Bagi Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sissi, ini adalah waktu yang tepat. Awal masa jabatan ketiganya sebagai presiden bertepatan dengan keuntungan besar bagi negaranya.

Ketika dilantik pada Selasa (02/4), el-Sissi berjanji "untuk mengadopsi strategi yang memaksimalkan kemampuan dan sumber daya ekonomi Mesir, dan meningkatkan soliditas dan ketahanan perekonomian Mesir dalam menghadapi krisis, sekaligus mencapai pertumbuhan ekonomi yang kuat, berkelanjutan dan seimbang. "

Namun, strategi seperti ini menjadi mungkin dilakukan berkat masuknya investasi internasional baru-baru ini. Pada Februari, Uni Emirat Arab mengumumkan investasi $35 miliar (sekitar Rp556,6 triliun) untuk membangun resor pariwisata baru di pantai Mediterania Mesir. Pada Maret, Uni Eropa menjalin kemitraan strategis dengan Mesir senilai $8 miliar (sekitar Rp127,2 triliun) untuk memperkuat stabilitas Mesir dan meningkatkan upaya pemberantasan migrasi.

Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

Pada bulan yang sama, Dana Moneter Internasional (IMF) meningkatkan kesepakatan pendanaan yang sudah ada sebesar $3 miliar menjadi $8 miliar.

Sebelum melakukan investasi ini, el-Sissi mungkin harus mengurangi janji-janji muluk dalam pidato pelantikannya. Situasi keuangan Mesir sangat memprihatinkan: utang negara hampir mencapai 100% dari PDB, kekurangan cadangan mata uang asing yang parah menyebabkan negara yang berhutang tersebut kekurangan uang tunai, negara tersebut menderita inflasi sekitar 36% dan pemotongan subsidi telah meningkat sebesar 60%. penduduknya masuk dalam kemiskinan.

"Pendanaan yang diperoleh dalam beberapa minggu terakhir ini seolah-olah akan membantu meringankan krisis ekonomi dan mungkin menstabilkan Mesir dalam jangka pendek, namun saya skeptis bahwa dana ini hanya menawarkan ilusi jeda sementara,” Michelle Pace, profesor studi global di Denmark's Universitas Roskilde, kepada DW.

Reformasi menantang perekonomian yang didominasi tentara

"Pembiayaan baru yang masuk ke Mesir dapat mendorong lebih banyak kebijakan dan praktik ekonomi destruktif yang sama atau dapat mendorong reformasi yang serius,” kata Timothy E. Kaldas, wakil direktur Institut Tahrir untuk Kebijakan Timur Tengah yang berbasis di Washington, kepada DW.

Sejauh ini, bank sentral Mesir telah melaksanakan permintaan pertama IMF. Pada bulan Maret, negara ini mendevaluasi mata uang lokal, pound Mesir, terhadap dolar AS dan mengalihkannya ke nilai tukar mengambang.

Artinya, harga satu dolar AS, yang sebelumnya dipatok pada 31 pound Mesir, diperdagangkan sesuai nilai pasar dan saat ini berada pada kisaran 50 pound Mesir.

Langkah ini menandai perubahan haluan dalam kebijakan keuangan Mesir. Pinjaman IMF sebelumnya gagal karena bank sentral negara tersebut tidak melakukan transisi ke nilai tukar mengambang.

"Sangat penting bagi Mesir untuk melanjutkan penerapan kebijakan ekonomi di bawah program ini untuk mencapai hal ini dan IMF siap mendukung pemerintah Mesir untuk mempertahankan kebijakan tersebut,” kata juru bicara IMF kepada DW.

IMF akan meninjau kembali langkah reformasi Mesir pada akhir Juni. Sementara itu, IMF menguraikan lima rekomendasi lain untuk memperkuat dan memperluas langkah-langkah reformasi Mesir, termasuk memungkinkan keterlibatan sektor swasta dalam proyek-proyek infrastruktur publik.

Namun, beberapa mega proyek, seperti pembangunan Ibu Kota Administratif Baru dan perluasan Terusan Suez, tidak hanya memakan biaya besar tetapi juga terus dikelola oleh perusahaan-perusahaan yang terkait dengan tentara, yang memainkan peran penting dalam semua industri di negara tersebut. Mesir.

"Tentara Mesir memiliki kerajaan luas yang mencakup hotel, perumahan, proyek infrastruktur, pompa bensin, barang konsumsi, makanan, air mineral, hampir semuanya dan tentara menikmati keistimewaan seperti pembebasan pajak dan bea masuk,” kata Pace kepada DW.

Terlebih lagi, militer adalah pendukung kuat el-Sissi dan perubahan struktural terhadap pendirian bisnis yang sedang berkembang ini akan menjadi masalah yang rumit.

"Pendanaan dari IMF dan UE didasarkan pada upaya Mesir untuk melakukan serangkaian reformasi yang signifikan, namun melakukan reformasi ini dengan cara yang bermakna akan mengharuskan pemerintah Mesir melakukan perubahan besar dalam kebijakan ekonomi yang telah diterapkan sejauh ini,” Anthony Dworkin, peneliti kebijakan senior di Dewan Hubungan Luar Negeri Eropa, mengatakan kepada DW.

"Ada risiko besar bahwa Mesir akan mencoba menggunakan bantuan yang telah diberikan untuk menghindari reformasi yang sulit ini, dengan mengandalkan kepentingan geopolitiknya dan risiko ketidakstabilan yang memungkinkannya lepas dari persyaratan,” tambah Dworkin.

Konflik kepentingan internasional

Selain struktur domestik yang rumit di Mesir, investor lain, seperti Uni Emirat Arab atau Arab Saudi, mempunyai agenda sendiri yang didukung oleh jumlah yang jauh melebihi pendanaan institusional saat ini.

Keprihatinan utama mereka di kawasan ini adalah memiliki negara tetangga yang stabil. Sebaliknya, investasi tidak terlalu terkait dengan permintaan perubahan atau reformasi, melainkan bertujuan untuk menstabilkan perekonomian yang ada.

Namun, Mesir tidak hanya bergantung pada dukungan regional, sehingga memberikan pengaruh kepada badan-badan internasional.

"Sangat penting bagi UE dan IMF untuk memastikan bahwa reformasi yang berarti benar-benar terjadi sebagai imbalan atas sejumlah pendanaan yang mereka berikan,” kata Dworkin kepada DW.

Kaldas setuju, "Jika kondisinya tidak tepat sasaran dan tidak ditegakkan dengan ketat, para pemimpin Mesir kemungkinan besar akan memandang dana baru tersebut sebagai bentuk dukungan mereka karena Mesir dianggap terlalu besar untuk gagal, dengan asumsi bahwa dana tersebut akan mengalir tanpa perlu reformasi dan negara itu tetap akan mendapat dana talangan jika ekonomi Mesir terpuruk lagi." (rs/hp )