1. Buka konten
  2. Buka menu utama
  3. Buka situs DW lainnya
SosialIndonesia

Mensos soal Vasektomi Jadi Syarat Bansos: Tak Bisa Seenaknya

5 Mei 2025

Menteri Sosial Saifullah Yusuf merespons usulan vasektomi sebagai syarat bansos. Menurutnya, usulan harus dilihat dari sudut pandang agama hingga HAM. Sejumlah tokoh agama juga menolak usulan tersebut.

Penerima sumbangan dari Presiden ke-7 Joko Widodo di Malang pada 5 Oktober 2022
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengusulkan vasektomi atau KB pria sebagai syarat untuk menjadi penerima bantuan sosial masyarakat prasejahtera di wilayahnyaFoto: Aditya Hendra/AFP/Getty Images

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul merespons usulan vasektomi dijadikan sebagai syarat menerima bantuan sosial (bansos). Menurut Gus Ipul, usulan harus dilihat dari berbagai macam sudut pandang, mulai dari agama hingga HAM.

"Usulan itu harus dilihat dari berbagai sudut pandang, sudut pandang agama, HAM dan hal-hal lain terkait dengan aturan-aturan regulasi bansos. Jadi tidak bisa kita seenaknya, atau tidak bisa kita memberikan bansos dengan syarat-syarat yang memberatkan," kata Gus Ipul saat dihubungi, Senin (05/05).

Ayo berlangganan newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

Gus Ipul menuturkan bila ingin direalisasikan usulan tersebut, harus dipelajari dan dikaji terlebih dahulu. Dia menyebut sejumlah tokoh agama menolak usulan vasektomi dijadikan sebagai syarat menerima bansos.

"Ya belom (diterapkan), jadi kita perlu waktu mempelajari. Tapi masukan dari berbagai pihak kan ada itu. Dari tokoh-tokoh agama, tokoh penggiat HAM, banyak sekali masukan yang intinya kita akan terima semua masukan itu dengan baik. MUI, NU juga, tokoh-tokoh yang lain juga (menolak). Jadi kita tidak mungkin mengabaikan pertimbangan agama, HAM dan lain sebagainya," ucapnya.

Gus Ipul mengatakan usulan tersebut tidak nyambung jika dijadikan syarat menerima bansos. Meski demikian dia menghormati usulan itu.

"Ya nggak nyambung sebenarnya. Tapi sebagai sebuah ide ya dihormati. Membuat aturan kan harus ada pendalaman. Menurut saya itu baru sebatas ide, belum mempertimbangkan berbagai hal. Menurut saya ya sulit lah ya. Selama ini kan program KB itu sudah jalan, sifatnya berubah, edukasi yakan, imbauan, kan begitu, ajakan," imbuhnya.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengusulkan vasektomi atau KB pria sebagai syarat untuk menjadi penerima bantuan sosial masyarakat prasejahtera di wilayahnya. Kebijakan ini didorong agar memastikan bantuan pemerintah bisa didistribusikan dengan adil dan merata.

"Jangan membebani reproduksi hanya ke perempuan. Perempuan jangan menjadi orang yang menanggung beban dari reproduksi, harus laki-laki," ucap dia dalam agenda Gawe Rancage Pak Kades jeung Pak Lurah di Bandung, dikutip dari ANTARA, Selasa (29/04).

Dedi Mulyadi mengatakan KB, terlebih KB pria berupa vasektomi, akan menjadi syarat untuk penerimaan bantuan sosial, mengingat dari temuannya banyak keluarga prasejahtera ternyata memiliki banyak anak, padahal kebutuhan tidak tercukupi.

"Ada 150 ribu penerima jaringan listrik baru dari Pemprov, tapi syaratnya boleh dipasangi listrik tapi harus KB dulu," ucap Dedi seraya menegaskan bahwa laki-laki yang harus KB.

 

Baca selengkapnya di: Detik News

Mensos soal Usulan Vasektomi Jadi Syarat Bansos: Tak Bisa Seenaknya

Lewatkan bagian berikutnya Topik terkait