1. Buka konten
  2. Buka menu utama
  3. Buka situs DW lainnya

Mesir, Yordania dan Irak Hidupkan Kembali 'Aliansi Arab'

28 Juni 2021

Mesir, Yordania dan Irak memperkuat kerjasama keamanan dan ekonomi dalam pertemuan tripartit di Baghdad. Kesepakatan itu menandakan normalisasi hubungan antara Irak dan Mesir yang bermusuhan sejak tiga dekade silam.

Raja Abdullah II, Presiden Barham Salih, Presiden Abdel Fattah al Sisi dan Perdana Menteri Mustafa al-Kadhimi di Baghdad, 27 Juni 2021
Raja Abdullah II, Presiden Barham Salih, Presiden Abdel Fattah al Sisi dan Perdana Menteri Mustafa al-Kadhimi di Baghdad, 27 Juni 2021Foto: KHALID AL-MOUSILY/REUTERS

Kunjungan Presiden Mesir, Abdel Fattah al-Sisi dan Raja Yordania, Abdullah II, ke Irak dinilai menciptakan momentum bagi Baghdad untuk memperkuat aliansi dengan negara Arab, dan menjadi mediator untuk merelai konflik dengan Iran. Baru April silam Irak dikabarkan menjadi tuan rumah negosiasi damai antara Iran dan Arab Saudi.

Pada Minggu (27/06), kedua kepala negara bertemu dengan Presiden Barham Saleh dan perdana Menteri Mustafa al-Kadhemi dalam sebuah percakapan "yang mendesak dilakukan menyusul tantangan regional yang besar," kata Saleh.

"Pemulihan Irak membuka jalan bagi sebuah sistem yang terintegrasi bagi wilayah kita, dibangun di atas pondasi perang melawan ekstremisme, penghormatan terhadap kedaulatan dan kemitraan ekonomi," tulis sang presiden via Twitter.

Pertemuan tersebut antara lain membahas isu keamanan regional, serta penguatan kerjasama di bidang energi dan perdagangan, menurut pernyataan bersama yang dirilis seusai pertemuan.

Ke-empat kepala negara juga membahas "solusi politik" atas perang saudara di Suriah yang berbasis pada resolusi PBB, "yang akan melindungi keamanan dan stabilitas di Suriah, serta menciptakan kondisi yang kondunsif untuk kepulangan para pengungsi."

Konflik di Suriah sejauh ini telah menewaskan ratusan ribu orang dan memaksa jutaan lain mengungsi. Sebagian besar warga Suriah yang melarikan diri saat ini ditampung di Yordania atau Turki. Pemulangan penduduk Suriah menjadi isu utama dalam resolusi konflik, terutama bagi negara jiran.

Konferensi tersebut juga menyerukan pemulihan stabilitas di Yaman, serta menyerukan penarikan mundur milisi asing dari Libya.

Mencairnya ketegangan di Timur Tengah?

Mesir, Yordania dan Irak juga mendesak PBB agar mengupayakan "perdamaian yang adil dan komperhensif" antara Israel dan Palestina, serta pembentukan negara Palestina yang merdeka. Pertemuan tersebut menggarisbawahi peran Kairo yang dianggap berhasil memediasikan gencatan senjata antara Israel dan Hamas di Jalur Gaza.

Sejak awal pertemuan, Kadhemi sudah menegaskan bahwa ketiga negara "ingin berusaha menyepakati visi bersama, melalui kerjasama dan koordinasi," dalam isu Suriah, Libya, Yaman dan Palestina.

Al-Sisi adalah presiden Mesir pertama yang berkunjung ke Baghdad sejak bekas diktatur Irak, Saddam Hussein, menginvasi Kuwait pada 1990. Sejak itu hubungan kedua negara meregang, dan baru mencari sejak beberapa tahun terakhir. Adapun kunjungan Raja Abdullah II kali ini adalah yang kedua sejak 10 tahun terakhir.

Analis asal Irak, Ihsan al-Shamari, mengatakan pertemuan di Baghdad "adalah pesan kepada Amerika Serikat bahwa Irak tidak akan mengorbankan hubungannya dengan negara-negara Arab demi Iran."

Pada saat yang sama, Amerika Serikat melancarkan serangan udara terhadap milisi-milisi binaan Iran di Irak. Serangan pada Minggu (27/06) sore itu dilakukan demi "melindungi personil militer AS" tulis Pentagon dalam keterangan persnya. Dalam serangan itu, faksi bersenjata, Kataib Sayyed al-Shuhada, mengakui empat anggotanya tewas dan berjanji akan membalas dendam.

Senin (28/06), juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran menuduh AS "mengganggu stabilitas keamanan di kawasan, yang salah satu korbannya adalah AS juga," tutur Saeed Khatibzadeh.

rzn/hp (afp, rtr)

 

Lewatkan bagian berikutnya Topik terkait

Topik terkait

Tampilkan liputan lainnya