Skandal kebocoran rahasia dan korupsi di Angkatan Laut Jepang berbuntut panjang. Kementerian Pertahanan memecat kepala staf AL dan menjatuhkan tindakan disipliner terhadap lebih dari 200 perwira dan pegawai sipil.

Pelanggaran disiplin di tubuh militer terungkap ketika Perdana Menteri Fumio Kishida sedang giat memodernisasi "Pasukan Bela Diri" Jepang untuk menghadapi konflik dengan Cina atau Korea Utara.

"Masalah yang tidak dapat diterima ini telah mengkhianati kepercayaan masyarakat,” kata Menteri Pertahanan Minoru Kihara di Tokyo pekan lalu. Sebanyak 220 orang dihukum. Sebelas orang dipecat, dua orang diturunkan pangkatnya, 83 orang diskors, 14 orang menerima pemotongan gaji dan tujuh orang menerima teguran resmi. Sisanya mendapat peringatan tertulis.

Ancaman keamanan nasional

Pelanggaran antara lain mencakup keteledoran dalam menjaga informasi rahasia. Perwira yang bertugas dikabarkan acap membuka akses terhadap data pergerakan kapal perang, bahkan kepada pegawai tanpa izin keamanan.

"Manajemen informasi yang ceroboh merupakan masalah keamanan nasional yang serius," keluh surat kabar liberal Mainichi.

Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru! 

Pelanggaran yang lebih kecil adalah bukti lemahnya moral serdadu. Puluhan penyelam angkatan laut mengklaim dana sebesar 250.000 euro untuk tugas yang bahkan belum mereka lakukan.

Atasan dilaporkan mengintimidasi bawahan secara verbal meskipun ada penyelidikan khusus setelah tiga petugas dihukum karena melakukan pelecehan seksual terhadap tentara Rina Gonoi pada tahun 2021. Anggota marinir pergi makan gratis di kantin pangkalan tanpa izin.

Sebuah laporan inspeksi menyatakan bahwa pemasok pertahanan Kawasaki Heavy Industries diduga telah menyuap awak kapal selam dengan produk elektronik dan minuman keras.

Pergantian di pucuk Angkatan Laut Jepang

Kepala Staf Angkatan Laut Ryo Sakai dijadwalkan menerima pemotongan gaji namun mengajukan pengunduran dirinya pada Jumat lalu. Sakai menyebutkan "kurangnya kepatuhan terhadap peraturan di antara pasukan dan lemahnya kepemimpinan dalam organisasi" sebagai alasan pengunduran diri.

Wakil Laksamana Akira Saito mengambil alih jabatan Sakai pada 19 Juli. Wakil Menteri Pertahanan Kazuo Masuda dan Jenderal Yoshihide Yoshida, kepala staf umum kementerian, juga mendapat teguran. Sementara Menhan Kihara dengan sukarela melepaskan gaji sebulan.

Perdana Menteri Kishida sendiri tetap loyal kepada Kihara dan meminta maaf. "Saya menyadari bahwa situasinya sangat serius dan memahami bahwa tidak ada ruang untuk kesalahan dalam konteks ini,” kata dia.

Skandal tersebut membahayakan kebijakannya untuk menggandakan belanja pertahanan menjadi dua persen dari produk domestik bruto pada tahun 2027 dan memperluas hubungan militer dengan sekutu.

"Jika masalah ini terus mengganggu militer, masyarakat tidak akan mendukung usulan pemerintah untuk meningkatkan belanja pertahanan secara drastis, apalagi menaikkan pajak untuk membiayainya,” kata surat kabar liberal Asahi.

Sejauh ini, Kishida menghindari penetapan waktu kenaikan pajak untuk mengeluarkan anggaran ekstra. Menurut buku putih pemeliharaan baru, pemerintah sejauh ini telah mendapatkan 42 persen dari 43,3 triliun yen (250 juta euro) yang dibutuhkan untuk proyek pemeliharaan tambahan.

Keraguan terhadap Jepang

Skandal di Jepang mencuatkan keraguan terhadap kerahasiaan di angkatan bersenjata. Undang-undang Jepang yang mulai berlaku pada bulan Mei lalu sedianya memperketat akses data rahasia. Tapi kini, keraguan akan kembali muncul mengenai apakah Jepang dapat dipercaya dengan data sensitif jika terjadi kerja sama militer yang lebih erat.

Jepang dan Amerika ingin mendirikan pusat operasi gabungan pada awal tahun 2025 untuk memungkinkan koordinasi terpadu angkatan bersenjata Jepang, termasuk di masa damai. Menteri Pertahanan Kihara dan Menteri Luar Negeri Yoko Kamikawa akan membicarakan hal ini di AS pada bulan Juli.

"Kami akan mengambil tindakan radikal untuk memperkuat keamanan informasi,” jawab Kihara ketika ditanya apakah kurangnya disiplin dalam menjaga kerahasiaan membuat kerja sama ini dipertanyakan.

Pada hari Jumat, Angkatan Udara Jepang akan memulai latihan militer gabungan dengan militer Jerman, Prancis, dan Spanyol sebagai bagian dari latihan "Pacific Skies 2024" yang berlangsung selama dua bulan.

rzn/hp