Adalah Yusuf al-Nabhani yang mendirikan Hizb Tahrir di Yerusalem tahun 1953 sebagai reaksi atas perang Arab-Israel 1948. Tiga tahun kemudian tokoh Islam Palestina itu mendeklarasikan Hizb Tahrir sebagai partai politik di Yordania. Namun pemerintah Amman kemudian melarang organisasi baru tersebut. Al Nabhani kemudian mengungsikan diri ke Beirut.

Dalam bukunya Al Nabhani mengritik kekuatan sekular gagal melindungi nasionalisme Palestina. Ia terutama mengecam penguasa Arab yang berjuang demi kepentingan sendiri dan sebab itu mengimpikan kekhalifahan yang menyatukan semua umat Muslim di dunia dan berdasarkan prinsip Islam, bukan materialisme.

Tidak heran jika Hizb Tahrir sejak awal bermasalah dengan Demokrasi. Pasalnya prinsip kedaulatan di tangan rakyat dinilai mewujudkan pemerintahan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sesuai hukum Allah. Menurut pasal 22 konstitusi Khilafah yang dipublikasikan Hizb Tahrir, kedaulatan bukan milik rakyat, melainkan milik Syriah (Hukum Allah).

Hizb Tahrir Indonesia pernah mendesak TNI untuk melakukan kudeta. “Wahai tentara, wahai polisi, wahai jenderal-jenderal tentara Islam, ini sudah waktunya membela Islam, ambil kekuasaan itu, dan serahkan kepada Hizbut Tahrir untuk mendirikan khilafah!” tegas Ketua DPP HTI Rokhmat S Labib di hadapan simpatisan HTI pada 2014 silam.

Buat HT, asas kebebasan sipil seperti yang terkandung dalam prinsip Hak Azasi Manusia merupakan produk "ideologi Kapitalisme" yang berangkat dari prinsip "setiap manusia mewarisi sifat baik, meski pada dasarnya manusia hanya menjadi baik jika ia menaati perintah Allah."

Kekhalifahan menurut HT mengandung sejumlah prinsip demokrasi, antara lain asas praduga tak bersalah, larangan penyiksaan dan anti diskriminasi. Namun masyarakat diharamkan memberontak karena "Syariah Islam mewajibkan ketaatan pada pemegang otoritas atas umat Muslim, betapapun ketidakadilan atau pelanggaran terhadap hak sipil yang ia lakukan," menurut The Ummah’s Charter.

Pluralisme dalam kacamata Hizb Tahrir sangat berbahaya, lantaran "merusak Aqidah islam," kata bekas Jurubicara HTI Muhammad Ismail Yusanto, 2010 silam. Perempuan juga dilarang menduduki kekuasaan tertinggi seperti gubernur atau hakim, meski diizinkan berbisnis atau meniti karir. "Pemisahan jender adalah fundamental", tulis HT dalam pasal 109 konstitusi Khilafah. (Ed: rzn/ap)

Hizbullah atau Partai Allah dibentuk oleh sekelompok ulama Syiah pada dekade 1980an sebagai reaksi atas invasi Israel terhadap Libanon Selatan 1982. Kelompok ini tidak hanya memiliki sayap militer bersenjata lengkap, tetapi juga ikut berkecimpung dalam politik Libanon lewat parlemen.

Berbekal pengalaman dalam perang saudara di Libanon, Hizbullah sukses menerapkan taktik geriliya buat mengusir tentara Israel dari Libanon Selatan pada tahun 2000. Kedua pihak kembali berhadapan satu sama lain ketika Israel membombardir selatan Libanon pada 2006. Berkat perlawanan tersebut Hizbullah mendapat dukungan lintas sektarian di masyarakat Libanon.

Sejak pertamakali berdiri, organisasi pimpinan Hassan Nasrullah ini mendapat bantuan militer, finansial dan terutama politik dari Iran dan Suriah. Selama beberapa dekade kedua negara secara praktis menguasai Libanon. Kini kekuatan Hizbullah tidak hanya melampaui militer Libanon, tetapi juga menjadikan organisasi itu sebagai kekuatan paramiliter paling disegani di Timur Tengah.

Sejak berakhirnya perang saudara 1975-1990 di Libanon, Hizbullah menggandeng komunitas Syiah dan menjalin aliansi dengan kelompok lain seperti warga Kristen untuk berkecimpung di dunia politik. Terutama sejak kepemimpinan Hassan Nasrullah, Hizbullah dengan cepat menjadi kekuatan alternatif di panggung politik Beirut.

Berbeda dengan kelompok lain yang aktif pada perang saudara, Hizbullah menolak melucuti sayap militernya. Hingga kini sejumlah kekuatan politik di Libanon, termasuk partai Tayyar Al-Mustaqbal milik Perdana Menteri Saad Hariri, ingin agar Hiizbullah meletakkan senjata. Namun Nasrullah menolak dengan alasan menguatnya ancaman jiran di selatan, Israel.

Sikap antipati sejumlah masyarakat Libanon terhadap Hizbullah antara lain berawal dari pendudukan Suriah antara 1976 hingga 2005. Pertautan keduanya berakhir ketika Suriah dituduh bertanggungjawab atas pembunuhan terhadap bekas PM Rafik Hariri yang tewas akibat bom mobil. Damaskus akhirnya terpaksa menarik mundur pasukannya dari Libanon.

Sejak berkecamuknya perang Suriah, Hizbullah aktif mendukung Presiden Bashar Assad dan bertempur bersama pasukan pemerintah. Assad yang sering membantu menjamin jalur suplai senjata dari Iran, membutuhkan pengalaman tempur dan kekuatan militer Hizbullah buat mematahkan perlawanan kelompok pemberontak Free Syrian Army dan sejumlah kelompok teror yang masih bercokol di Suriah.

Sejak lama Libanon berdiri di jantung konflik kekuasaan di Timur Tengah, terutama antara Arab Saudi dan Iran. Saat ini hanya Hizbullah yang menghalangi meluasnya pengaruh Riyadh di Libanon. Arab Saudi sejak lama berusaha melucuti kekuasaan Iran dan Suriah dengan menyokong pemerintahan Saad Hariri.

Namun berbeda dengan Arab Saudi, Iran dan Hizbullah berhasil memperkuat pengaruhnya lewat Perang Suriah. Sebaliknya Israel yang menilai perkembangan politik di kawasan sebagai ancaman, berulangkali melancarkan serangan udara terhadap militer Suriah dan Hizbullah. Israel berjanji tidak akan membiarkan Iran dan Hizbullah bercokol secara permanen di Suriah.

Menurut laporan, semakin banyak pengikut salafi di Jerman yang menyatakan siap berangkat ke Suriah atau Irak untuk ikut "perang suci". Tahun 2013 tercatat hanya 2.000 anggota salafi yang berniat berjihad, tahun ini mencapai 7.000 orang.

Menurut Badan Perlindungan Konstitusi Jerman, Verfassungsschutz, mayoritas pendukung Salafi di Jerman tidak terkait dengan aksi terorisme. Namun ”hampir semua pelaku dan jaringan teror Islamis yang beraksi di Jerman punya latar belakang Salafi”. Foto: Enea B. anggota Salafi, tersangka pelaku upaya pemboman di Bonn 2012 lalu.

Seiring dengan pernyataan dukungan kepada Islamic State, kelompok Salafi semakin mendapat sorotan tajam di Jerman. Kelompok Salafi mengartikan ungkapan-ungkapan seperti ”Syariah” dan ”Jihad” secara radikal dan hanya berdasarkan pemahamannya sendiri. Pandangan Salafi tidak bisa dianggap sebagai pandangan warga muslim di Jerman.

Kebanyakan komunitas mesjid di Jerman dan para imamnya berpandangan moderat. Dan warga Muslim Jerman pun mengutuk kebiadaban teror yang mengatasnamakan Islam. September lalu, dengan motto: Melawan Kebencian dan Ketidakadilan, organisasi-organisasi muslim di Jerman menggelar aksi menentang penyalahgunaan nama Islam. Mereka menolak khotbah kebencian, ekstrimisme dan fanatisme.

Ada kelompok populis dari kalangan ekstrim kanan di Jerman yang sengaja memanfaatkan situasi saat ini untuk menyulut kebencian terhadap Islam. Sejak 20 tahun terakhir ada perubahan menarik yang terjadi di kalangan ekstrim kanan. Kalau dulu mereka fokus pada propaganda anti Israel, sekarang mereka makin fokus pada propaganda anti Islam.

Fenomena radikalisme baru di Jerman dengan alasan anti Islamis dicemaskan banyak pihak. Disadari, tren yang digalang kelompok Neo Nazi ini merupakan kebalikan dari fenomena makin banyaknya generasi muda Jerman bergabung dengan milisi Islamic State di Suriah.

Suriah telah dilanda kehancuran akibat perang saudara sejak 2011 setelah Presiden Bashar Assad kehilangan kendali atas sebagian besar negara itu karena berbagai kelompok revolusioner. Sejak dari itu, konflik menarik berbagai kekuatan asing dan membawa kesengsaraan dan kematian bagi rakyat Suriah.

Militer Suriah yang resminya bernama Syrian Arab Army (SAA) alami kekalahan besar pada 2011 terhadap kelompok anti-Assad yang tergabung dalam Free Syrian Army. SAA adalah gabungan pasukan pertahanan nasional Suriah dengan dukungan milisi bersenjata pro-Assad. Pada bulan September, Turki meluncurkan invansi militer ketiga dalam tiga tahun yang menargetkan milisi Kurdi.

Hampir semua negara tetangga Suriah ikut terseret ke pusaran konflik. Turki yang berbatasan langsung juga terimbas amat kuat. Berlatar belakang permusuhan politik antara rezim di Ankara dan rezim di Damaskus, Turki mendukung berbagai faksi militan anti-Assad.

Pasukan dari Moskow terbukti jadi aliansi kuat Presiden Assad. Pasukan darat Rusia resminya terlibat perang 2015, setelah bertahun-tahun menyuplai senjata ke militer Suriah. Komunitas internasional mengritik Moskow akibat banyaknya korban sipil dalam serangan udara yang didukung jet tempur Rusia.

Sebuah koalisi pimpinan Amerika Serikat yang terdiri lebih dari 50 negara, termasuk Jerman, mulai menargetkan Isis dan target teroris lainnya dengan serangan udara pada akhir 2014. Koalisi anti-Isis telah membuat kemunduran besar bagi kelompok militan. AS memiliki lebih dari seribu pasukan khusus di Suriah yang mendukung Pasukan Demokrat Suriah.

Kelompok Free Syrian Army mengklaim diri sebagai sayap moderat, yang muncul dari aksi protes menentang rezim Assad 2011. Bersama milisi nonjihadis, kelompok pemberontak ini terus berusaha menumbangkan Presiden Assad dan meminta pemilu demokratis. Kelompok ini didukung Amerika dan Turki. Tapi kekuatan FSA melemah, akibat sejumlah milisi pendukungnya memilih bergabung dengan grup teroris.

Perang Suriah sejatinya konflik yang amat rumit. Dalam perang besar ada perang kecil. Misalnya antara pemberontak Kurdi Suriah melawan ISIS di utara dan barat Suriah. Atau juga antara etnis Kurdi di Turki melawan pemerintah di Ankara. Etnis Kurdi di Turki, Suriah dan Irak sejak lama menghendaki berdirinya negara berdaulat Kurdi.

Kelompok teroris Islamic State (Isis) yang memanfaatkan kekacauan di Suriah dan vakum kekuasaan di Irak, pada tahun 2014 berhasil merebut wilayah luas di Suriah dan Irak. Wajah baru teror ini berusaha mendirikan kekalifahan, dan namanya tercoreng akibat genosida, pembunuhan sandera serta penyiksaan brutal.

Milisi teroris Front al-Nusra yang berafiliasi ke Al Qaeda merupakan kelompok jihadis kawakan di Suriah. Kelompok ini tidak hanya memerangi rezim Assad tapi juga terlibat perang dengan pemberontak yang disebut moderat. Setelah merger dengan sejumlah grup milisi lainnya, Januari 2017 namanya diubah jadi Tahrir al-Sham.

Iran terlibat pusaran konflik dengan mendukung rezim Assad. Konflik ini juga jadi perang proxy antara Iran dan Rusia di satu sisi, melawan Turki dan AS di sisi lainnya. Teheran berusaha menjaga perimbangan kekuatan di kawasan, dan mendukung Damaskus dengan asistensi startegis, pelatihan militer dan bahkan mengirim pasukan darat.