Eskalasi dimulai pada 28 Februari 2026, ketika Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan ke target strategis di Iran. Serangan ini menandai perubahan dari ketegangan menjadi konflik terbuka, dengan risiko meluas ke kawasan Timur Tengah.

Iran merespons dengan meningkatkan kesiapan militer dan melancarkan serangan balasan. Ketegangan cepat meluas, terutama di kawasan Teluk yang menjadi jalur vital perdagangan dan energi global.

Situasi semakin genting setelah media pemerintah Iran melaporkan kematian pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Peristiwa ini memicu ketidakpastian besar terhadap stabilitas politik Iran di tengah konflik yang sedang berlangsung.

Serangan AS dan Israel ke Iran menuai kritik dari pakar hukum internasional. Sekjen PBB Antonio Guterres menyebutnya sebagai “ancaman serius” terhadap perdamaian global, merujuk pada Piagam PBB yang melarang serangan terhadap negara lain. Di sisi lain, respons Iran juga dipersoalkan, terutama ketika serangan menyasar wilayah sipil atau negara lain.

Mojtaba Khamenei, putra dari Ali Khamenei, ditunjuk sebagai pemimpin tertinggi baru Iran. Penunjukan ini dinilai sebagai tanda rezim Iran memilih jalur konfrontatif.

Konflik ini mengguncang pasar energi global. Negara-negara penghasil minyak di kawasan Teluk menghadapi tekanan, sementara dunia mengantisipasi gangguan pasokan dan lonjakan harga energi.

Iran memblokade Selat Hormuz, jalur strategis bagi sekitar 20% pasokan minyak dunia. Langkah ini memperparah krisis energi global dan meningkatkan tensi militer di kawasan.

Dampak konflik tidak hanya terasa di sektor energi. Gangguan rantai pasok dan kenaikan harga energi berisiko memicu krisis pangan global, terutama di negara-negara berkembang.

Presiden Prabowo Subianto menawarkan Indonesia sebagai mediator konflik AS-Iran. Namun Dubes Iran, Mohammad Boroujerdi, menegaskan Teheran tidak akan bernegosiasi dengan AS, meski mengapresiasi niat baik Indonesia. Menurutnya, pengalaman sebelumnya menunjukkan tidak ada jaminan AS akan mematuhi kesepakatan, sehingga mediasi dinilai bukan solusi dalam situasi saat ini.

Jerman menegaskan tidak akan terlibat langsung dalam perang karena tidak ada mandat dari PBB, Uni Eropa, atau NATO. Di sisi lain, negara-negara Eropa belum memiliki sikap bersama. Sebagian mendukung secara terbatas, sementara lainnya memilih menjaga jarak dan fokus pada dampak konflik.