Menteri Luar Negeri Jerman, Johann Wadephul, menepis kekhawatiran bahwa Amerika Serikat sedang akan melancarkan aksi militer untuk merebut Grenland dari Denmark. Pernyataan ini disampaikannya setelah bertemu dengan Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, di Washington DC, Senin (12/1).

Wadephul menegaskan bahwa tidak ada alasan untuk percaya bahwa opsi militer sedang dipertimbangkan secara serius oleh Washington. Menurutnya, Amerika Serikat tetap berkomitmen penuh terhadap Eropa dan prinsip-prinsip dasar aliansi NATO.

“Saya sama sekali tidak melihat indikasi bahwa hal ini sedang dipertimbangkan secara serius,” kata Wadephul kepada para jurnalis. “Amerika Serikat berdiri di sisi Eropa dan sepenuhnya berkomitmen untuk membela hukum dan kebebasan di dunia Barat. Tidak ada keraguan sama sekali mengenai hal itu,” tambahnya.

Wadephul juga mengimbau negara-negara Eropa agar tidak berspekulasi berlebihan mengenai komitmen AS. “Saya akan menyarankan kita, orang-orang Eropa, untuk tidak mulai meragukan hal-hal yang bahkan tidak diragukan di Washington,” ujarnya, merujuk pada komitmen pertahanan bersama NATO.

Ketegangan muncul setelah Presiden Donald Trump menyatakan keinginannya agar Greenland atau Grinlandia berada di bawah kendali Amerika Serikat, bahkan menegaskan bahwa AS akan mendapatkannya “dengan satu cara atau cara lain.” 

Hal ini ditolak keras oleh Denmark dan pemerintah Grinlandia, yang menegaskan bahwa pengambilalihan oleh AS tidak dapat diterima dan bahwa masa depan Grinlandia hanya bisa ditentukan oleh rakyatnya sendiri.

Nato dan Sekutu perkuat keamanan kawasan Arktik

Di tengah meningkatnya ketegangan, NATO bersama Denmark menyatakan tengah bekerja untuk memperkuat pertahanan di Grinlandia, sebagai gerbang ke wilayah Arktik. Wadephul menjelaskan NATO sedang menyusun rencana keamanan yang lebih konkret, yang nantinya akan dibahas bersama Amerika Serikat.

“Kami hanya akan memperkuat keamanan di Atlantik Utara jika bekerja bersama, secara solid dan bersatu,” kata Wadephul. Ia menekankan bahwa masa depan Grinlandia adalah urusan Denmark dan penduduk pulau tersebut.

Pekan ini, Menteri Luar Negeri Denmark dan pejabat tinggi Grinlandia dijadwalkan mengadakan pembicaraan dengan Marco Rubio di Washington. Selain itu, delegasi bipartisan DPR AS, yang dikenal sebagai Kongres, juga akan mengunjungi Kopenhagen pada Jumat dan Sabtu mendatang, 16–17 Januari 2026.

Senator Demokrat Chris Coons, pemimpin delegasi tersebut, mengatakan kunjungan itu bertujuan menegaskan dukungan AS terhadap sekutu NATO. “Kami memahami nilai kemitraan jangka panjang dengan Denmark, dan sama sekali tidak berniat mencampuri diskusi internal mereka mengenai status Grinlandia,” ujarnya.

Senator Republik Thom Tillis menambahkan, “Saya percaya sangat penting bagi Kongres untuk bersatu dalam mendukung sekutu kami dan menghormati kedaulatan Denmark dan Grinlandia.”

Rusia ikut bereaksi atas isu Grinlandia

Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia, Dmitry Medvedev, menyatakan bahwa penduduk Grinlandia bisa saja memilih untuk bergabung dengan Rusia jika Presiden Trump tidak segera mengamankan pulau Arktik tersebut, lapor Interfax pada Selasa (13/1).

“Trump perlu bergegas. Menurut informasi yang belum diverifikasi, dalam beberapa hari bisa saja ada referendum mendadak, di mana seluruh 55.000 penduduk Grinlandia dapat memilih untuk bergabung dengan Rusia,” kata Medvedev, mantan presiden Rusia. “Dan kemudian selesai. Tidak ada lagi bintang kecil baru di bendera AS.”

Trump sendiri telah menghidupkan kembali dorongannya agar AS menguasai Grinlandia, sebuah wilayah otonom Denmark, dengan alasan bahwa posisi dan sumber daya pulau tersebut vital bagi keamanan nasional. Pernyataan ini memicu penolakan tegas dari Denmark dan Grinlandia.

Meskipun Rusia tidak mengklaim Grinlandia, negara itu telah lama memantau peran strategis pulau tersebut dalam keamanan Arktik, mengingat posisinya di jalur Atlantik Utara serta keberadaan fasilitas militer dan pengawasan luar angkasa AS yang besar. Kremlin belum menanggapi dorongan terbaru Trump, tetapi sebelumnya menyebut Arktik sebagai zona kepentingan nasional dan strategis Rusia.

 

Editor: Rizki Nugraha