) Iran, Prancis, Jerman dan Inggris.