Hubungan India dan Bangladesh mulai merekah retaknya ketika Perdana Menteri Bangladesh yang terguling, Sheikh Hasina, melarikan diri ke Delhi di tengah gelombang protes keras yang menumbangkan kekuasaannya selama 15 tahun pada 2024.

Kini, dua negeri di Asia Selatan itu mencoba meniti kembali jembatan yang sempat runtuh dengan membuka kembali layanan visa. Misi-misi diplomatik Bangladesh di seluruh India akan sepenuhnya mengaktifkan kembali layanan visa turis.

Operasi visa India di Bangladesh akan dibuka secara bertahap. Untuk sementara, Komisi Tinggi India menerbitkan visa medis dan visa bisnis masuk ganda.

Pemulihan penuh untuk semua kategori—termasuk visa turis, pelajar, dan kerja—diperkirakan berlangsung dalam beberapa pekan mendatang.

Mengapa layanan visa sempat dibekukan?

Bangladesh membekukan visa turis India pada Desember 2025, menyusul meletusnya protes keras di sekitar kedutaan dan konsulat Bangladesh di New Delhi serta beberapa kota lain di India. Aksi itu dipicu oleh peristiwa lynching (amuk massa) terhadap seorang pria Hindu, yang diduga dilakukan oleh massa islamis di Bangladesh.

Para pejabat menyebut pertimbangan keamanan menjelang pemilihan umum Bangladesh pada Februari sebagai alasan pembekuan layanan. Selama periode itu, hanya visa bisnis dan kerja yang diproses.

India sebelumnya telah lebih dulu menangguhkan sebagian besar layanan visanya di Bangladesh pada akhir 2024, menyusul gejolak pasca-tergulingnya Hasina. Pada akhir 2025, India menutup pusat-pusat visa di Dhaka dan Chittagong dengan alasan kekhawatiran keamanan.

India dan Bangladesh mencari "kalibrasi ulang”

Ketegangan mulai sedikit mereda setelah Bangladesh memilih pemerintahan baru pada awal Februari. Perdana Menteri baru, Tarique Rahman, menjanjikan pengaturan ulang hubungan dengan India.

Sejumlah ganjalan lama membayangi relasi bilateral: sengketa sumber daya air, nasib politik Partai Liga Awami milik Hasina, hingga tata kelola perbatasan.

"Baik India maupun Bangladesh sama-sama menginginkan kalibrasi ulang hubungan bilateral. Pencairan kembali visa ini menandakan adanya niat kebijakan ke arah itu. Namun ini adalah awal dari upaya membangun kembali kepercayaan, bukan akhirnya,” ujar Avinash Paliwal, pengajar hubungan internasional di School of Oriental and African Studies, London, kepada DW.

Paliwal menilai, perundingan atas isu-isu lama seperti pembagian air, ketimpangan perdagangan, serta masa depan Liga Awami akan menentukan apakah penataan ulang yang sejati benar-benar sedang berlangsung.

"Opini politik domestik satu sama lain masih dipenuhi ketidakpercayaan, baik di India maupun di Bangladesh. Menavigasi kalibrasi ulang kebijakan luar negeri dalam konteks seperti ini adalah tantangan,” tambah Paliwal.

Menurutnya, kepemimpinan baru Bangladesh di bawah Partai Nasionalis Bangladesh (BNP), serta pemerintahan India yang dipimpin Partai Bharatiya Janata (BJP), kini sama-sama memiliki mandat kuat dan ruang politik yang cukup untuk bermanuver menuju hubungan yang lebih baik.

Pemerintah baru Bangladesh menatap ke depan

Sesaat setelah dilantik, Perdana Menteri Rahman menyatakan pemerintahannya akan menempuh hubungan berorientasi masa depan dengan New Delhi, berlandaskan rasa saling menghormati dan kepentingan nasional. Ia memberi sinyal bahwa keterlibatan, bukan konfrontasi, akan menjadi wajah pendekatan Dhaka ke depan.

Mantan Komisaris Tinggi India untuk Bangladesh, Pinak Ranjan Chakravarty mengatakan kepada DW bahwa langkah pembukaan visa adalah kebijakan yang berpusat pada kepentingan rakyat dan akan menguntungkan ribuan warga Bangladesh yang bepergian ke India untuk berobat.

Ia menambahkan, sejumlah langkah lain juga tengah diupayakan untuk memperbaiki hubungan."Langkah-langkah turunan seperti menghidupkan kembali layanan bus dan kereta penumpang akan memperbaiki konektivitas,” papar Chakravarty.

Menurutnya, penghapusan sejumlah hambatan nontarif akan mendorong perdagangan dan aktivitas ekonomi. Langkah berikutnya adalah menghidupkan kembali proyek-proyek yang sempat dibekukan oleh pemerintah sementara Bangladesh.

Proyek-proyek itu mencakup isu pembagian air sungai, migrasi ilegal, perlakuan terhadap warga Hindu, keamanan, kontraterorisme, hingga pengelolaan perbatasan. "Ada lebih dari 60 mekanisme bilateral untuk keterlibatan kedua negara dalam berbagai isu,” tambah Chakravarty.

Mengubah persepsi publik

Di Bangladesh, masih mengendap persepsi bahwa India tetap berpihak pada Liga Awami pimpinan Hasina. Pada November 2025, mantan perdana menteri yang terguling itu dijatuhi hukuman mati di Bangladesh atas tindakan keras terhadap demonstran yang menewaskan lebih dari 1.400 orang.

Hasina hingga kini hidup dalam pengasingan di India, dan pemerintah Bangladesh menyatakan kemarahannya ketika ia diizinkan berbicara di depan publik pada Januari.

Di India, kekhawatiran bertumpu pada perlakuan terhadap minoritas Hindu dan arah politik domestik Bangladesh. Sreeradha Datta, pakar Bangladesh di Jindal School of International Affairs, mengatakan kepada DW bahwa pembukaan visa adalah sebuah "awal” yang akan "menciptakan niat baik.”

"Rahman harus meyakinkan sebagian kalangan masyarakat bahwa bekerja sama dengan India akan membawa manfaat bagi Bangladesh. Ini adalah hubungan yang saling bergantung. India dapat menawarkan dukungan ekonomi yang dibutuhkan, sembari juga mempertimbangkan dan meninjau kekhawatiran lain yang mungkin dimiliki Dhaka,” ujar Datta.

"Tidak perlu tergesa-gesa, tetapi kedua belah pihak harus menyadari kebutuhan dan harapan satu sama lain,” tambahnya.

Artikel pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

Diadaptasi oleh Ayu Purwaningsih

Editor: Rizki Nugraha