Sebanyak 29 negara yang baru atau belum merdeka mencoba membebaskan diri dari himpitan neokolonialisme dengan berkumpul di Bandung. Setidaknya pada tanggal 18 April 1955, kota tersebut menjadi pusat episentrum kekuatan politik negara-negara berkembang yang muak dengan tekanan Perang Dingin.

Konfrensi Asia Afrika di Bandung diikuti oleh 23 negara Asia dan enam negara Afrika yang mewakili separuh penduduk Bumi. Saat itu Perang Dingin antara Uni Sovyet dan Amerika Serikat sedang memuncak. Konferensi di Bandung nantinya menjadi batu loncatan bagi terbentuknya kelompok negara-negara Non Blok.

Konferensi yang disiapkan oleh Ruslan Abdulgani itu antara lain dihadiri oleh Presiden Mesir, Gamal Abdul Nasser (3 dr. Ki.) dan pangeran Faisal Ibn Abdul Azis yang kemudian menjadi raja Arab Saudi (2 dr. Ki.) Terutama Nasser menjadi figur utama dalam konfrensi di Bandung. Ia antara lain berhasil membujuk negara lain mendukung kemerdekaan Tunisa, Aljazair dan Maroko dari penjajahan Perancis.

Perdana Menteri Cina, Zhou En Lai adalah nama mentereng lain yang hadir di Bandung. Zhou sempat selamat dari percobaan pembunuhan sesaat sebelum bertolak ke Indonesia. Di konfrensi Asia-Afrika pemimpin Cina itu memiliki misi besar, yakni memperkuat posisi Cina di dunia internasional dan mengisolasi Taiwan.

PM Cina Zhou, tampak berbicara dengan Mufti Palestina Amin al Husaini, juga menandatangani deklarasi yang menyerukan kepada warga Tionghoa di luar negeri agar menyatakan loyalitas terhadap negara tempat tinggal dan bukan kepada Cina. Point tersebut adalah isu sensitif buat Indonesia dan beberapa negara lain yang hadir dalam konferensi.

Serupa kepala negara lain, Sukarno memanfaatkan Konferensi Asia Afrika buat mendorong agenda sendiri. Ia misalnya sukses memasukkan butir penolakan terhadap pembentukan negara Malaysia oleh Inggris dan membetoni klaim Indonesia atas Papua Barat.

Kendati kemudian menghilang, Konferensi Asia-Afrika membuka jalan bagi terbentuknya Gerakan Non Blok yang digalang oleh Sukarno, Gamal Abdul Nasser, PM India Jawaharlal Nehru, Presiden Ghana Kwame Nkrumah dan Presiden Yugoslavia, Josip Broz Tito. Kelima negarawan sepakat menerapkan konsep "netralitas positif" untuk menghindari himpitan dua adidaya, Uni Sovyet dan Amerika Serikat.

Saat ini arsip negara menyimpan tiga versi Surat Perintah Sebelas Maret. Salah satunya berasal dari Sekretariat Negara, yang lain dari Pusat Penerangan TNI Angkatan Darat dan terakhir cuma berupa salinan tanpa kop surat kenegaraan. Ketiga surat tersebut dinyatakan palsu oleh sejarahawan. Hingga kini tidak jelas di mana keberadaan salinan asli Supersemar.

Misteri juga menggelayuti penandatanganan Supersemar. Awalnya Sukarno dilarikan ke Bogor setelah sidang kabinet 11 Maret 1966 di Jakarta dikepung oleh "pasukan liar" yang kemudian diketahui adalah pasukan Kostrad. Di Bogor Sukarno disantroni tiga jendral utusan Suharto. Sejarah lalu mencatat buram apa yang terjadi di Istana. Yang jelas pulang ke Jakarta ketiga jendral telah mengantongi Supersemar

Tidak jelas bagaimana Sukarno mau menandatangani surat yang praktis melucuti kekuasaannya itu. Kesaksian pengawal presiden, Sukardjo Wilardjito, menyebut Sukarno ditodong pistol oleh seorang jendral utusan Suharto. Catatan lain menyebut Sukarno terpaksa membubuhkan tandatangannya karena saat itu istana Bogor telah dikepung tank-tank TNI dan ribuan massa yang berunjuk rasa.

Supersemar diyakini tidak menyebut secara eksplisit penyerahan kekuasaan kepada Suharto seperti yang dipropagandakan oleh TNI. Dalam pidato Sukarno pada 17 Agustus 1966 ia mengecam pihak yang telah menghianati perintahnya. "Jangan jegal perintah saya. Jangan saya dikentuti!" pekiknya saat itu. Sukarno kembali menekankan Supersemar bukan "transfer of authority, melainkan sekedar surat perintah"

Sejumlah orang mengaku mengetik Supersemar, antara lain Letkol (Purn) Ali Ebram, seorang perwira Cakrabirawa. Menurutnya ia mengetik naskah Supersemar dengan didampingi langsung oleh Sukarno. Namun sejahrawan Irlandia, Benedict Anderson mencatat kesaksian perwira lain bahwa Supersemar ditulis di atas kertas berkop Markas Besar Angkatan Darat. Artinya naskah Supersemar tidak disusun oleh Sukarno

Hanya 24 jam setelah terbitnya surat sakti itu Suharto membubarkan PKI, menangkapi anggota kabinet dan orang-orang tedekat Sukarno. Menurut adik Suharto, Probosutedjo, surat itu tidak secara eksplisit memerintahkan pembubaran PKI. Sebab itu pula Sukarno menerbitkan surat perintah 13 Maret buat menganulir Supersemar. Serupa Supersemar, naskah asli surat perintah itu hingga kini lenyap tanpa bekas

Setelah kekuasaannya dilucuti, Sukarno diasingkan dari kancah politik di Jakarta. Ia dilarang membaca koran atau mendengar radio. Kunjungan keluarga dan layanan kesehatan dibatasi. Sementara itu Suharto mulai membangun kekuasaan dengan membentuk kabinet dan membujuk parlemen untuk mengesahkan Supersemar dalam TAP MPRS No. IX/MPRS/1966.

Supersemar pada akhirnya digunakan oleh Suharto untuk melahirkan rejim orde baru. Hingga kematiannya sang diktatur tidak berniat membuka tabir sejarah gelap tersebut, begitu pula dengan orang-orang terdekatnya. Berbagai upaya yang dilakukan Arsip Nasional untuk menemukan naskah asli Supersemar terbentur sikap diam pejabat orba. Saat ini semua saksi kunci Supersemar telah meninggal dunia.

"Soal pengganyangan Malaysia adalah soal nasional," teriak Sukarno saat berpidato membela politik konfrontasinya pada 1964. Setahun sebelumnya dia menentang niat Inggris membentuk negara federal Malaysia yang menggabungkan Serawak. Sebagian menulis Sukarno ingin mengalihkan publik dari kisruh politik dalam negeri. Akibat konflk Malaysia, Indonesia semakin terisolasi dari dunia internasional

Setelah Malaysia terbentuk September 1963, Indonesia langsung memutuskan hubungan diplomatik. Beberapa hari kemudian massa merusak gedung Kedutaan Besar Inggris dan Singapura. Sebagai reaksi, pemerintah Malaysia menangkapi agen rahasia Indonesia. Ribuan penduduk juga berunjuk rasa di depan kedutaan besar Indonesia di Kuala Lumpur.

Sukarno pun memerintahkan RPKAD buat menyusup ke Serawak buat membina sukarelawan lokal. TNI juga mendukung upaya kudeta di Brunei Darussalam dengan mendidik 4000 milisi bersenjata. Akibatnya Inggris yang saat itu masih memiliki pangkalan tempur di Singapura mengirimkan pasukannya ke Kalimantan Utara.

TNI berulangkali menggelar operasi penyusupan dengan mengirimkan sukarelawan dan serdadu ke utara Kalimantan. Pada September 1964, militer Indonesia bahkan menerjunkan pasukan gerak cepat ke semenanjung Malaysia. Dari 96 pasukan terjun payung, 90 di antaranya berhasil ditangkap atau dibunuh oleh serdadu Malaysia dan Inggris.

Militer Inggris tidak cuma membantu pembentukan angkatan bersenjata Malaysia, melainkan juga mendidik anggota suku-suku lokal buat bertempur melawan penyusup Indonesia di utara Kalimantan. Tapi menyusul sikap keras Jakarta yang bersikukuh menyusupkan milisi bersenjata ke Malaysia, Inggris kemudian menggelar kampanye militer yang disebut Operasi Claret.

Dalam operasi tersebut Inggris dan Malaysia memindahkan garis pertahanan ke wilayah Indonesia buat menghadang penyusup. Karena kehawatir menyulut perang terbuka dengan Indonesia, Inggris melaksanakan operasi secara terbatas dan sangat rahasia. Kampanye militer ini berlangsung antara 1964 hingga 1966.

Politik Ganyang Malaysia berakhir setelah kekuasaan Sukarno dilucuti setelah peristiwa G30SPKI. Suharto yang kemudian berkuasa tidak berniat melanjutkan kebijakan pendahulunya itu. Walhasil penguasa baru Indonesia menggelar berbagai perundingan rahasia yang berujung pada kesepakatan damai Agustus 1966. Sebanyak 590 tentara Indonesia tewas, sementara di pihak Inggris tercatat 114 serdadu.

Seorang anggota politbiro, Günter Schabowski, dalam satu konferensi pers mengatakan, warga Jerman Timur bisa pergi ke luar negeri tanpa perlu visa. Setelah penundaan yang menyebabkan warga berdesak-desakan di gerbang perbatasan, akhirnya pintu perbatasan kembali dibuka. Tembok Berlin runtuh. "Kita warga Jerman, warga yang kini paling berbahaiga," dikatakan walikota Berlin Walter Momper.

Suasana yang makin panas di Jerman Timur memaksa parlemen memajukan pemilu yang bebas. Tema kampanye yang paling bergaung adalah isu penyatuan Jerman. Pemilu dimenangkan Aliansi Pro Jerman. Ini mempercepat penyatuan kembali Jerman. 12 April 1990, Lothar de Maizière terpilih sebagai presiden Jerman Timur.

Pertengahan tahun 1990, Jerman Timur makin terancam bubar. 15 ribu warga setiap minggunya lari meninggalkan negeri ini. Demonstrasi memaksa pemerintah memakai mata uang bersama. 1 Juli, pukul 00:00, D-Mark menjadi mata uang Jerman Timur. Satu langkah awal yang penting dalam penyamarataan standar hidup warga di wilayah barat dan timur Jerman.

Di rumah berburu milik Presiden Uni Soviet Mikhail Gorbachev di Kaukasus dibuat terobosan penting antara Kanselir Jerman Barat Helmut Kohl dan Gorbachev: Jerman akan mendapat lagi kedaulatan penuh. Imbalan bagi Moskow: Uni Soviet mendapat bantuan dana sebesar 63 juta Mark, yang antara lain dipakai untuk penarikan mundur pasukan militernya dari wilayah Jerman.

Lothar de Maizière (kanan) memanggil parlemen untuk rapat darurat. Keputusannya: "Mulai tanggal 3 Oktober 1990, Jerman TImur akan masuk dalam cakupan hukum negara Jerman seperti yang tertera dalam paragraf 23 konstitusi negara Jerman." Kepala Partai PDS Gregor Gysi (kiri) menyebut tanggal 3 Oktober sebagai "hari runtuhnya Republik Demokrasi Jerman."

Sejak bulan Mei, para menteri luar negeri keempat negara pendudukan (AS; Uni Soviet, Inggris, Perancis) dan kedua negara Jerman telah tiga kali bersidang. Di Moskow, 12 September 1990, ditandatangani kesepakatan oleh keenam menteri luar negeri: Jerman tidak boleh melanggar garis batas yang telah ditetapkan, serta diberikan kedaulatan penuh.

Jerman Timur bubar. Di malam tanggal 2 Oktober, warga Jerman merayakan penyatuan kembali dengan membunyikan lonceng gereja dan menyulut kembang api. Ratusan ribu warga berkumpul di depan gedung parlemen Jerman Reichstag di Berlin. Seluruh dunia turut menyaksikan peristiwa besar ini.