Hubungan Iran dan Arab Saudi baru tumbuh sejak kekuasaan Syah Reza Pahlevi dan Raja Khalid. Kedua negara sebelumnya sering direcoki rasa saling curiga, antara lain karena tindakan Riyadh menutup tempat-tempat ziarah kaum Syiah di Mekkah dan Madinah. Perseteruan yang awalnya berbasis agama itu berubah menjadi politis seiring dengan eskalasi konflik di Timur Tengah dan Revolusi Islam 1979.

Raja Khalid sempat melayangkan ucapan selamat kepada Ayatollah Khomeini atas keberhasilan Revolusi Islam 1979. Tapi hubungan kedua negara memburuk menyusul perang Iran-Irak dan kisruh Haji 1987. Puncaknya, Riyadh memutuskan hubungan pada 1987, ketika Khomeini mengecam penguasa Saudi sebagai "Wahabi yang tidak berperikemanusiaan, ibarat belati yang menusuk jantung kaum Muslim dari belakang."

Saat berkobar perang Iran-Irak, Arab Saudi sejak dini menyatakan dukungan terhadap rejim Saddam Hussein di Baghdad. Riyadh memberikan dana sumbangan sebesar 25 milyar US Dollar dan mendesak negara-negara Teluk lain untuk ikut mengisi pundi perang buat Irak. Demi menanggung biaya perang, Arab Saudi menggenjot produksi minyak yang kemudian mengakibatkan runtuhnya harga minyak di pasar dunia.

Mengikuti ajakan Ayatollah Khomeini, jemaah Iran setiap tahun berdemonstrasi di Mekkah dan Madinah menentang Israel. Tradisi sejak 1981 itu tidak pernah diperkarakan, kecuali pada 1987, ketika polisi memblokade jalan menuju Masjid al-Haram. Akibat bentrokan, 402 jemaah Iran tewas dan 649 luka-luka. Setelah kedutaannya di Teheran diserbu massa, Riyadh memutuskan hubungan diplomatik dengan Iran.

Arab Saudi sejak awal menolak program nuklir Teheran. Sikap itu tidak berubah bahkan setelah tercapainya Perjanjian Nuklir di Vienna tahun 2015. Riyadh menilai kesepakatan tersebut "sangat berbahaya." Desakan kepada Iran untuk bekerja sama dengan pengawas nuklir PBB juga disampaikan Saudi pada awal 2023.

Hubungan Iran dan Arab Saudi kembali menegang setelah kelompok Syiah Zaidiyah di Yaman mengobarkan pemberontakan. Riyadh menuding Teheran mengompori perang bersaudara dan mencampuri urusan dalam negeri Yaman dengan memasok senjata. Iran sebaliknya menuding Arab Saudi menghkhianati perannya sebagai mediator konflik dengan membombardir minoritas Houthi di utara Yaman.

Dukungan Iran atas rejim Bashar Assad di Suriah sejak lama dianggap duri dalam daging oleh Arab Saudi. Sejak 2011, Riyadh aktif memasok senjata buat oposisi Sunni di Suriah. Kerajaan di Riyadh juga menjadi yang pertama kali mengecam Assad seputar "tindakan represif pemerintahannya terhadap demonstrasi anti pemerintah," ujar Raja Abdullah saat itu.

Bencana memayungi ibadah Haji 2015 ketika lebih dari 400 jemaah Iran meninggal dunia di terowongan Mina akibat panik massa. Iran menuding pemerintah Arab Saudi ikut bertanggungjawab. Riyadh sebaliknya menyelipkan isu bahwa tragedi itu disebabkan jemaah haji Iran yang tak mau diatur. Kisruh memuncak saat pangeran Arab Saudi, Khalid bin Abdullah, mendesak agar Riyadh melarang masuk jemaah haji Iran.

Sehari setelah pergantian tahun Arab Saudi mengeksekusi mati 46 terpidana, antara lain Syeikh Nimr al-Nimr, seorang ulama yang aktif membela hak-hak minoritas Syiah yang kerap mengalami represi dan diskriminasi di Arab Saudi. Al-Nimr didakwa terlibat dalam terorisme. Sebagai reaksi Pemimpin Spiritual Iran, Ayatollah Ali Khamenei melayangkan ancaman, bahwa Saudi akan mendapat "pembalasan tuhan."

Pada November 2017 Perdana Menteri Lebanon Saad Hariri mengumumkan pengunduran diri dari Riyadh, Arab Saudi, dan menyalahkan Iran terkait kebuntuan politik di Beirut. Langkah itu diyakini bagian dari manuver Arab Saudi untuk memprovokasi perang antara Iran dan Hizbullah dengan Israel. Saudi dan Iran berebut pengaruh di Lebanon pasca penarikan mundur pasukan Suriah 2005 silam.

Menyusul mediasi Cina, pemerintah Arab Saudi sepakat memulihkan hubungan dengan Ira pada Maret 2023. Kesepakatan tersebut disusul pembukaan kembali relasi dengan Suriah dan perundingan damai dengan pemberontak Houthi di Yaman. Sebelumnya, negara-negara Teluk juga sepakat mengakhiri perpecahan dengan Katar, sekutu dekat Iran di Teluk Persia.

Hafez al-Assad naik ke tampuk kekuasaan tahun 1970 setelah melancarkan kudeta. Dia membangun Suriah dengan tangan besi melalui partai hegemoni Ba'ath, dan meletakkan fundamen kekuasaan dinastinya. Hafez al-Assad meninggal 10 Juni 2000. Sebulan kemudian, anak lelakinya Bashar terpilih sebagai pemimpin baru setelah memenangkan 97 persen suara dalam referendum. Bashar adalah satu-satunya kandidat.

Bashar al-Assad tadinya dipandang sebagai pemimpin muda yang berpandangan modern dan akan menggalang reformasi Suriah. Namun ketika gerakan protes "Musim Semi Arab" mulai melanda Suriah, Bashar mengerahkan pasukan dan menindas secara brutal aksi-aksi protes. Sebagian pasukan Suriah lalu bergabung dengan kalangan oposisi dan pertempuran pecah di banyak tempat.

Peperangan makin meluas, bahkan mendekat ke ibukota Damaskus. Menghadapi para pemberontak, Bashar al-Assad tidak segan mengerahkan segala kekuatan militer, termasuk serangan dengan senjata kimia.

Pasukan pemerintah Suriah menyerang rumah sakit untuk mencegah para gerilyawan dirawat. Foto: Rumah Sakit Arbin di kota Ghouta yang hancur setelah jadi sasaran serangan udara, Februari 2018.

Ratusan ribu orang melarikan diri dari kota-kota yang jadi sasaran pemboman. Kamp pengungsi di Idlib didirikan setelah kota Idlib hancur diserang pasukan pemerintah Suriah yang mendapat bantuan militer dari Rusia dan Iran.

Bashar al-Assad bertemu dengan pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei di Teheran, Februari 2019. Khamenei menyebut Bashar sebagai "pahlawan dunia Arab". Iran mengirimkan bantuan ke Suriah karena ingin memperkuat pengaruhnya di Timur Tengah untuk melawan Israel dan negara-negara Arab berhaluan Sunni seperti Arab Saudi. Sama dengan Iran, dinasti Assad berhaluan Syiah.

Foto Presiden Rusia Vladimir Putin terpampang di Ghouta, setelah kota itu direbut pasukan pemerintah dari tangan pemberontak, dengan bantuan tentara Rusia, Februari 2018. Rusia terutama ingin mengamankan sumber daya alam Suriah dan sudah mendapat persetujuan dan kontrak untuk menambang minyak, gas dan phosphor.

Tanggal 26 Mei 2021 rezim di Damaskus kembali melangsungkan pemilihan umum dengan kandidat utama Bashar al-Assad, yang akan memasuki masa jabatan yang keempat, sekaligus menandai 50 tahun kekuasaan dinasti Assad di Suriah. (hp/gtp)