Mensos soal Vasektomi Jadi Syarat Bansos: Tak Bisa Seenaknya
5 Mei 2025
Menteri Sosial Saifullah Yusuf merespons usulan vasektomi sebagai syarat bansos. Menurutnya, usulan harus dilihat dari sudut pandang agama hingga HAM. Sejumlah tokoh agama juga menolak usulan tersebut.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengusulkan vasektomi atau KB pria sebagai syarat untuk menjadi penerima bantuan sosial masyarakat prasejahtera di wilayahnyaFoto: Aditya Hendra/AFP/Getty Images
Iklan
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul merespons usulan vasektomi dijadikan sebagai syarat menerima bantuan sosial (bansos). Menurut Gus Ipul, usulan harus dilihat dari berbagai macam sudut pandang, mulai dari agama hingga HAM.
"Usulan itu harus dilihat dari berbagai sudut pandang, sudut pandang agama, HAM dan hal-hal lain terkait dengan aturan-aturan regulasi bansos. Jadi tidak bisa kita seenaknya, atau tidak bisa kita memberikan bansos dengan syarat-syarat yang memberatkan," kata Gus Ipul saat dihubungi, Senin (05/05).
Ayo berlangganan newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!
Gus Ipul menuturkan bila ingin direalisasikan usulan tersebut, harus dipelajari dan dikaji terlebih dahulu. Dia menyebut sejumlah tokoh agama menolak usulan vasektomi dijadikan sebagai syarat menerima bansos.
"Ya belom (diterapkan), jadi kita perlu waktu mempelajari. Tapi masukan dari berbagai pihak kan ada itu. Dari tokoh-tokoh agama, tokoh penggiat HAM, banyak sekali masukan yang intinya kita akan terima semua masukan itu dengan baik. MUI, NU juga, tokoh-tokoh yang lain juga (menolak). Jadi kita tidak mungkin mengabaikan pertimbangan agama, HAM dan lain sebagainya," ucapnya.
Gus Ipul mengatakan usulan tersebut tidak nyambung jika dijadikan syarat menerima bansos. Meski demikian dia menghormati usulan itu.
"Ya nggak nyambung sebenarnya. Tapi sebagai sebuah ide ya dihormati. Membuat aturan kan harus ada pendalaman. Menurut saya itu baru sebatas ide, belum mempertimbangkan berbagai hal. Menurut saya ya sulit lah ya. Selama ini kan program KB itu sudah jalan, sifatnya berubah, edukasi yakan, imbauan, kan begitu, ajakan," imbuhnya.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah salah satu janji kampanye Presiden Prabowo. Dengan anggaran sebesar Rp71 triliun, bagaimana pelaksanaannya?
Foto: DW
Mengenal program MBG
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah salah satu janji kampanye Prabowo Subianto yang mulai dilaksanakan pada 6 Januari 2025. Terdapat 190 titik distribusi tersebar di 26 provinsi. Setiap titik distribusi dikelola oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG, yang bekerja sama dengan ahli gizi dan akuntan.
Foto: Agung Kuncahya B./Xinhua/IMAGO Images
Anggaran MBG
Program makan bersama yang didanai negara ini memiliki anggaran sebesar Rp71 triliun untuk tahun 2025, dengan Rp63,3 triliun dialokasikan untuk pemenuhan gizi nasional dan Rp7,4 triliun untuk program dukungan manajemen. Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menyatakan bahwa jika program ini berjalan sepenuhnya, akan menghabiskan Rp400 triliun per tahun untuk 82,9 juta penerima.
Foto: Algadri Muhammad 2025
Prioritas dan sasaran
Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi, menyebutkan bahwa pada hari pertama, program MBG menjangkau 500 ribu penerima. Angka ini diharapkan meningkat hingga 3 juta penerima per hari pada Maret 2025 dan 15-17 juta orang pada Agustus-September 2025. Pada akhir 2025, Prabowo menargetkan MBG dapat dinikmati 82,9 juta orang, termasuk pelajar PAUD hingga SMA, ibu hamil dan menyusui, serta bayi dan balita.
Foto: Algadri Muhammad 2025
Pengelola dapur MBG
Badan Gizi Nasional (BGN), sebagai penanggung jawab utama program MBG, telah menunjuk 190 dapur utama yang disebut Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 26 provinsi. Setiap dapur utama bertanggung jawab menyalurkan makanan untuk sekitar 3.000-3.500 penerima di wilayahnya. Pemerintah berencana meningkatkan jumlah dapur ini hingga 937 unit pada akhir 2025.
Foto: DW
MBG untuk anak berkebutuhan khusus
Berbeda dengan sekolah umum, implementasi MBG di sekolah luar biasa menghadapi kesulitan penyesuaian menu yang mencakup kebutuhan gizi anak berkebutuhan khusus (ABK). Kendala utama meliputi logistik distribusi bahan makanan segar ke daerah terpencil dan biaya pengadaan bahan khusus. Setiap sekolah harus memiliki dapur memadai dan berkoordinasi dengan ahli gizi untuk menyusun menu yang sesuai.
Foto: DW
Butuh tambahan anggaran
Sejak perencanaan, program ini menuai banyak pertanyaan, mulai dari mekanisme pelaksanaan hingga sumber anggaran. Meski diyakini bermanfaat, ada potensi penyalahgunaan anggaran. Namun, program ini akan dipercepat dengan anggaran tambahan. "Menurut hitungan Badan Gizi, tambahan Rp100 triliun pada September cukup untuk memberi makan 82,9 juta orang," sebut Kepala BGN, Dadan Hindayana.
Foto: Janusz Pieńkowski/PantherMedia/IMAGO
MBG dan prioritas lain
Kepada DW Indonesia, akademisi bidang ekonomi dari Universitas Diponegoro, Esther Sri Astuti, mengingatkan agar pemangkasan anggaran demi MBG tidak mengabaikan program prioritas lainnya. "Program MBG tidak perlu dipaksakan secara masif dan harus didukung oleh swasembada pangan. Jangan sampai program ini mendorong impor pangan secara drastis," ujarnya.
Foto: Press Office Indonesia
7 foto1 | 7
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengusulkan vasektomi atau KB pria sebagai syarat untuk menjadi penerima bantuan sosial masyarakat prasejahtera di wilayahnya. Kebijakan ini didorong agar memastikan bantuan pemerintah bisa didistribusikan dengan adil dan merata.
"Jangan membebani reproduksi hanya ke perempuan. Perempuan jangan menjadi orang yang menanggung beban dari reproduksi, harus laki-laki," ucap dia dalam agenda Gawe Rancage Pak Kades jeung Pak Lurah di Bandung, dikutip dari ANTARA, Selasa (29/04).
Dedi Mulyadi mengatakan KB, terlebih KB pria berupa vasektomi, akan menjadi syarat untuk penerimaan bantuan sosial, mengingat dari temuannya banyak keluarga prasejahtera ternyata memiliki banyak anak, padahal kebutuhan tidak tercukupi.
"Ada 150 ribu penerima jaringan listrik baru dari Pemprov, tapi syaratnya boleh dipasangi listrik tapi harus KB dulu," ucap Dedi seraya menegaskan bahwa laki-laki yang harus KB.