Junta militer Myanmar kembali menangkap orang-orang yang dekat dengan pemimpin Myanmar yang digulingkan, Aung San Suu Kyi, kata seorang pejabat Partai Liga Nasional untuk Demokrasi dilansir kantor berita Reuters, Kamis (11/02).

Gelombang penangkapan baru ini terjadi setelah Washington menjatuhkan sanksi kepada junta militer Myanmar.

Kyaw Tint Swe, yang menjabat sebagai Menteri Kantor Penasihat Negara di bawah pemerintahan Suu Kyi, ditangkap junta Myanmar pada Rabu (10/02) malam waktu setempat. Selain Kyaw Tint Swe, empat orang lain yang terkait dengan pemerintahan sebelumnya juga ditangkap dari rumah mereka.

Namun, otoritas Myanmar belum meberikan konfirmasi atas penangkapan tersebut.

Gelombang protes terus berlanjut

Sementara itu, pengunjuk rasa anti-kudeta pada Kamis (10/02) turun ke jalan-jalan di Myanmar selama enam hari berturut-turut.

Mereka memprotes kudeta yang dilakukan militer Myamar terhadap pemimpin sipil Aung San Suu Kyi pada awal bulan ini dan penangkapannya bersama tokoh-tokoh senior lainnya dari partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) miliknya.

Para pengunjuk rasa berkumpul di Naypyidaw - ibu kota sekaligus markas militer - serta Yangon, kota terbesar dan pusat komersial di sana.

"Jangan pergi ke kantor," teriak sekelompok pengunjuk rasa di luar bank sentral Myanmar di Yangon. Mereka mendesak pegawai negeri dan orang-orang di industri lain untuk memboikot pekerjaan dan menekan junta.

"Kami tidak melakukan ini selama seminggu atau sebulan - kami bertekad untuk melakukan ini sampai akhir ketika (Suu Kyi) dan Presiden Win Myint dibebaskan," kata seorang pegawai bank yang bergabung dalam unjuk rasa itu.

Unjuk rasa juga terjadi di kota Dawei dan Mandalay. Para pengunjuk rasa membawa spanduk bertuliskan "Pulihkan Demokrasi kita!" dan "Kami mengutuk kudeta militer".

Untuk melawan para pengunjuk rasa, aparat keamanan menggunakan gas air mata, meriam air, dan peluru karet. Ada dugaan peluru tajam juga digunakan oleh aparat keamanan setelah seorang pengunjuk rasa perempuan ditemukan tewas. Sebelumnya, pada Selasa (09/02) malam, militer Myanmar juga sempat melakukan penggerebekan di markas NLD.

AS jatuhkan sanksi ke militer Myanmar

Presiden AS Joe Biden pada Rabu (10/02) mengeluarkan perintah eksekutif yakni menjatuhkan sanksi pada militer Myanmar menyusul kudeta awal bulan ini yang menggulingkan pemerintah yang dipilih secara demokratis di negara itu.

"Militer harus melepaskan kekuasaan yang direbutnya dan menunjukkan rasa hormat atas keinginan rakyat Burma," kata Biden, yang menyebut nama lama Myanmar.

"Saya kembali menyerukan kepada militer Burma untuk segera membebaskan para pemimpin dan aktivis politik demokratis yang mereka tangkap termasuk Aung San Suu Kyi dan juga Presiden Win Myint," tambahnya.

Sanksi AS akan memutus akses keuangan para jenderal Myanmar terhadap aset senilai US$ 1 miliar (Rp 14 triliun) yang dimiliki di Amerika Serikat. Target spesifik dari sanksi akan ditentukan akhir pekan ini.

Biden mengatakan sanksi itu ditujukan pada "para pemimpin militer yang mengarahkan kudeta, kepentingan bisnis mereka serta anggota keluarga dekat."

Militer Myanmar beralasan penangkapan dilakukan atas terjadinya kecurangan yang meluas dalam pemilu November tahun lalu yang dimenangkan oleh NLD. Komisi pemilihan umum Myanmar sudah membantah klaim tersebut.

rap/gtp (Reuters, AFP, AP)