Mengakhiri rangkaian kunjungannya ke Asia, Kanselir Jerman Friedrich Merz menyatakan kesiapan Jerman dan Uni Eropa untuk bekerja sama dengan negara-negara Asia dalam memperkuat tatanan ekonomi berbasis aturan. Pernyataan tersebut disampaikan dalam Konferensi Bisnis Jerman-Asia Pasifik ke-19 di Seoul, Jumat (30/10).

Merz mengatakan Uni Eropa siap mengambil peran dalam membangun tatanan ekonomi berbasis aturan bersama negara-negara Asia, terutama di tengah ketidakpastian perdagangan global yang kian menghimpit banyak negara.

"Persaingan antara AS dan Cina semakin memanas. Tarif, strategi mengurangi ketergantungan teknologi, dan persaingan sengit untuk bahan baku kritis serta teknologi baru sedang mengubah dasar aturan ekonomi global kita,” kata Merz. "Konflik-konflik ini serta pergeseran sistemik pola kekuasaan menjadi perhatian kita semua. Khususnya bagi mitra-mitra yang sedang berkembang secara ekonomi di kawasan Indo-Pasifik juga di Jerman dan Eropa,” jelasnya.

Sebelum tiba di Korea Selatan, Merz telah mengunjungi Singapura dan Jepang. Dalam rangkaian kunjungan tersebut, ia mendorong penguatan kemitraan perdagangan bebas serta kerja sama yang lebih erat dengan negara-negara Asia.

Saat berada di Singapura pada Rabu (28/10), Merz menyinggung perjanjian perdagangan Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP), yang menghubungkan negara-negara di kawasan Asia-Pasifik dengan mitra lintas kawasan.

Inggris menjadi satu-satunya negara Eropa yang menandatangani CPTPP setelah keluar dari Uni Eropa. Sementara itu, pada 2017, pemerintahan pertama Presiden Donald Trump menarik Amerika Serikat dari perjanjian pendahulunya, Trans-Pacific Partnership (TPP).

"Kami ingin menawarkan peluang di luar perjanjian bilateral,” kata Merz dalam kunjungan hari terakhirnya di Seoul. "Kami dengan tegas bersatu melawan unilateralisme, politik kekuasaan otokratis, dan pelanggaran hukum internasional,” tambah sang kanselir.

Merz juga memperingatkan dampak politisasi rantai pasok terhadap stabilitas ekonomi dan keamanan kawasan."Ketika rantai pasok jadi pion politik, ketika akses ke teknologi utama terhambat, atau ketika upaya untuk mengamankan bahan baku lebih mirip pertunjukan kekuatan daripada kemitraan yang adil, hal ini mengancam pertumbuhan, kemakmuran, dan pada akhirnya keamanan seluruh kawasan,” tegasnya.

Dalam konferensi tersebut, Perdana Menteri Korea Selatan Han Seong Sook menggambarkan Jerman sebagai mitra dagang terpenting Korea Selatan di Eropa. Di sisi lain, perusahaan-perusahaan Jerman juga memanfaatkan Korea Selatan sebagai salah satu pusat penting untuk memperluas bisnis mereka di Asia.

Mengurangi ketergantungan pada Cina

Selama bertahun-tahun, Korea Selatan telah menjadi salah satu mitra ekonomi terpenting Jerman di kawasan Asia. Sebagai salah satu produsen semikonduktor utama dunia, Korea Selatan memiliki posisi strategis di tengah pesatnya perkembangan kecerdasan buatan. Berlin pun mengandalkan Seoul sebagai mitra untuk mengurangi ketergantungan ekonomi dan teknologinya pada Cina.

Merz berharap Korea Selatan dan negara-negara mitra tepercaya lainnya dapat membantu Jerman mengurangi risiko ekonomi yang muncul akibat ketergantungan pada satu negara atau rantai pasok tertentu. "Tujuan kami adalah mempertahankan kekuatan ekonomi, stabilitas, dan kebebasan untuk bertindak,” katanya.

Khusus di bidang kecerdasan buatan, Merz menilai kerja sama dengan Korea Selatan perlu terus diperluas. Dalam konteks ini, ia merujuk pada Perjanjian Kerangka Kerja Teknologi Tinggi Korea-Jerman yang disepakati selama kunjungannya. Perjanjian tersebut diharapkan menjadi landasan bagi penguatan kerja sama di bidang mikroelektronika, AI industri, dan robotika.

Menurut Merz, pemanfaatan AI akan menjadi faktor penentu daya saing pada masa depan. Namun, pengembangan teknologi tersebut juga membutuhkan fondasi yang aman dan andal, mulai dari ketersediaan chip semikonduktor canggih dan bahan baku hingga pasokan energi yang stabil.

Karena itu, negara-negara industri seperti Korea Selatan dan Jerman perlu membangun kemitraan baru agar lebih tangguh menghadapi berbagai tantangan ekonomi dan teknologi.

Selain itu, kedua negara berencana menghubungkan lembaga keamanan kecerdasan buatan mereka serta membangun jembatan bagi perusahaan rintisan (startup) untuk memperluas pertukaran ekonomi. Korea Selatan juga akan menjadi negara mitra dalam KTT Digital Jerman tahun depan.

Kekhawatiran Asia terhadap kebijakan proteksionis Uni Eropa

Di balik upaya mempererat hubungan ekonomi, Merz juga menghadapi tantangan untuk meredakan kekhawatiran negara-negara Asia terhadap potensi meningkatnya proteksionisme Uni Eropa. Kekhawatiran ini muncul menyusul rencana penerapan kebijakan "Made-in-EU" melalui Industrial Accelerator Act.

Sehari sebelum konferensi di Seoul, Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung telah memperingatkan Merz mengenai potensi kerugian perdagangan yang dapat dialami industri Korea Selatan akibat aturan-aturan baru Uni Eropa.

Kekhawatiran tersebut berangkat dari rencana yang diajukan Uni Eropa pada Maret lalu untuk memperkuat perekonomian Eropa sekaligus meningkatkan kemandiriannya. Melalui ketentuan "Made-in-EU", persyaratan mengenai proporsi komponen yang diproduksi di wilayah Uni Eropa akan diberlakukan dalam pemberian subsidi dan pengadaan barang, termasuk untuk sektor mobil, baterai, baja, dan semen.

Rencana tersebut dinilai berpotensi menciptakan hambatan perdagangan baru. Sejumlah negara Asia khawatir kebijakan itu akan menjadi awal gelombang proteksionisme baru di Eropa.

Merz berupaya meredakan kekhawatiran tersebut dengan menegaskan bahwa Uni Eropa tidak bermaksud menutup diri dari persaingan global. "Saya ‌telah membantah hal itu dan berusaha untuk menghilangkan kekhawatiran ini juga,” tegas Kanselir tersebut.

"Kita harus tetap terbuka. Kita harus memiliki persaingan,” tambah Merz. Menurutnya, keterbukaan dan persaingan merupakan syarat penting agar produk-produk Jerman dan Eropa tetap mampu bersaing dan sukses di pasar Asia.

Meski demikian, Merz mengakui bahwa kekhawatiran negara-negara mitra tersebut perlu ditanggapi secara serius. Ia berjanji akan membicarakan persoalan ini dengan Komisi Eropa dan para mitra Uni Eropa lainnya."Tentu saja saya akan mengangkat hal ini pada pertemuan Dewan Eropa berikutnya, bahwa saya telah mendengar kekhawatiran ini disampaikan dengan sangat intens di sini.”

Editor: Yuniman Farid